Ketapang

Ratusan Warga Geruduk DPRD Ketapang : Tuntut Kejelasan Legalitas Izin PT GMS

	Oleh : Jauhari Fatria
	Rabu, 27 Maret 2019

Ukuran Font

Kecil Besar

KalbarOnline,

Ketapang – Ratusan warga menggeruduk Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) Ketapang pada Rabu (27/3/2019) pagi.

Ratusan warga yang diketahui berasal dari Dusun Nekdoyan,

Desa Lamang Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara ini menuntut penjelasan legalitas

izin PT. Gemilang Makmur Subur (BGA Group).

Sedikitnya ada 10 poin tuntutan yang disampaikan warga, mulai

dari legalitas izin perusahaan, plasma, tenaga kerja dan beberapa tuntutan

lainnya. Selain PT. GMS, warga turut menyampaikan tuntutan kepada perusahaan

pertambangan PT. Laman Mining.

Dedi Haryono selaku perwakilan warga, mengatakan bahwa kedatangan

masyarakat ke DPRD Ketapang guna menuntut keadilan.

“Kami menuntut keadilan kepada perusahaan. Kami juga

menuntut penjelasan dari pemerintah terkait perizinan perusahaan yang ada di tempat

kami,” ujarnya kepada awak media, Rabu (27/3/2019).

Kata Dedi, ada tumpang tindih perizinan yang belum jelas

dari tahun 2004 sampai saat ini. Tumpang tindih perizinan tersebut terletak di

Dusun Nekdoyan yang terindikasi cacat hukum. Ada izin milik PT. GMS seluas

5.190 hektar yang diduga tidak memiliki izin yang lengkap.

“Tanaman (sawit) itu ditanam sebelum IUP itu diterbitkan,” bebernya.

Selain itu, jelas dia, sawit di lokasi tersebut ditanam

sejak tahun 2005 dan sudah dipanen sampai saat ini. Sementara IUP milik PT. GMS

baru diterbitkan pada tahun 2015. Oleh karena itu, masyarakat menanyakan legalitas

izin yang dimiliki oleh perusahaan.

“Kami menuntut keadilan kepada pemerintah atas hak-hal

ulayat tanah Dusun Nekdoyan,” tegasnya.

Dedi turut mengakui bahwa memang terjadi take over pengelola perizinan di lokasi

tersebut dari PT. Geway Plantation (GYPI) dengan PT. GMS pada tahun 2012. Hanya

saja, luas lahan yang dikelola oleh PT. GYPI kemudian diambil alih oleh PT. GMS

hanya seluas 2.812 hektar. Lahan tersebut juga bukan berada di Desa Laman

Satong, tapi di Muara Kayong.

Awalnya, jelas dia, luas lahan yang mendapatkan izin untuk

dikelola oleh PT. GYPI seluas 18.300 hektar. Namun, pada tahun 2009 luas izin

pengelolaan lahan dicabut dan dikurangi menjadi 2.812 hektar.

“Artinya, hak PT. GMS ada di Muara Kayong di lahan yang

2.812 hektar itu sesuai SK Bupati tahun 2009. Bukan di lahan yang 5.190 hektar

itu,” jelasnya.

Sementara perwakilan dari PT. GMS (BGA Grup), Ridwan mengatakan

bahwa pihaknya sudah melaksanakan sesuai dengan prosedur. Pihak perusahaan melakukan

usaha di atas lahan yang sudah sah memiliki izin.

“PT. GMS sudah memiliki izin. Saat ini proses HGU. Intinya,

kita bekerja sesuai izin yang diberikan pemerintah kepada perusahaan. Mulai

dari izin lokasi, IUP dan sampai saat ini menunggu SK HGU,” jelasnya tegas.

Menurut dia, pihaknya mendapatkan izin lokasi dan IUP pada

tahun 2015.

“2015 izin atas nama GMS. Take over tahun 2015. GMS bukan menanam sendiri, tapi take over. Tapi seperti apa terkait take over itu saya kurang paham,” paparnya.

Dia juga menambahkan, pihak perusahaan memang masih belum sempurna. Masih terdapat kekeliruan dan kesalahan. Namun, jika memang ada masalah, perusahaan siap untuk menyelesaikan masalah tersebut termasuk masalah ganti rugi lahan yang mengaku masih banyak belum mendapatkannya.

“Jika memang ada yang belum diganti rugi, silahkan datang dan kita selesaikan di lapangan,” tandasnya. (Adi LC)

KalbarOnline,

Ketapang – Ratusan warga menggeruduk Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) Ketapang pada Rabu (27/3/2019) pagi.

Ratusan warga yang diketahui berasal dari Dusun Nekdoyan,

Desa Lamang Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara ini menuntut penjelasan legalitas

izin PT. Gemilang Makmur Subur (BGA Group).

Sedikitnya ada 10 poin tuntutan yang disampaikan warga, mulai

dari legalitas izin perusahaan, plasma, tenaga kerja dan beberapa tuntutan

lainnya. Selain PT. GMS, warga turut menyampaikan tuntutan kepada perusahaan

pertambangan PT. Laman Mining.

Dedi Haryono selaku perwakilan warga, mengatakan bahwa kedatangan

masyarakat ke DPRD Ketapang guna menuntut keadilan.

“Kami menuntut keadilan kepada perusahaan. Kami juga

menuntut penjelasan dari pemerintah terkait perizinan perusahaan yang ada di tempat

kami,” ujarnya kepada awak media, Rabu (27/3/2019).

Kata Dedi, ada tumpang tindih perizinan yang belum jelas

dari tahun 2004 sampai saat ini. Tumpang tindih perizinan tersebut terletak di

Dusun Nekdoyan yang terindikasi cacat hukum. Ada izin milik PT. GMS seluas

5.190 hektar yang diduga tidak memiliki izin yang lengkap.

“Tanaman (sawit) itu ditanam sebelum IUP itu diterbitkan,” bebernya.

Selain itu, jelas dia, sawit di lokasi tersebut ditanam

sejak tahun 2005 dan sudah dipanen sampai saat ini. Sementara IUP milik PT. GMS

baru diterbitkan pada tahun 2015. Oleh karena itu, masyarakat menanyakan legalitas

izin yang dimiliki oleh perusahaan.

“Kami menuntut keadilan kepada pemerintah atas hak-hal

ulayat tanah Dusun Nekdoyan,” tegasnya.

Dedi turut mengakui bahwa memang terjadi take over pengelola perizinan di lokasi

tersebut dari PT. Geway Plantation (GYPI) dengan PT. GMS pada tahun 2012. Hanya

saja, luas lahan yang dikelola oleh PT. GYPI kemudian diambil alih oleh PT. GMS

hanya seluas 2.812 hektar. Lahan tersebut juga bukan berada di Desa Laman

Satong, tapi di Muara Kayong.

Awalnya, jelas dia, luas lahan yang mendapatkan izin untuk

dikelola oleh PT. GYPI seluas 18.300 hektar. Namun, pada tahun 2009 luas izin

pengelolaan lahan dicabut dan dikurangi menjadi 2.812 hektar.

“Artinya, hak PT. GMS ada di Muara Kayong di lahan yang

2.812 hektar itu sesuai SK Bupati tahun 2009. Bukan di lahan yang 5.190 hektar

itu,” jelasnya.

Sementara perwakilan dari PT. GMS (BGA Grup), Ridwan mengatakan

bahwa pihaknya sudah melaksanakan sesuai dengan prosedur. Pihak perusahaan melakukan

usaha di atas lahan yang sudah sah memiliki izin.

“PT. GMS sudah memiliki izin. Saat ini proses HGU. Intinya,

kita bekerja sesuai izin yang diberikan pemerintah kepada perusahaan. Mulai

dari izin lokasi, IUP dan sampai saat ini menunggu SK HGU,” jelasnya tegas.

Menurut dia, pihaknya mendapatkan izin lokasi dan IUP pada

tahun 2015.

“2015 izin atas nama GMS. Take over tahun 2015. GMS bukan menanam sendiri, tapi take over. Tapi seperti apa terkait take over itu saya kurang paham,” paparnya.

“Jika memang ada yang belum diganti rugi, silahkan datang dan kita selesaikan di lapangan,” tandasnya. (Adi LC)

Kalbar Online Premium Access

Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak

Harga Terbaik

Sekali Bayar

Akses Premium

Rp 2.000

Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini

✓ Akses Full Berita Premium

✓ Tanpa Iklan yang menganggu

✓ Akses multiplatform: Web, iOS & Android

Tags:

Artikel Selanjutnya

Legislator KKR Dorong Setiap Desa Miliki BUMDes

Rabu, 27 Maret 2019

Artikel Sebelumnya

Ria Norsan : Pemprov Kalbar Akan Bangun SMK Unggulan di Kapuas Hulu

Rabu, 27 Maret 2019

Berita terkait

Ratusan Warga Batu Ampar Tuntut Kepastian Legalitas Bahan Baku Arang Bakau

Comments (5)

Merrill Rayos 2 days ago Reply

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
1. Jackqueline Sprang 2 days ago Reply
  
  Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
Sanford Crowley 2 days ago Reply

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
1. Lyndon Pocekay 2 days ago Reply
  
  Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
Aleen Crigger 2 days ago Reply

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

Shopping cart

Laptop Cover

Disney Toys

Screen Axe

Airpods Pro

Subtotal

Ratusan Warga Geruduk DPRD Ketapang : Tuntut Kejelasan Legalitas Izin PT GMS

Kalbar Online Premium Access

Pembayaran Berhasil!

Akses Berita Premium

Pembayaran Berhasil!

Legislator KKR Dorong Setiap Desa Miliki BUMDes

Ria Norsan : Pemprov Kalbar Akan Bangun SMK Unggulan di Kapuas Hulu

Comments (5)

Leave a Comment

Terbaru

Cari Berita

Shopping cart

Subtotal

Saved articles

Log in

Create an account

Reset password

Terms of use

Disclaimers

Limitation on Liability

Copyright Policy

General

Ratusan Warga Geruduk DPRD Ketapang : Tuntut Kejelasan Legalitas Izin PT GMS

Kalbar Online Premium Access

Pembayaran Berhasil!

Akses Berita Premium

Pembayaran Berhasil!

Legislator KKR Dorong Setiap Desa Miliki BUMDes

Ria Norsan : Pemprov Kalbar Akan Bangun SMK Unggulan di Kapuas Hulu

Berita terkait

Comments (5)

Leave a Comment

Terbaru

Subscribe To Our Newsletter