Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Senin, 16 Januari 2017 |
Kalbaronline, Kapuas Hulu – Ketua DPC LP3K-RI Kapuas Hulu, Rajali, SE menegaskan sekaligus mempertanyakan sikap semua SKPD di Kapuas Hulu yang melakukan perekrutan pegawai honorer maupun kontrak.
Menurut Rajali, perekrutan ini sangat sangat tidak efisien dan tidak efektif, sehingga bisa saja diduga kalau ada permainan yang sengaja di setting supaya bisa mengamankan orang-orang tertentu baik orang dalam maupun orang terdekat.
“Pasalnya perekrutan ini terkesan sembunyi-sembunyi, dan ada apa ini?,” tanya Rajali.
Yang lebih miris lagi banyak putra-putri yang berada di kecamatan yang mempunyai keinginan untuk ikut dalam kompetisi ini, tetapi dengan tidak adanya transparansi atau keterbukaan imformasi sehingga tidak bisa mengikuti seleksi.
“Tahu-tahu, dapat kabar sudah tes saja mereka di dinas,” tuturnya.
"Saya juga kecewa dengan sikap pemerintah yang membuat aturan semaunya saja tanpa memikirkan nasib orang-orang yang mempunyai keinginan yang sama. Kalau memang khusus untuk orang dalam saja gak usah pakai tes segala lah, langsung saja Kepala SKPD angkat mereka jadi PNS. Kalau diusut banyak pegawai honorer dan kontrak yang bermasalah,” ungkapnya kesal.
Perekrutan menjelang tes bagi pegawai honorer atau kontrak pada salah satu Dinas atau Badan.
“Dalam persolan ini siapa yang bertangung jawab, apakah Bupati, Sekda atau Kepala Dinas atau Badan di masing-masing instansi,” tanya Rajali.
“Saya selaku Ketua Aliansi Media Uncak Kapuas dan LSM LP3K-RI Kabupaten Kapuas Hulu akan mengusut tuntas persoalan ini, kalau perlu saya akan menjadi pimpinan jika nanti ada aksi demontrasi menuntut persoalan ini karena menurut saya persoalan ini sudah tidak ada lagi keterbukaan seakan-akan pemerintah ini milik segelintir orang,” pungkas Rajali. (Ishaq)
Kalbaronline, Kapuas Hulu – Ketua DPC LP3K-RI Kapuas Hulu, Rajali, SE menegaskan sekaligus mempertanyakan sikap semua SKPD di Kapuas Hulu yang melakukan perekrutan pegawai honorer maupun kontrak.
Menurut Rajali, perekrutan ini sangat sangat tidak efisien dan tidak efektif, sehingga bisa saja diduga kalau ada permainan yang sengaja di setting supaya bisa mengamankan orang-orang tertentu baik orang dalam maupun orang terdekat.
“Pasalnya perekrutan ini terkesan sembunyi-sembunyi, dan ada apa ini?,” tanya Rajali.
Yang lebih miris lagi banyak putra-putri yang berada di kecamatan yang mempunyai keinginan untuk ikut dalam kompetisi ini, tetapi dengan tidak adanya transparansi atau keterbukaan imformasi sehingga tidak bisa mengikuti seleksi.
“Tahu-tahu, dapat kabar sudah tes saja mereka di dinas,” tuturnya.
"Saya juga kecewa dengan sikap pemerintah yang membuat aturan semaunya saja tanpa memikirkan nasib orang-orang yang mempunyai keinginan yang sama. Kalau memang khusus untuk orang dalam saja gak usah pakai tes segala lah, langsung saja Kepala SKPD angkat mereka jadi PNS. Kalau diusut banyak pegawai honorer dan kontrak yang bermasalah,” ungkapnya kesal.
Perekrutan menjelang tes bagi pegawai honorer atau kontrak pada salah satu Dinas atau Badan.
“Dalam persolan ini siapa yang bertangung jawab, apakah Bupati, Sekda atau Kepala Dinas atau Badan di masing-masing instansi,” tanya Rajali.
“Saya selaku Ketua Aliansi Media Uncak Kapuas dan LSM LP3K-RI Kabupaten Kapuas Hulu akan mengusut tuntas persoalan ini, kalau perlu saya akan menjadi pimpinan jika nanti ada aksi demontrasi menuntut persoalan ini karena menurut saya persoalan ini sudah tidak ada lagi keterbukaan seakan-akan pemerintah ini milik segelintir orang,” pungkas Rajali. (Ishaq)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini