Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Sabtu, 12 September 2020 |
KalbarOnline.com – Ketua DPD Partai GeridraDKI Jakarta M Taufik menilai, sebuah keanehan sejumlah menteri mengkritik kebijakan pemberlakuan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara total oleh Gubernur DKI Anies Baswedan, yang akan diberlakukan kembali mulai Senin (14/9/2020).
“Saya menilai aneh, jika sejumlah menteri yang merupakan anak buah Pak Jokowi mengkritik kebijakan yang sejalan dengan instruksi Presiden,” kata Taufik dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu (12/9/2020).
Taufik menjelaskan, kebijakan Anies justru sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), saat sidang kabinet paripurna di Istana Negara, 7 September 2020. Saat itu, Presiden Jokowi menegaskan kunci dari ekonomi agar tetap baik adalah kesehatan yang baik. Sehingga, fokus penanganan Covid-19 adalah masalah kesehatan.
Wakil Ketua DPRD DKI itu menyindir sikap para menteri itu sangat tidak elok karena dianggap berseberangan dengan Presiden Jokowi dalam penanganan Covid-19.
“Mestinya para menteri tersebut mendukung kebijakan yang diambil Gubernur DKI Jakarta. Apalagi Jakarta merupakan barometer nasional,” tegas Taufik.
Taufik mengakui, jika kebijakanPSBB totalitu akan memengaruhi roda perekonomian Ibu Kota. Namun, dalam pertimbangan Anies Baswedan, nilai nyawa warga jauh lebih berharga daripada harta-benda.
“Jika aspek kesehatan dalam menangani Covid-19 dapat dilaksanakan dengan baik, masalah ekonomi akan ikut membaik,” kata Taufik.
Taufik berharap, semua pihak mau bergandeng tangan dalam menghadapi Covid-19 untuk menyelamatkan nyawa rakyat. Sudah saatnya mengesampingkan ego sektoral dalam menghadapi masalah bangsa ini.
Sebelumnya, Gubernur DKI JakartaAnies Baswedan resmi menarik ‘rem darurat’ yang mencabut kebijakan PSBB transisi dan mengembalikannya kepada kebijakan PSBB yang diperketat, mulai Senin 14 September 2020.
Anies menyatakan, keputusan itu diambil bagi Jakarta, karena tiga indikator yang sangat diperhatikan oleh Pemprov DKI Jakarta yaitu tingkat kematian, ketersediaan tempat tidur isolasi dan ICU khusus Covid-19 dan tingkat kasus positif di Jakarta. [ind]
KalbarOnline.com – Ketua DPD Partai GeridraDKI Jakarta M Taufik menilai, sebuah keanehan sejumlah menteri mengkritik kebijakan pemberlakuan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara total oleh Gubernur DKI Anies Baswedan, yang akan diberlakukan kembali mulai Senin (14/9/2020).
“Saya menilai aneh, jika sejumlah menteri yang merupakan anak buah Pak Jokowi mengkritik kebijakan yang sejalan dengan instruksi Presiden,” kata Taufik dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu (12/9/2020).
Taufik menjelaskan, kebijakan Anies justru sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), saat sidang kabinet paripurna di Istana Negara, 7 September 2020. Saat itu, Presiden Jokowi menegaskan kunci dari ekonomi agar tetap baik adalah kesehatan yang baik. Sehingga, fokus penanganan Covid-19 adalah masalah kesehatan.
Wakil Ketua DPRD DKI itu menyindir sikap para menteri itu sangat tidak elok karena dianggap berseberangan dengan Presiden Jokowi dalam penanganan Covid-19.
“Mestinya para menteri tersebut mendukung kebijakan yang diambil Gubernur DKI Jakarta. Apalagi Jakarta merupakan barometer nasional,” tegas Taufik.
Taufik mengakui, jika kebijakanPSBB totalitu akan memengaruhi roda perekonomian Ibu Kota. Namun, dalam pertimbangan Anies Baswedan, nilai nyawa warga jauh lebih berharga daripada harta-benda.
“Jika aspek kesehatan dalam menangani Covid-19 dapat dilaksanakan dengan baik, masalah ekonomi akan ikut membaik,” kata Taufik.
Taufik berharap, semua pihak mau bergandeng tangan dalam menghadapi Covid-19 untuk menyelamatkan nyawa rakyat. Sudah saatnya mengesampingkan ego sektoral dalam menghadapi masalah bangsa ini.
Sebelumnya, Gubernur DKI JakartaAnies Baswedan resmi menarik ‘rem darurat’ yang mencabut kebijakan PSBB transisi dan mengembalikannya kepada kebijakan PSBB yang diperketat, mulai Senin 14 September 2020.
Anies menyatakan, keputusan itu diambil bagi Jakarta, karena tiga indikator yang sangat diperhatikan oleh Pemprov DKI Jakarta yaitu tingkat kematian, ketersediaan tempat tidur isolasi dan ICU khusus Covid-19 dan tingkat kasus positif di Jakarta. [ind]
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini