Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Jumat, 18 September 2020 |
KalbarOnline.com – Penyebaran kasua positif Covid-19 di ibu kota kian bertambah hingga ke tingkat eksekutif, kementerian maupun lembaga. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menempati urutan ketiga klaster perkantoran di wilayah DKI Jakarta.
Berdasarkan data dari situs resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, corona.jakarta.go.id, Jumat (18/9), sebanyak 106 orang pegawai KPK tercatat telah terkonfirmasi positif Covid-19. KPK berada di urutan ketiga setelah pada urutan pertama Kementerian Kesehatan tercatat 252 kasus dan urutan kedua Kementerian Perhubungan tercatat 175 kasus.
Semenjak Pemprov DKI memperkerat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di ibu kota, KPK telah melakukan kehadiran fisik pegawai 25 persen pegawai bekerja di kantor dan 75 persen bekerja dari rumah.
“Sistem kehadiran fisik menggunakan proporsi 25-75, yaitu 25 persen bekerja di kantor (BDK) dan 75 persen bekerja dari rumah (BDR),” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (14/9).
Lembaga antirasuah juga mengatur jam kerja untuk pegawainya yakni selama delapan jam dan dibagi dalam shift. Untuk Senin – Kamis dibagi menjadi dua shift yakni, shift I (08.00-17.00) dan shift II (11.00-20.00).
Selanjutnya khusus untuk Jumat, shift I yakni pukul 08.00 – 17.30, dan shift II 11.00 – 20.30. Kemudian terkait pelaksanaan koordinasi atau rapat pihaknya bakal mengutamakan melalui media daring.
“Dalam hal pertemuan tatap muka tidak dapat dihindari, pertemuan dibatasi waktu paling lama tiga jam dengan jumlah peserta maksimal 50 persen dari kapasitas ruangan serta tetap memperhatikan jarak aman setiap peserta,” tandas Ali.
KalbarOnline.com – Penyebaran kasua positif Covid-19 di ibu kota kian bertambah hingga ke tingkat eksekutif, kementerian maupun lembaga. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menempati urutan ketiga klaster perkantoran di wilayah DKI Jakarta.
Berdasarkan data dari situs resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, corona.jakarta.go.id, Jumat (18/9), sebanyak 106 orang pegawai KPK tercatat telah terkonfirmasi positif Covid-19. KPK berada di urutan ketiga setelah pada urutan pertama Kementerian Kesehatan tercatat 252 kasus dan urutan kedua Kementerian Perhubungan tercatat 175 kasus.
Semenjak Pemprov DKI memperkerat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di ibu kota, KPK telah melakukan kehadiran fisik pegawai 25 persen pegawai bekerja di kantor dan 75 persen bekerja dari rumah.
“Sistem kehadiran fisik menggunakan proporsi 25-75, yaitu 25 persen bekerja di kantor (BDK) dan 75 persen bekerja dari rumah (BDR),” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (14/9).
Lembaga antirasuah juga mengatur jam kerja untuk pegawainya yakni selama delapan jam dan dibagi dalam shift. Untuk Senin – Kamis dibagi menjadi dua shift yakni, shift I (08.00-17.00) dan shift II (11.00-20.00).
Selanjutnya khusus untuk Jumat, shift I yakni pukul 08.00 – 17.30, dan shift II 11.00 – 20.30. Kemudian terkait pelaksanaan koordinasi atau rapat pihaknya bakal mengutamakan melalui media daring.
“Dalam hal pertemuan tatap muka tidak dapat dihindari, pertemuan dibatasi waktu paling lama tiga jam dengan jumlah peserta maksimal 50 persen dari kapasitas ruangan serta tetap memperhatikan jarak aman setiap peserta,” tandas Ali.
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini