Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : adminkalbaronline |
| Sabtu, 05 Februari 2022 |
KalbarOnline, Sintang – Bidan di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) diharapkan mendaftarkan Fasilitas Kesehatan ke aplikasi New SIGA (Sistem Informasi Keluarga).
Aplikasi New SIGA ini menjadi sumber data operasional para petugas KB dan pihak terkait dalam melakukan intervensi terhadap program, khususnya program Bangga Kencana.
Melalui aplikasi New SIGA ini, Bidan bisa menyampaikan laporannya secara online, misalnya laporan stok alat kontrasepsi, apa yang telah dilakukan, alat kotrasepsi jenia apa yang digunakan dan lainnya.
“Laporan itu masuk ke server BKKBN Pusat. BKKBN Provinsi hanya bisa memantau, tidak bisa untuk mengubah laporan tersebut,” jelas Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Kalbar Muslimat, kemarin.
Kerjasama Bidan sangat diharapkan untuk menyampaikan laporan secara online setiap bulan, terutama mengenai stok alat kontraseksi di kabupaten kota dan kecamatan.
“Sehingga BKKBN bisa memantau alat kontrasepsi mana yang sudah atau belum perlu di-drop,” kata Muslimat.
Terkait dengan operasional pelaporan untuk tahun 2022, ungkap Muslimat, APBN tidak lagi menyediakannya.
Operasional pelaporan tersebut sudah dialokasikan ke Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang di kelola Organisasi Perangkat Daerah bidang Keluarga Berencana (OPD-KB) Kabupaten dan Kota.(*)
KalbarOnline, Sintang – Bidan di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) diharapkan mendaftarkan Fasilitas Kesehatan ke aplikasi New SIGA (Sistem Informasi Keluarga).
Aplikasi New SIGA ini menjadi sumber data operasional para petugas KB dan pihak terkait dalam melakukan intervensi terhadap program, khususnya program Bangga Kencana.
Melalui aplikasi New SIGA ini, Bidan bisa menyampaikan laporannya secara online, misalnya laporan stok alat kontrasepsi, apa yang telah dilakukan, alat kotrasepsi jenia apa yang digunakan dan lainnya.
“Laporan itu masuk ke server BKKBN Pusat. BKKBN Provinsi hanya bisa memantau, tidak bisa untuk mengubah laporan tersebut,” jelas Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Kalbar Muslimat, kemarin.
Kerjasama Bidan sangat diharapkan untuk menyampaikan laporan secara online setiap bulan, terutama mengenai stok alat kontraseksi di kabupaten kota dan kecamatan.
“Sehingga BKKBN bisa memantau alat kontrasepsi mana yang sudah atau belum perlu di-drop,” kata Muslimat.
Terkait dengan operasional pelaporan untuk tahun 2022, ungkap Muslimat, APBN tidak lagi menyediakannya.
Operasional pelaporan tersebut sudah dialokasikan ke Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang di kelola Organisasi Perangkat Daerah bidang Keluarga Berencana (OPD-KB) Kabupaten dan Kota.(*)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini