KalbarOnline.com – Desakan masyarakat agar vaksin Covid-19 digratiskan akhirnya membuahkan hasil. Pemerintah memutuskan untuk mencabut kebijakan vaksinasi mandiri yang membuat sebagian masyarakat harus mendapatkan vaksin secara berbayar.
Presiden Joko Widodo menjelaskan, terkait dengan program vaksinasi, pemerintah telah melakukan kalkulasi ulang terhadap keuangan negara.
’’Dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali,’’ ujarnya di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin (16/12).
Jokowi telah memerintah jajaran kabinet, lembaga negara, maupun pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi tahun depan. ’’Saya juga menginstruksikan dan memerintahkan kepada menteri keuangan untuk memprioritaskan dan merealokasi dari anggaran lain terkait dengan ketersediaan dan vaksinasi secara gratis ini,’’ lanjutnya. Dengan demikian, tidak ada lagi alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin Covid-19.
Selain itu, ada sedikit perubahan mengenai prioritas vaksinasi. ’’Nanti saya yang menjadi penerima pertama, divaksin kali pertama,’’ tambahnya. Hal itu dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman. Yang jelas, meskipun nanti sudah ada vaksin, presiden meminta protokol kesehatan tetap diterapkan.
Baca juga: Jokowi Jadi Pengguna Pertama, Gus Jazil: Bukti Vaksin Covid-19 Aman
Sebelumnya, pemerintah mengambil kebijakan vaksin gratis hanya untuk 30 persen penduduk. Selebihnya harus melakukan vaksinasi mandiri. Kemudian, kebijakan tersebut berubah baru-baru ini menjadi 50:50. Artinya, 50 persen gratis dan 50 persen berbayar. Kini vaksinasi berbayar resmi dihapus dan seluruh masyarakat akan mendapatkan vaksinasi secara gratis.
Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, pihaknya sudah menghitung bahwa anggaran PEN tidak akan terserap 100 persen hingga akhir tahun ini. ’’Sebagian dana sisa akan kita gunakan tahun depan (untuk) program vaksinasi nasional yang rencananya membutuhkan dana cukup besar,’’ terangnya di kantor presiden kemarin.
Baca juga: 182 Juta Orang Terima Vaksin Gratis
Hingga 14 Desember, realisasi PEN mencapai Rp 481,6 triliun atau 69,3 persen dari total anggaran Rp 695 triliun. Rencananya, ada realisasi untuk pembiayaan korporasi akhir tahun ini. Pagu yang dianggarkan Rp 61,22 triliun dan baru terealisasi Rp 8,15 triliun sampai 14 Desember.
Kementerian Kesehatan merupakan kementerian teknis dalam vaksinasi tersebut. Sebelumnya, kementerian yang dipimpin Terawan Agus Putranto itu menyusun buku petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi. Merujuk pada buku tersebut, ada dua skema yang dijalankan. Yakni, vaksin program pemerintah dan vaksin mandiri.
Vaksin program pemerintah menyasar 32.158.276 orang dengan rentang usia 18–59 tahun. Dengan jumlah tersebut, dibutuhkan 73.964.035 dosis. Selanjutnya, vaksin mandiri menyasar 75.048.268 orang. Vaksinasi mandiri membutuhkan 172.611.016 dosis.
Baca juga: Jokowi Tegaskan Siap Jadi Orang Pertama yang Divaksin Covid-19
Terkait dengan pengumuman Presiden Joko Widodo, Kementerian Kesehatan, tampaknya, harus menata kembali petunjuk teknisnya. Jawa Pos menghubungi Juru Bicara Kemenkes untuk Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi. Menurut dia, saat ini belum ada perubahan petunjuk teknis. ’’Ini masih baru ya pengumumannya. Jadi, kami matangkan dulu tindak lanjutnya,’’ katanya melalui pesan singkat kemarin. Stafsus Kemenkes Alexander Ginting hanya menuturkan bahwa vaksin untuk semua rakyat sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi.
Keputusan presiden agar vaksin digratiskan mendapat tanggapan dan apresiasi dari kalangan legislatif. Khususnya komisi IX yang membidangi kesehatan. Anggota komisi IX dari Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay menyebutkan, pemerintah perlu memasang target dan setidaknya bisa memenuhi target pemberian vaksin kepada 70 persen masyarakat.
Baca juga: Pemutakhiran Data Kemiskinan Indonesia Mulai 2021
Karena itu, dia mendorong agar pemerintah memperbaiki data penduduk yang diproyeksikan menerima vaksin gratis tersebut. ’’Termasuk keseimbangan persebaran vaksin. Paling tidak target 70 persen jumlah populasi harus dipenuhi,’’ ungkapnya kemarin.
Pengumuman bahwa vaksin akan digratiskan, menurut dia, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memutus rantai persebaran Covid-19. Namun, niat tersebut juga harus dibarengi dengan prosedur yang transparan dan efektif.
Saleh mendorong berbagai stakeholder atau pemangku kepentingan untuk berkoordinasi sebaik-baiknya. Mulai Kementerian Dalam Negeri untuk data penerima vaksin, BPJS Kesehatan, Badan Pusat Statistik, Badan Kepegawaian Negara, TNI, hingga Polri.
Dia juga mengimbau masyarakat untuk tidak gaduh dalam pemberian vaksin tersebut. Dengan digolkannya pemberian vaksin gratis, menurut Saleh, seharusnya tidak ada lagi masyarakat yang menolak vaksin Covid-19.
Terpisah, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mendukung vaksin gratis bagi seluruh masyarakat. Banggar DPR merasa mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan alokasi anggaran APBN pada 2021. ’’Untuk menopang pelaksanaan program vaksinasi cegah Covid-19 dan sarana pendukungnya,’’ ujarnya.
Said menjelaskan, pada APBN 2021 alokasi anggaran pengadaan vaksin Covid-19 mencapai Rp 18 triliun, anggaran vaksinasi Rp 3,7 triliun, serta pengadaan sarana-prasarana penunjang vaksin dan vaksinasi Rp 1,3 triliun. Jadi, total anggaran Rp 23 triliun.
Menurut dia, anggaran pengadaan vaksin Covid-19 masih sangat mungkin dinaikkan dari plafon APBN 2021 sebesar Rp 23 triliun. Berbagai alternatif anggaran bisa digunakan demi menjalankan mandat vaksin dan vaksinasi gratis untuk semua. Misalnya, kata dia, menggunakan dana cadangan APBN 2021. Terlebih, program vaksinasi tidak mungkin tuntas pada 2021 sehingga beban anggarannya dapat dipecah beberapa tahun. Dengan demikian, tidak ada dasar bagi pemerintah untuk berbisnis dengan rakyat dalam vaksinasi Covid-19.
Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meninjau langsung simulasi vaksinasi Covid-19 di Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso, Jakarta, kemarin (16/12). Dalam kesempatan tersebut, Muhadjir mengaku telah menyaksikan langsung urutan prosedur yang harus dilalui untuk melaksanakan vaksinasi.
’’Saya sangat mengapresiasi apa yang diinisiasi RSPI Sulianti Saroso,’’ ujarnya dalam keterangan resmi. Dia menekankan agar vaksinasi dilakukan secara hati-hati dan dipastikan keamanan serta kenyamanannya. Selain itu, faktor penyerta harus dipelajari secara saksama.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Abdul Kadir yang mendampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto meyakinkan bahwa pada saatnya nanti vaksinasi berjalan aman sesuai dengan prosedur. Sebab, para petugas dan tenaga kesehatan (nakes) telah dibekali pelatihan khusus. ’’Namun, yang paling utama adalah edukasi kepada masyarakat,’’ katanya.
Pemerintah telah menyiapkan satu konsep komunikasi publik agar masyarakat mau dan siap divaksinasi. Sejumlah rumah sakit mulai mengeluarkan brosur untuk vaksinasi saat ini.
’’Untuk sementara, kita memang masih menunggu rekomendasi dari BPOM. Setelah itu akan ditentukan vaksin mana yang dipakai,’’ tuturnya.
Sementara itu, Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso Mohammad Syahril melaporkan bahwa 375 di antara total 575 nakes di RSPI Sulianti Saroso masuk kriteria untuk divaksinasi. Mereka dipilih setelah dilakukan skrining kesehatan dan berkondisi sehat, tidak hamil, serta tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbid.
’’Saat ini kami sudah membentuk panitia persiapan vaksinasi. Jadi, bila vaksin datang, insya Allah kami sudah siap,’’ ungkapnya. Dia berharap vaksinasi berjalan lancar sehingga bisa menambah imunitas nakes yang sehari-hari berhadapan langsung dengan pasien.
Saksikan video menarik berikut ini:
Comment