Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Senin, 14 Desember 2020 |
KalbarOnline.com – Pemerintah memastikan bantuan sosial (bansos) untuk jaring pengaman sosial dampak Covid-19 tetap ada pada tahun depan. Bedanya, seluruh bansos akan berbentuk tunai (BST).
Menteri Sosial (Mensos) Ad Interim Muhadjir Effendy mengatakan, penyaluran paling tidak dilakukan sampai semester pertama 2021. Skemanya tidak terlalu berbeda baik untuk yang regular maupun jaring pengaman sosial dampak Covid-19.
Untuk bansos regular, ada kartu sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan target peserta 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kemudian, Program Keluarga Harapan (PKH) ada 10 juta KPM.
Baca juga: Ini Fokus Pemerintah pada 2021, Bansos Covid masih Akan Dibagikan
Sementara, untuk jaring pengaman sosial dampak Covid-19, ada BST yang ditujukan pada 10 juta KPM. ”Ditambah juga dengan dana desa. BLT desa sekitar 7,8 juta KPM. Jadi itu yang tetap disalurkan,” ujar Muhadjir di Gedung Kementerian Sosial (Kemensos), Senin (14/12).
Mengenai besaran BST, Muhadjir mengatakan, per KPM akan mendapat Rp 200 ribu per bulan. Jumlah ini disebutnya masih ada kemungkinan untuk naik. “Kemungkinan dinaikkan menjadi Rp 300 ribu,” katanya.
Dia mengatakan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih berhitung terkait kemungkinan tersebut. Kemudian, masih perlu dilakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Agar, besaran yang diberikan sama antara pusat dan DKI Jakarta. Termasuk, detail list penerima.
”Khusus DKI harus ada pembicaraan dengan Pemprov DKI, besarannya, cara penyaluran, termasuk zonanya. Siapa yang menerima dari DKI, siapa yang dari pusat,” papar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tersebut.
Dalam penyalurannya nanti, lanjut dia, dana akan langsung ditransfer ke rekening penerima. Bagi KPM yang tidak memiliki akun perbankan, kemungkinan diantar melalui PT Pos Indonesia.
Selain itu, pemerintah bakal menerapkan model khusus, khususnya untuk wilayah DKI Jakarta, guna memastikan penggunaan dana tepat sasaran. Jadi, tidak hanya tepat jumlah dan penerima, tapi juga tepat penggunaan sesuai harapan pemerintah. ”Karena salah satu kelemahan BST itu kita tidak bisa kontrol penggunaannya. Dan berdasarkan survei, penggunaan BST itu pertama untuk beli bahan pokok, ketiga rokok,” jelasnya.
Disinggung soal hilangnya skema bansos sembako di tahun depan, ditegaskan oleh Muhadjir bahwa hal ini tidak terkait kasus dugaan korupsi mantan Mensos Juliari Batubara. Dia mengatakan, skema ini memang sudah direncanakan sejak awal.
Adanya skema bansos sembako sebelumnya pun diakuinya sebagai bentuk antisipasi jelang lebaran. Kala itu, pertimbangannya adalah agar masyarakat bisa langsung mendapatkan bahan makanan untuk lebaran. Selain, agar uangnya tak digunakan untuk mudik. sehingga, tak terjadi penularan di kampong halaman. ”Selain itu yang tidak kalah penting untuk menggairahkan usaha kecil dan ultra mikro,” katanya.
Lalu, mengapa saat itu dilakukan penunjukan langsung? Dia menyampaikan, bahwa pengadaan tender tak memungkinan dilakukan. Sebab Presiden Joko Widodo hanya memberikan waktu lima hari sebelum penyaluran.
Saksikan video menarik berikut ini:
KalbarOnline.com – Pemerintah memastikan bantuan sosial (bansos) untuk jaring pengaman sosial dampak Covid-19 tetap ada pada tahun depan. Bedanya, seluruh bansos akan berbentuk tunai (BST).
Menteri Sosial (Mensos) Ad Interim Muhadjir Effendy mengatakan, penyaluran paling tidak dilakukan sampai semester pertama 2021. Skemanya tidak terlalu berbeda baik untuk yang regular maupun jaring pengaman sosial dampak Covid-19.
Untuk bansos regular, ada kartu sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan target peserta 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kemudian, Program Keluarga Harapan (PKH) ada 10 juta KPM.
Baca juga: Ini Fokus Pemerintah pada 2021, Bansos Covid masih Akan Dibagikan
Sementara, untuk jaring pengaman sosial dampak Covid-19, ada BST yang ditujukan pada 10 juta KPM. ”Ditambah juga dengan dana desa. BLT desa sekitar 7,8 juta KPM. Jadi itu yang tetap disalurkan,” ujar Muhadjir di Gedung Kementerian Sosial (Kemensos), Senin (14/12).
Mengenai besaran BST, Muhadjir mengatakan, per KPM akan mendapat Rp 200 ribu per bulan. Jumlah ini disebutnya masih ada kemungkinan untuk naik. “Kemungkinan dinaikkan menjadi Rp 300 ribu,” katanya.
Dia mengatakan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih berhitung terkait kemungkinan tersebut. Kemudian, masih perlu dilakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Agar, besaran yang diberikan sama antara pusat dan DKI Jakarta. Termasuk, detail list penerima.
”Khusus DKI harus ada pembicaraan dengan Pemprov DKI, besarannya, cara penyaluran, termasuk zonanya. Siapa yang menerima dari DKI, siapa yang dari pusat,” papar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tersebut.
Dalam penyalurannya nanti, lanjut dia, dana akan langsung ditransfer ke rekening penerima. Bagi KPM yang tidak memiliki akun perbankan, kemungkinan diantar melalui PT Pos Indonesia.
Selain itu, pemerintah bakal menerapkan model khusus, khususnya untuk wilayah DKI Jakarta, guna memastikan penggunaan dana tepat sasaran. Jadi, tidak hanya tepat jumlah dan penerima, tapi juga tepat penggunaan sesuai harapan pemerintah. ”Karena salah satu kelemahan BST itu kita tidak bisa kontrol penggunaannya. Dan berdasarkan survei, penggunaan BST itu pertama untuk beli bahan pokok, ketiga rokok,” jelasnya.
Disinggung soal hilangnya skema bansos sembako di tahun depan, ditegaskan oleh Muhadjir bahwa hal ini tidak terkait kasus dugaan korupsi mantan Mensos Juliari Batubara. Dia mengatakan, skema ini memang sudah direncanakan sejak awal.
Adanya skema bansos sembako sebelumnya pun diakuinya sebagai bentuk antisipasi jelang lebaran. Kala itu, pertimbangannya adalah agar masyarakat bisa langsung mendapatkan bahan makanan untuk lebaran. Selain, agar uangnya tak digunakan untuk mudik. sehingga, tak terjadi penularan di kampong halaman. ”Selain itu yang tidak kalah penting untuk menggairahkan usaha kecil dan ultra mikro,” katanya.
Lalu, mengapa saat itu dilakukan penunjukan langsung? Dia menyampaikan, bahwa pengadaan tender tak memungkinan dilakukan. Sebab Presiden Joko Widodo hanya memberikan waktu lima hari sebelum penyaluran.
Saksikan video menarik berikut ini:
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini