Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Rabu, 16 Maret 2022 |
KalbarOnline, Kapuas Hulu – Warga Desa Bukit Penai, Kecamatan Silat Hilir mendatangi DPRD Kapuas Hulu, Rabu, 16 Maret 2022.
Mereka mempertanyakan kejelasan lahan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit yang saat ini dikuasai oleh PT Riau Agrotama Plantation (RAP) yang beroperasi di wilayah mereka.
Kedatangan mereka diterima Ketua DPRD Kuswandi, didampingi Camat Silat Hilir, Kapolsek Silat Hilir dan sejumlah pejabat terkait lainnya.
“Selama ini belum ada titik terang, kebun punya perusahaan tapi tanah milik warga, bahkan lahan HGU itu masuk dalam fasilitas umum desa,” kata Hardianto Jerait, selaku Kepala Dusun Mordodadi, Desa Bukit Penai, Kecamatan Silat Hilir.
Hardianto mengatakan, masyarakat Desa Bukit Penai menolak atas sikap PT RAP yang ingin menguasai HGU secara sepihak, tanpa sepengetahuan masyarakat dengan dalih sudah mengantongi surat menyurat.
Bahkan menurut Hardianto, masyarakat setempat sempat melakukan panen kebun sawit tersebut dan lahan tersebut ditutup masyarakat sejak 10 Oktober 2021. Namun saat ini lahan tersebut dikuasai oleh PT RAP dengan klaim memiliki HGU di lahan tersebut sejak 14 Maret 2022 dan pihak perusahaan melakukan panen buah sawit.
Menurut Hardianto, lahan HGU yang saat ini dikuasai PT RAP tersebut merupakan tanah masyarakat di Desa Bukit Penai kurang lebih 600 hektar, bahkan fasilitas umum seperti kuburan, rumah ibadah dan fasilitas pemerintah yang ada di desa.
“Kami tetap menolak, makanya kami minta DPRD Kapuas Hulu memfasilitasi mencari solusi, lahan itu masuk kawasan transmigrasi kami pegang petanya, namun perusahaan mengaku itu masuk dalam HGU PT RAP,” kata Hardianto.
Mewakili ratusan masyarakat, Hardianto meminta agar antara perusahaan, masyarakat dan pemerintah daerah khususnya instansi terkait untuk duduk satu meja menyelesaikan persoalan HGU tersebut.
"Kami tidak ingin ada konflik di masyarakat, makanya persoalan itu harus segera diselesaikan, kami percayakan kepada pemerintah kabupaten untuk menyelesaikannya, karena antara masyarakat dan PT RAP saling klaim lahan HGU tersebut," pungkas Hardianto.
Hardianto pun mengajak seluruh masyarakat untuk menahan diri dan bersabar, agar tidak muncul persoalan baru di tengah masyarakat.
"Saya bersama Pak Kades sudah menyampaikan persoalan itu ke Ketua DPRD Kapuas Hulu, termasuk juga di situ tadi ada pihak kepolisian dan perwakilan pemerintah daerah, jadi kami menunggu hingga 28 Maret 2022, nanti bagaimana jalan penyelesaiannya," pungkas Hardianto.
KalbarOnline, Kapuas Hulu – Warga Desa Bukit Penai, Kecamatan Silat Hilir mendatangi DPRD Kapuas Hulu, Rabu, 16 Maret 2022.
Mereka mempertanyakan kejelasan lahan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit yang saat ini dikuasai oleh PT Riau Agrotama Plantation (RAP) yang beroperasi di wilayah mereka.
Kedatangan mereka diterima Ketua DPRD Kuswandi, didampingi Camat Silat Hilir, Kapolsek Silat Hilir dan sejumlah pejabat terkait lainnya.
“Selama ini belum ada titik terang, kebun punya perusahaan tapi tanah milik warga, bahkan lahan HGU itu masuk dalam fasilitas umum desa,” kata Hardianto Jerait, selaku Kepala Dusun Mordodadi, Desa Bukit Penai, Kecamatan Silat Hilir.
Hardianto mengatakan, masyarakat Desa Bukit Penai menolak atas sikap PT RAP yang ingin menguasai HGU secara sepihak, tanpa sepengetahuan masyarakat dengan dalih sudah mengantongi surat menyurat.
Bahkan menurut Hardianto, masyarakat setempat sempat melakukan panen kebun sawit tersebut dan lahan tersebut ditutup masyarakat sejak 10 Oktober 2021. Namun saat ini lahan tersebut dikuasai oleh PT RAP dengan klaim memiliki HGU di lahan tersebut sejak 14 Maret 2022 dan pihak perusahaan melakukan panen buah sawit.
Menurut Hardianto, lahan HGU yang saat ini dikuasai PT RAP tersebut merupakan tanah masyarakat di Desa Bukit Penai kurang lebih 600 hektar, bahkan fasilitas umum seperti kuburan, rumah ibadah dan fasilitas pemerintah yang ada di desa.
“Kami tetap menolak, makanya kami minta DPRD Kapuas Hulu memfasilitasi mencari solusi, lahan itu masuk kawasan transmigrasi kami pegang petanya, namun perusahaan mengaku itu masuk dalam HGU PT RAP,” kata Hardianto.
Mewakili ratusan masyarakat, Hardianto meminta agar antara perusahaan, masyarakat dan pemerintah daerah khususnya instansi terkait untuk duduk satu meja menyelesaikan persoalan HGU tersebut.
"Kami tidak ingin ada konflik di masyarakat, makanya persoalan itu harus segera diselesaikan, kami percayakan kepada pemerintah kabupaten untuk menyelesaikannya, karena antara masyarakat dan PT RAP saling klaim lahan HGU tersebut," pungkas Hardianto.
Hardianto pun mengajak seluruh masyarakat untuk menahan diri dan bersabar, agar tidak muncul persoalan baru di tengah masyarakat.
"Saya bersama Pak Kades sudah menyampaikan persoalan itu ke Ketua DPRD Kapuas Hulu, termasuk juga di situ tadi ada pihak kepolisian dan perwakilan pemerintah daerah, jadi kami menunggu hingga 28 Maret 2022, nanti bagaimana jalan penyelesaiannya," pungkas Hardianto.
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini