Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Kamis, 14 Januari 2021 |
KalbarOnline.com – Pemerintah saat ini tengah memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat akibat dari pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia ini. Untuk itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengawal penyaluran bansos yang sedang dilakukan pemerintah ini.
“Pemerintah masih akan menyalurkan berbagai bantuan dan stimulus ekonomi yang nilainya sangat besar. Sangat-sangat besar dan jenisnya juga beragam. Karena itu, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk ikut mengawal, ikut melakukan pengawasan melekat atas penyaluran bantuan sosial itu,” ujar Jokowi dalam acara Pertemuan Koordinasi Tahunan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendaaan Terorisme secara virtual, Kamis (14/1).
Jokowi juga mengharapkan, PPATK harus bisa berperan lebih besar untuk mendukung pengembangan ekosistem keuangan yang kondusif bagi pembangunan nasional. Termasuk memberantas korupsi yang modusnya semakin cangih ini.
“Berkontribusi lebih besar untuk membantu program-program pemerintah serta memebrantas tindak pidana korupsi yang semakin beragam dan semakin canggih,” katanya.
Baca Juga: Jadi Calon Tunggal Kapolri, Komjen Listyo Pilih Tak Banyak Bicara
Baca Juga: Luhut: Tragedi Sriwijaya Air Harus Jadi Evaluasi
Selain itu katanya, PPATK juga perlu membantu mengawal pengisian jabatan-jabatan strategis dengan aktif melakukan penelusuan rekam jejak calon pejabat publik, serta memastikan rekam jejak transaksi keuangan yang bersih.
Pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme harus terus diantisipasi. Kondisi yang menganggu integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan harus dimitigasi.
“Seperti shadow economy, peningkatan kecelakaan ekonomi, serta cyber crime, dan kejahatan lain yang memanfaatkan teknologi yang paling baru,” ungkapnya.
KalbarOnline.com – Pemerintah saat ini tengah memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat akibat dari pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia ini. Untuk itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengawal penyaluran bansos yang sedang dilakukan pemerintah ini.
“Pemerintah masih akan menyalurkan berbagai bantuan dan stimulus ekonomi yang nilainya sangat besar. Sangat-sangat besar dan jenisnya juga beragam. Karena itu, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk ikut mengawal, ikut melakukan pengawasan melekat atas penyaluran bantuan sosial itu,” ujar Jokowi dalam acara Pertemuan Koordinasi Tahunan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendaaan Terorisme secara virtual, Kamis (14/1).
Jokowi juga mengharapkan, PPATK harus bisa berperan lebih besar untuk mendukung pengembangan ekosistem keuangan yang kondusif bagi pembangunan nasional. Termasuk memberantas korupsi yang modusnya semakin cangih ini.
“Berkontribusi lebih besar untuk membantu program-program pemerintah serta memebrantas tindak pidana korupsi yang semakin beragam dan semakin canggih,” katanya.
Baca Juga: Jadi Calon Tunggal Kapolri, Komjen Listyo Pilih Tak Banyak Bicara
Baca Juga: Luhut: Tragedi Sriwijaya Air Harus Jadi Evaluasi
Selain itu katanya, PPATK juga perlu membantu mengawal pengisian jabatan-jabatan strategis dengan aktif melakukan penelusuan rekam jejak calon pejabat publik, serta memastikan rekam jejak transaksi keuangan yang bersih.
Pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme harus terus diantisipasi. Kondisi yang menganggu integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan harus dimitigasi.
“Seperti shadow economy, peningkatan kecelakaan ekonomi, serta cyber crime, dan kejahatan lain yang memanfaatkan teknologi yang paling baru,” ungkapnya.
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini