Shopping cart

Laptop Cover

Laptop Cover

1 x $24.00

Remove

Disney Toys

Disney Toys

1 x $5.00

Remove

Screen Axe

Screen Axe

1 x $19.00

Remove

Airpods Pro

Airpods Pro

1 x $49.00

Remove

Log in

Or

Have no account yet? Sign up

Create an account

Or

Already have an account? Log in

Reset password

Remember your password? Log in

Terms of use

Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.

Disclaimers

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.

Limitation on Liability

Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.

Copyright Policy

Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.

General

Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.

Do you agree to our terms? Sign up

>

Kabar

Gugatan Pembatalan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Ditolak MA

	Oleh : Jauhari Fatria
	Selasa, 11 Agustus 2020

Gugatan Pembatalan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Ditolak MA

Ukuran Font

Kecil Besar

KalbarOnline.com – Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan uji materi Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang menetapkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Uji materi itu diajukan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) itu diputus pada tanggal 6 Agustus 2020 oleh Hakim Agung Supandi, Yodi Martono Wahyunadi, dan Is Sudaryono.

“Tolak permohonan HUM (Hak Uji Materiil)” bunyi putusan Perkara dengan nomor register 39 P/HUM/2020 seperti dikutip dari laman MA, Selasa (11/8/2020).

Duduk sebagai ketua majelis hakim Supandi dan Yodi Martono Wahyunadi serta Is Sudaryono. Tidak dijelaskan pertimbangan penolakan gugatan itu.

Menanggapi hal itu, kuasa hukum KPCDI Rusdianto Matulatuwa mengatakan uji materi Perpres Nomor 64 Tahun 2020 menyoal kenaikan iuran serta denda sebesar 5 persen untuk peserta yang telat membayar iuran.

“Kalau Perpres Nomor 75 Tahun 2019 hanya bicara kenaikan iuran. Di Perpres Nomor 64 Tahun 2020 mengatur lebih jauh tentang denda,” katanya, Senin (10/8/2020).

Sebelumnya, MA mengabulkan sebagian permohonan uji materi yang diajukan KPCDI dan membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang diatur Perpres Nomor 75 Tahun 2019.

Namun, Presiden kemudian mengeluarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 yang secara substansi mengatur kenaikan iuran BPJS Kesehatan lagi.

Pemerintah menetapkan kenaikan iuran peserta mandiri BPJS Kesehatan secara bertahap pada bulan Juli 2020, kemudian pada bulan Januari 2021.

Sementara peningkatan tarif peserta mandiri dengan manfaat perawatan kelas III disubsidi oleh Pemerintah.

Berdasarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020, Pemerintah menetapkan iuran peserta BPJS Kesehatan mandiri kelas III sebesar Rp 42 ribu mulai Juli 2020.

Namun, peserta cukup membayarkan iuran sebesar Rp 25.500 karena sisanya sebesar Rp 16.500 disubsidi oleh pemerintah pusat, sesuai dengan Pasal 34 Ayat (1) Perpres. [rif]

KalbarOnline.com – Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan uji materi Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang menetapkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Uji materi itu diajukan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) itu diputus pada tanggal 6 Agustus 2020 oleh Hakim Agung Supandi, Yodi Martono Wahyunadi, dan Is Sudaryono.

“Tolak permohonan HUM (Hak Uji Materiil)” bunyi putusan Perkara dengan nomor register 39 P/HUM/2020 seperti dikutip dari laman MA, Selasa (11/8/2020).

Duduk sebagai ketua majelis hakim Supandi dan Yodi Martono Wahyunadi serta Is Sudaryono. Tidak dijelaskan pertimbangan penolakan gugatan itu.

Menanggapi hal itu, kuasa hukum KPCDI Rusdianto Matulatuwa mengatakan uji materi Perpres Nomor 64 Tahun 2020 menyoal kenaikan iuran serta denda sebesar 5 persen untuk peserta yang telat membayar iuran.

“Kalau Perpres Nomor 75 Tahun 2019 hanya bicara kenaikan iuran. Di Perpres Nomor 64 Tahun 2020 mengatur lebih jauh tentang denda,” katanya, Senin (10/8/2020).

Sebelumnya, MA mengabulkan sebagian permohonan uji materi yang diajukan KPCDI dan membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang diatur Perpres Nomor 75 Tahun 2019.

Namun, Presiden kemudian mengeluarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 yang secara substansi mengatur kenaikan iuran BPJS Kesehatan lagi.

Pemerintah menetapkan kenaikan iuran peserta mandiri BPJS Kesehatan secara bertahap pada bulan Juli 2020, kemudian pada bulan Januari 2021.

Sementara peningkatan tarif peserta mandiri dengan manfaat perawatan kelas III disubsidi oleh Pemerintah.

Berdasarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020, Pemerintah menetapkan iuran peserta BPJS Kesehatan mandiri kelas III sebesar Rp 42 ribu mulai Juli 2020.

Namun, peserta cukup membayarkan iuran sebesar Rp 25.500 karena sisanya sebesar Rp 16.500 disubsidi oleh pemerintah pusat, sesuai dengan Pasal 34 Ayat (1) Perpres. [rif]

Icon Kompas Premium

Kalbar Online Premium Access

Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak

Harga Terbaik

Sekali Bayar

Akses Premium

Rp 2.000

Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini

✓ Akses Full Berita Premium

✓ Tanpa Iklan yang menganggu

✓ Akses multiplatform: Web, iOS & Android

Tags:

AS Tuding Tiongkok Sengaja Kacaukan Pemilu 2020 Lewat Serangan Siber

Artikel Selanjutnya

AS Tuding Tiongkok Sengaja Kacaukan Pemilu 2020 Lewat Serangan Siber

Selasa, 11 Agustus 2020

Artikel Sebelumnya

Istana Pastikan Gaji Pegawai KPK Tak Turun Meski Berstatus ASN

Selasa, 11 Agustus 2020

Istana Pastikan Gaji Pegawai KPK Tak Turun Meski Berstatus ASN

Berita terkait

Sri Mulyani Ungkap Resiko Pembatalan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Sri Mulyani Ungkap Resiko Pembatalan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Selasa, 10 Maret 2020

MA Tolak Permohonan Pembatalan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

MA Tolak Permohonan Pembatalan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Selasa, 11 Agustus 2020

Hore, MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS

Hore, MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS

Senin, 09 Maret 2020

Batalkan Kenaikan Iuran BPJS, Hakim Supandi Dinilai Layak Ganti Hatta Ali

Batalkan Kenaikan Iuran BPJS, Hakim Supandi Dinilai Layak Ganti Hatta Ali

Senin, 30 Maret 2020

Iuran BPJS Kesehatan Kelas III Naik Tahun 2021, Berikut Rinciannya

Iuran BPJS Kesehatan Kelas III Naik Tahun 2021, Berikut Rinciannya

Jumat, 04 Desember 2020

Wacana Iuran BPJS Naik 2026, Bebby Nailufa Ingatkan Bisa Picu Banyak Tunggakan

Wacana Iuran BPJS Naik 2026, Bebby Nailufa Ingatkan Bisa Picu Banyak Tunggakan

Senin, 25 Agustus 2025

Iuran BPJS Diisukan Naik 2026, Warga Pontianak Sebut Tidak Etis di Tengah Kondisi Ekonomi Sulit

Iuran BPJS Diisukan Naik 2026, Warga Pontianak Sebut Tidak Etis di Tengah Kondisi Ekonomi Sulit

Senin, 25 Agustus 2025

DPR Minta Gugatan Din Syamsuddin Dkk Ditolak sebab Lewati Batas Waktu

DPR Minta Gugatan Din Syamsuddin Dkk Ditolak sebab Lewati Batas Waktu

Jumat, 16 Oktober 2020

Wakili DPR di MK, Misbakhun Minta Gugatan Din Syamsuddin Cs Ditolak

Wakili DPR di MK, Misbakhun Minta Gugatan Din Syamsuddin Cs Ditolak

Jumat, 16 Oktober 2020

Ngotot Minta Penghitungan Suara Dihentikan, Gugatan Trump Ditolak

Ngotot Minta Penghitungan Suara Dihentikan, Gugatan Trump Ditolak

Jumat, 06 November 2020

Gugatan Praperadilan Rizieq Ditolak, Proses Hukum Rizieq Berlanjut

Gugatan Praperadilan Rizieq Ditolak, Proses Hukum Rizieq Berlanjut

Selasa, 12 Januari 2021

Alat Bukti Dinilai Sembarangan, Gugatan Trump di Pennsylvania Ditolak

Alat Bukti Dinilai Sembarangan, Gugatan Trump di Pennsylvania Ditolak

Senin, 23 November 2020

Comments (5)

Merrill Rayos 2 days ago Reply

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
1. Jackqueline Sprang 2 days ago Reply
  
  Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
Sanford Crowley 2 days ago Reply

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
1. Lyndon Pocekay 2 days ago Reply
  
  Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
Aleen Crigger 2 days ago Reply

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

Leave a Comment