Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Rabu, 14 Oktober 2020 |
KalbarOnline.com–Wakil Ketua DPR Bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin mengatakan, Sekretariat Jenderal DPR tidak lagi harus mencetak draf undang-undang (UU) dalam bentuk kopi cetak (hardcopy). Pengiriman draf undang-undang di parlemen sekarang memakai mekanisme e-parlemen.
”Parlemen sudah menerapkan mekanisme e-parlemen yang kami kirim kepada kelompok-kelompok fraksi dan fraksi-fraksi,” kata Azis seperti dilansir dari Antara di Jakarta.
Selain itu, kata Azis, apabila anggota dewan tetap ingin bentuk cetak, dikirim kepada mereka. Hal itu dapat menggunakan mekanisme lain di dalam Tata Tertib DPR pasal 168.
Azis menjelaskan, berdasar pasal 168 Tata Tertib DPR, anggota boleh mengakses langsung kepada Sekretariat Jenderal DPR RI untuk meminta draf kopi cetaknya (hardcopy) secara detail. Mekanisme e-parlemen itu telah diluncurkan DPR beberapa waktu lalu, tepatnya pada 8 Oktober 2020.
”Tanggal 8 Oktober itu sudah meluncurkan e-Parlemen,” kata Azis.
Dengan peluncuran itu, menurut dia, tidak ada lagi keharusan setiap anggota mendapatkan kopi cetak draf perundang-undangan, tetapi akan dikirim melalui email. ”Semuanya dikirim melalui email, ke setiap (alamat) email anggota untuk anggota itu mengunduh atau mencetaknya secara pribadi di ruang masing-masing,” kata Azis.
”Bila tetap tidak mau, bisa minta ke Gedung Kesekjenan, lantai 2,” tambah Azis.
Saksikan video menarik berikut ini:
KalbarOnline.com–Wakil Ketua DPR Bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin mengatakan, Sekretariat Jenderal DPR tidak lagi harus mencetak draf undang-undang (UU) dalam bentuk kopi cetak (hardcopy). Pengiriman draf undang-undang di parlemen sekarang memakai mekanisme e-parlemen.
”Parlemen sudah menerapkan mekanisme e-parlemen yang kami kirim kepada kelompok-kelompok fraksi dan fraksi-fraksi,” kata Azis seperti dilansir dari Antara di Jakarta.
Selain itu, kata Azis, apabila anggota dewan tetap ingin bentuk cetak, dikirim kepada mereka. Hal itu dapat menggunakan mekanisme lain di dalam Tata Tertib DPR pasal 168.
Azis menjelaskan, berdasar pasal 168 Tata Tertib DPR, anggota boleh mengakses langsung kepada Sekretariat Jenderal DPR RI untuk meminta draf kopi cetaknya (hardcopy) secara detail. Mekanisme e-parlemen itu telah diluncurkan DPR beberapa waktu lalu, tepatnya pada 8 Oktober 2020.
”Tanggal 8 Oktober itu sudah meluncurkan e-Parlemen,” kata Azis.
Dengan peluncuran itu, menurut dia, tidak ada lagi keharusan setiap anggota mendapatkan kopi cetak draf perundang-undangan, tetapi akan dikirim melalui email. ”Semuanya dikirim melalui email, ke setiap (alamat) email anggota untuk anggota itu mengunduh atau mencetaknya secara pribadi di ruang masing-masing,” kata Azis.
”Bila tetap tidak mau, bisa minta ke Gedung Kesekjenan, lantai 2,” tambah Azis.
Saksikan video menarik berikut ini:
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini