Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Disclaimers
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Limitation on Liability
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Copyright Policy
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
General
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
HomeNgadu ke DPR, Bos Bio Farma: Pfizer Minta Kekebalan Hukum Jika Ada Masalah Program Vaksinasi
Kabar
Ngadu ke DPR, Bos Bio Farma: Pfizer Minta Kekebalan Hukum Jika Ada Masalah Program Vaksinasi
Oleh : Jauhari Fatria
Selasa, 12 Januari 2021
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp kalbaronline.com
Ukuran Font
KecilBesar
KalbarOnline.com – Pemerintah belum bisa melakukan proses finalisasi pemesanan ratusan juta dosis vaksin Corona Pfizer-BioNTech. Sebab, masih terdapat beberapa persyaratan yang belum disepakati oleh kedua belah pihak.
Direktur Utama PT Bio Farma (Persero), Honesti Basyir mengatakan, salah satu kesepakatan yang belum terpenuhi adalah klaim tuntutan hukum. Perusahaan asal Amerika Serikat tersebut meminta adanya kebebasan hukum jika, terjadi efek samping pada saat proses vaksinasi dilakukan.
“Mereka minta untuk diberi kebebasan atau dilepaskan klaim tuntutan hukum kalau ada masalah dalam program vaksinasi. Ini masih didiskusikan, karena kita enggak mau dapat cek k0song dan bagaimana kalau ini bisa dinegosiasikan dengan Pfizer,” ujar Honesti saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (12/1/2021).
Menurut Honesti, terkait klausul tersebut saat ini masih didiskusikan oleh Pemerintah Indonesia dengan pihak Pfizer.
“Kami masih diskusikan sehingga kita tidak dapat cek kosong saja, bagaimana klausa ini ini kami menegosiasikan dengan Pfizer BioNTech,” tuturnya.
Di samping itu, Honesti mengatakan pemerintah juga sudah meneken kesepakatan dengan perusahaan vaksin Novavax asal Amerika Serikat dan Kanada serta AstraZeneca asal Inggris dan Swedia. Sementara itu, hingga saat ini, sudah ada 3 juta dosis vaksin Sinovac yang sudah tiba di Tanah Air.
Kata Honesti, pemerintah telah mengamankan 140 juta dosis vaksin Sinovac. Adapun vaksin Novavax dan AstraZeneca yang akan didapat Indonesia masing-masing sebanyak 50 juta dosis.
Selain itu, kata dia, saat ini pemerintah Indonesia masih menunggu kepastian vaksin Covax/Gavi yang akan didistribusikan Badan Kesehatan Dunia (WHO). Covax/Gavi adalah organisasi internasional yang mendanai vaksin untuk negara berpenghasilan rendah dan menengah. [rif]
KalbarOnline.com – Pemerintah belum bisa melakukan proses finalisasi pemesanan ratusan juta dosis vaksin Corona Pfizer-BioNTech. Sebab, masih terdapat beberapa persyaratan yang belum disepakati oleh kedua belah pihak.
Direktur Utama PT Bio Farma (Persero), Honesti Basyir mengatakan, salah satu kesepakatan yang belum terpenuhi adalah klaim tuntutan hukum. Perusahaan asal Amerika Serikat tersebut meminta adanya kebebasan hukum jika, terjadi efek samping pada saat proses vaksinasi dilakukan.
“Mereka minta untuk diberi kebebasan atau dilepaskan klaim tuntutan hukum kalau ada masalah dalam program vaksinasi. Ini masih didiskusikan, karena kita enggak mau dapat cek k0song dan bagaimana kalau ini bisa dinegosiasikan dengan Pfizer,” ujar Honesti saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (12/1/2021).
Menurut Honesti, terkait klausul tersebut saat ini masih didiskusikan oleh Pemerintah Indonesia dengan pihak Pfizer.
“Kami masih diskusikan sehingga kita tidak dapat cek kosong saja, bagaimana klausa ini ini kami menegosiasikan dengan Pfizer BioNTech,” tuturnya.
Di samping itu, Honesti mengatakan pemerintah juga sudah meneken kesepakatan dengan perusahaan vaksin Novavax asal Amerika Serikat dan Kanada serta AstraZeneca asal Inggris dan Swedia. Sementara itu, hingga saat ini, sudah ada 3 juta dosis vaksin Sinovac yang sudah tiba di Tanah Air.
Kata Honesti, pemerintah telah mengamankan 140 juta dosis vaksin Sinovac. Adapun vaksin Novavax dan AstraZeneca yang akan didapat Indonesia masing-masing sebanyak 50 juta dosis.
Selain itu, kata dia, saat ini pemerintah Indonesia masih menunggu kepastian vaksin Covax/Gavi yang akan didistribusikan Badan Kesehatan Dunia (WHO). Covax/Gavi adalah organisasi internasional yang mendanai vaksin untuk negara berpenghasilan rendah dan menengah. [rif]
Kalbar Online Premium Access
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini
✓Akses Full Berita Premium
✓Tanpa Iklan yang menganggu
✓Akses multiplatform: Web, iOS & Android
Akses gratis berakhir dalam: 05:00
Pembayaran Berhasil!
Terima kasih telah melakukan pembayaran. Transaksi Anda telah berhasil diproses.
ID Transaksi
Tanggal27 Mei 2023, 14:30 WIB
Metode PembayaranKartu Kredit (****1234)
Jumlah
Kamu Akan dialihkan ke Invoice & Link Full akses pembayaran dalam Detik atau Klik Manual
Akses Berita Premium
Lakukan pembayaran Rp2.000 untuk membuka kunci berita lengkap
Menunggu pembayaran
Scan Kode QRIS berikut:
Dapat digunakan dengan Aplikasi pembayaran
Pembayaran Berhasil!
Terima kasih telah berlangganan. Sekarang Anda dapat mengakses berita lengkap.
Artikel Selanjutnya
Guspardi Gaus Minta UU Pemilu Tidak Diubah Tiap Lima Tahunan
Selasa, 12 Januari 2021
Artikel Sebelumnya
Forkompimda Kubu Raya Gelontorkan Dana Tidak Main-main Demi Sukseskan Program Vaksinasi Covid-19
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit
voluptatem
accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab
illo
inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt
explicabo.
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error
sit
voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam,
eaque ipsa
quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae
vitae dicta sunt
explicabo.
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit
voluptatem
accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab
illo
inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt
explicabo.
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error
sit
voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam,
eaque ipsa
quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae
vitae dicta sunt
explicabo.
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit
voluptatem
accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab
illo
inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt
explicabo.
