Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : adminkalbaronline |
| Senin, 14 Februari 2022 |
KalbarOnline, Pontianak - Menjelang penghapusan pada 2023, Pemerintah diharapkan dapat mengakomodir semua Tenaga Honorer di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar).
"Kami semua berharap tetap diakomodir," kata Ketua Persatuan Tenaga Honorer Kalbar Fitri Apriadi, kemarin.
Pasalnya, Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang disebut sebagai formula untuk mengakomodir Tenaga Honorer lebih banyak formasi tenaga kesehatan dan pendidikan.
Sementara, kata Fitri Apriyadi, Tenaga Honorer di instansi-instansi pemerintahan di Kalbar lebih banyak bekerja di bidang administrasi.
“Kami berharap ada solusi dari pemerintah terhadap kebijakan ini. Bagaimana nasib kami,” kata Fitri Apriadi.
“Belum lagi dalam seleksi tersebut hanya untuk S1 ke atas. Sementara DIII ke bawah tidak bisa ikut seleksi,” ucap Fitri.
Ia berharap, Tenaga Honorer yang pendidikannya DIII ke bawah bisa diakomodir. Bisa juga ikut seleksi PPPK.
“Pertimbangkan juga masa pengabdian mereka. Jangan hanya dilepas begitu saja. Itu yang kami terus suarakan,” kata Fitri.
Penghapusan Tenaga Honorer, ingat Fitri, tentunya akan memunculkan pengangguran baru, walaupun sudah ada opsi berupa PPPK.
Melihat persyaratan untuk mengikuti Seleksi PPPK, tentunya banyak Tenaga Honorer yang tidak bisa lolos atau bahkan tidak bisa ikut seleksi.
Selain menambah pengangguran, menurut Fitri, Pemerintah Daerah (Pemda) juga akan kelabakan atas penghapusan Tenaga Honorer. (J)
[irp]
[irp]
KalbarOnline, Pontianak - Menjelang penghapusan pada 2023, Pemerintah diharapkan dapat mengakomodir semua Tenaga Honorer di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar).
"Kami semua berharap tetap diakomodir," kata Ketua Persatuan Tenaga Honorer Kalbar Fitri Apriadi, kemarin.
Pasalnya, Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang disebut sebagai formula untuk mengakomodir Tenaga Honorer lebih banyak formasi tenaga kesehatan dan pendidikan.
Sementara, kata Fitri Apriyadi, Tenaga Honorer di instansi-instansi pemerintahan di Kalbar lebih banyak bekerja di bidang administrasi.
“Kami berharap ada solusi dari pemerintah terhadap kebijakan ini. Bagaimana nasib kami,” kata Fitri Apriadi.
“Belum lagi dalam seleksi tersebut hanya untuk S1 ke atas. Sementara DIII ke bawah tidak bisa ikut seleksi,” ucap Fitri.
Ia berharap, Tenaga Honorer yang pendidikannya DIII ke bawah bisa diakomodir. Bisa juga ikut seleksi PPPK.
“Pertimbangkan juga masa pengabdian mereka. Jangan hanya dilepas begitu saja. Itu yang kami terus suarakan,” kata Fitri.
Penghapusan Tenaga Honorer, ingat Fitri, tentunya akan memunculkan pengangguran baru, walaupun sudah ada opsi berupa PPPK.
Melihat persyaratan untuk mengikuti Seleksi PPPK, tentunya banyak Tenaga Honorer yang tidak bisa lolos atau bahkan tidak bisa ikut seleksi.
Selain menambah pengangguran, menurut Fitri, Pemerintah Daerah (Pemda) juga akan kelabakan atas penghapusan Tenaga Honorer. (J)
[irp]
[irp]
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini