KalbarOnline.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tidak main-main dengan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus korona atau Covid-19. Tito kali ini, menegur keras Bupati Wakatobi Arhawi yang menyepelekan protokol kesehatan Covid-19.
Padahal, sebelumnya Tito telah menegur dua Bupati yakni, Bupati Muna Barat Laode Muhammad Rajiun Tumada dan Bupati Muna Rusman Emba terkait pengabaian physical distancing Covid-19. Keduanya abai saat Rajiun sebagai bakal calon Bupati petahana melakukan kampanya yang mengabaikan protokol kesehatan.
“Teguran keras Mendagri ini dituangkan dalam surat bernomor : 302/4364/OTDA yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi yang ditanda tangani Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) Akmal Malik atas nama Mendagri Tito Karnavian,” kata kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen), Kemendagri, Benni Irwan dalam keterangannya, Rabu (1/9).
- Baca Juga:
Kemendagri dan KPK Minta Pemda Transparan Soal Anggaran dan Perizinan
Irwan menuturkan, Arhawi yang merupakan bakal calon kepala daerah melakukan kampanye yang dihadiri ribuan orang. Padahal, situasi pandemi Covid-19, tidak diharuskan membuat kerumunan massa meski dalam acara deklarasi bakal calon kepala daerah.
“Saudara Arhawi, selaku Bupati Wakatobi pada tanggal 9 Agustus 2020 bertempat di Lapangan Merdeka Wangi-Wangi telah melakukan deklarasi sebagai bakal calon kepala daerah di hadapan ribuan masyarakat Wakatobi. Sehingga dinilai yang bersangkutan telah menimbulkan kerumunan massa dan hal ini bertentangan dengan upaya Pemerintah dalam menanggulangi serta memutus rantai penularan wabah Covid-19,” ucap Irwan.
Arhawi yang merupakan Bupati Wakatobi dinilai melanggar Pasal 67 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah. Karena kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tidak hanya itu, Arhawi juga dinilai melanggar Pasal 4 ayat (1) huruf c, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
“Maka berdasarkan fakta-fakta yang ada dan ketentuan yang berlaku, Mendagri meminta Gubernur Sultra sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk memberikan sanksi, berupa teguran tertulis kepada Bupati Wakatobi, Arhawi. Sanksi diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Irwan.
Irwan menegaskan, sanksi tersebut harus dilaporkan ke Mendagri Tito Karnavian untuk dapat dipertanggungjawabkan.
“Gubernur Sultra juga diminta untuk melaporkan hasilnya kepada Mendagri pada kesempatan pertama,” pungkasnya.
Comment