Kalbaronline, Kapuas Hulu – Ketua DPC LP3K-RI Kapuas Hulu, Rajali, SE menegaskan sekaligus mempertanyakan sikap semua SKPD di Kapuas Hulu yang melakukan perekrutan pegawai honorer maupun kontrak.
Menurut Rajali, perekrutan ini sangat sangat tidak efisien dan tidak efektif, sehingga bisa saja diduga kalau ada permainan yang sengaja di setting supaya bisa mengamankan orang-orang tertentu baik orang dalam maupun orang terdekat.
“Pasalnya perekrutan ini terkesan sembunyi-sembunyi, dan ada apa ini?,” tanya Rajali.
Yang lebih miris lagi banyak putra-putri yang berada di kecamatan yang mempunyai keinginan untuk ikut dalam kompetisi ini, tetapi dengan tidak adanya transparansi atau keterbukaan imformasi sehingga tidak bisa mengikuti seleksi.
“Tahu-tahu, dapat kabar sudah tes saja mereka di dinas,” tuturnya.
“Saya juga kecewa dengan sikap pemerintah yang membuat aturan semaunya saja tanpa memikirkan nasib orang-orang yang mempunyai keinginan yang sama. Kalau memang khusus untuk orang dalam saja gak usah pakai tes segala lah, langsung saja Kepala SKPD angkat mereka jadi PNS. Kalau diusut banyak pegawai honorer dan kontrak yang bermasalah,” ungkapnya kesal.
Perekrutan menjelang tes bagi pegawai honorer atau kontrak pada salah satu Dinas atau Badan.
“Dalam persolan ini siapa yang bertangung jawab, apakah Bupati, Sekda atau Kepala Dinas atau Badan di masing-masing instansi,” tanya Rajali.
“Saya selaku Ketua Aliansi Media Uncak Kapuas dan LSM LP3K-RI Kabupaten Kapuas Hulu akan mengusut tuntas persoalan ini, kalau perlu saya akan menjadi pimpinan jika nanti ada aksi demontrasi menuntut persoalan ini karena menurut saya persoalan ini sudah tidak ada lagi keterbukaan seakan-akan pemerintah ini milik segelintir orang,” pungkas Rajali. (Ishaq)
Comment