Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Kamis, 15 Oktober 2020 |
KalbarOnline.com – Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah mengaku telah mendapatkan penjelasan dari pemerintah perihal lima paket UU Pendidikan yang telah dikeluarkan dari UU Cipta Kerja. Akan tetapi, Muhammadiyah menganggap masih ada pasal yang terkait dengan perizinan masih termuat dalam UU Cipta Kerja.
Sekum PP Muhammadiyah, Prof. Abdul Mu’ti, mengapresiasi usaha pemerintah untuk memberi penjelasan terkait UU Cipta Kerja, meskipun agak terlambat dan mungkin tidak akan banyak mempengaruhi masyarakat.
“Penjelasan dan dialog itu akan lebih baik disampaikan ketika UU belum ditetapkan atau dalam proses pembahasan di DPR sebagai bentuk aspirasi masyarakat,” kata Mu’ti dikutip dari beritasatu, Kamis (15/10/2020).
Mu’ti menuturkan, dari penjelasan pemerintah, sebagian aspirasi PP Muhammadiyah dan penyelenggara pendidikan telah diakomodir. Kendati demikian, PP Muhammadiyah akan mengkaji secara seksama materi UU tersebut setelah diundangkan oleh pemerintah. Apabila ada hal yang merugikan masyarakat, maka PP Muhammadiyah akan melakukan judicial review.
“Jika terdapat materi yang bertentangan dengan UUD 1945 dan menimbulkan kerugian konstitusional bagi masyarakat maka PP Muhammadiyah akan melakukan judicial review baik sendiri atau bersama elemen masyarakat yang lain,” jelasnya. [rif]
KalbarOnline.com – Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah mengaku telah mendapatkan penjelasan dari pemerintah perihal lima paket UU Pendidikan yang telah dikeluarkan dari UU Cipta Kerja. Akan tetapi, Muhammadiyah menganggap masih ada pasal yang terkait dengan perizinan masih termuat dalam UU Cipta Kerja.
Sekum PP Muhammadiyah, Prof. Abdul Mu’ti, mengapresiasi usaha pemerintah untuk memberi penjelasan terkait UU Cipta Kerja, meskipun agak terlambat dan mungkin tidak akan banyak mempengaruhi masyarakat.
“Penjelasan dan dialog itu akan lebih baik disampaikan ketika UU belum ditetapkan atau dalam proses pembahasan di DPR sebagai bentuk aspirasi masyarakat,” kata Mu’ti dikutip dari beritasatu, Kamis (15/10/2020).
Mu’ti menuturkan, dari penjelasan pemerintah, sebagian aspirasi PP Muhammadiyah dan penyelenggara pendidikan telah diakomodir. Kendati demikian, PP Muhammadiyah akan mengkaji secara seksama materi UU tersebut setelah diundangkan oleh pemerintah. Apabila ada hal yang merugikan masyarakat, maka PP Muhammadiyah akan melakukan judicial review.
“Jika terdapat materi yang bertentangan dengan UUD 1945 dan menimbulkan kerugian konstitusional bagi masyarakat maka PP Muhammadiyah akan melakukan judicial review baik sendiri atau bersama elemen masyarakat yang lain,” jelasnya. [rif]
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini