Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Jumat, 16 Oktober 2020 |
KalbarOnline.com – Rencana pengadaan mobil dinas untuk pejabat, pimpinan hingga Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai kritik. Sebab, mobil dinas dinilai tak sesuai dengan nilai kesederhanaan KPK dan kondisi ekonomi yang sulit imbas pandemi Covid-19.
Mantan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menilai, pengadaan mobil dinas tak menunjukkan empati atas kondisi negara yang sedang sulit. Menurutnya, kini banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan, seharusnya menjadi pertimbangan agar tak melanjutkan pengadaan mobil dinas.
“Pimpinan KPK dan seluruh jajarannya harus berempati pada kondisi bangsa yang orang miskinnya masih mencapai 20 jutaan dan penambahan kemiskinan baru akibat Covis-19 yang menurut BPS sebanyak 26,42 juta. Sehingga kurang pantas untuk meminta fasilitas negara di saat masyarakat masih prihatin seperti sekarang,” kata Laode dikonfirmasi, Jumat (16/10).
Laode menuturkan, meski kini status KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) tidak menjadi alasan untuk tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur KPK seperti independen dan sederhana.
Laode lantas bercerita mengenai fasilitas transportasi yang diterima pimpinan KPK periode sebelumnya. Menurutnya, pimpinan KPK jilid IV tidak mempersoalkan terkait mobil dinas.
Dia mengaku, memilih menggunakan kendaraan masing-masing menuju kantor. Sementara di KPK, ada dua mobil yang sudah disiapkan jika pimpinan menghadiri pertemuan.
“Dari rumah ke kantor dan kembali ke rumah naik mobil sendiri. Selama di kantor kalau ada meeting di luar ada dua mobil pimpinan Toyota Sedan dan Toyota NAV. Itu yang kami pakai secara bergantian,” ujar Laode.
Laode pun mengaku, dua mobil yang disediakan dipakai bergantian bahkan bersamaan. Namun, hal itu tidak dipermasalahkan pimpinan KPK pada era masa jabatannya.
“Bergantian (memakainya). Kalau harus pergi sekalian berlima, dua orang di mobil sedan, tiga orang di mobil NAV,” tandas Laode.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Ketua KPK, Firli Bahuri, bakal mendapatkan mobil dinas yang dianggarkan Rp 1.450.000.000. Sementara empat wakil ketua akan mendapatkan anggaran mobil dinas masing-masing Rp 1 miliar.
KalbarOnline.com – Rencana pengadaan mobil dinas untuk pejabat, pimpinan hingga Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai kritik. Sebab, mobil dinas dinilai tak sesuai dengan nilai kesederhanaan KPK dan kondisi ekonomi yang sulit imbas pandemi Covid-19.
Mantan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menilai, pengadaan mobil dinas tak menunjukkan empati atas kondisi negara yang sedang sulit. Menurutnya, kini banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan, seharusnya menjadi pertimbangan agar tak melanjutkan pengadaan mobil dinas.
“Pimpinan KPK dan seluruh jajarannya harus berempati pada kondisi bangsa yang orang miskinnya masih mencapai 20 jutaan dan penambahan kemiskinan baru akibat Covis-19 yang menurut BPS sebanyak 26,42 juta. Sehingga kurang pantas untuk meminta fasilitas negara di saat masyarakat masih prihatin seperti sekarang,” kata Laode dikonfirmasi, Jumat (16/10).
Laode menuturkan, meski kini status KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) tidak menjadi alasan untuk tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur KPK seperti independen dan sederhana.
Laode lantas bercerita mengenai fasilitas transportasi yang diterima pimpinan KPK periode sebelumnya. Menurutnya, pimpinan KPK jilid IV tidak mempersoalkan terkait mobil dinas.
Dia mengaku, memilih menggunakan kendaraan masing-masing menuju kantor. Sementara di KPK, ada dua mobil yang sudah disiapkan jika pimpinan menghadiri pertemuan.
“Dari rumah ke kantor dan kembali ke rumah naik mobil sendiri. Selama di kantor kalau ada meeting di luar ada dua mobil pimpinan Toyota Sedan dan Toyota NAV. Itu yang kami pakai secara bergantian,” ujar Laode.
Laode pun mengaku, dua mobil yang disediakan dipakai bergantian bahkan bersamaan. Namun, hal itu tidak dipermasalahkan pimpinan KPK pada era masa jabatannya.
“Bergantian (memakainya). Kalau harus pergi sekalian berlima, dua orang di mobil sedan, tiga orang di mobil NAV,” tandas Laode.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Ketua KPK, Firli Bahuri, bakal mendapatkan mobil dinas yang dianggarkan Rp 1.450.000.000. Sementara empat wakil ketua akan mendapatkan anggaran mobil dinas masing-masing Rp 1 miliar.
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini