KalbarOnline, Pontianak – Anggota DPRD Kota Pontianak, Zulfydar Zaidar Mochtar, melakukan reses bersama dengan Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) Kalbar, di Aula Kantor Kecamatan Pontianak, Selasa (21/06/2022).
Dalam kesempatan tersebut, Zulfydar mendengarkan seluruh aspirasi wanita, yang nantinya akan ditindak lanjuti kepada dinas atau OPD teknis terkait.
“Hari ini kami melakukan reses bersama PPSW Kalbar, banyak hal yang kami dapatkan informasi berkenaan dengan reses ini, karena reses ini berkenaan dengan apa yang menjadi masalah di masyarakat baik itu peningkatan kualitas ibu-ibu di kota pontianak, maupun masalah-masalah yang terjadi di Kota Pontianak,” kata Zulfydar.
Ia menerangkan, Permasalahan seperti isbat nikah, masyarakat disabilitas serta kesiapan sarana prasarana pendukung bagi mereka, menjadi salah satu isu penting yang harus dicarikan solusi oleh Pemerintah Kota Pontianak.
“Pemberian sertifikasi dan penyiapan sekolah luar biasa bagi penyandang disabilitas harus dilakukan oleh Pemkot Pontianak termasuk juga angka pernikahan muda yang memicu tingginya angka perceraian menjadi tugas bersama antara pemerintah, dewan dan masyarakat mencarikan solusinya,” lanjutnya.
Zulfydar menilai, Pontianak sebagai bagian dari Smart City, perlu meningkatkan kualitas masyarakatnya, termasuk juga bagi penyandang disabilitas.
“Selain itu, banyak sekali program pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh DPRD Kota Pontianak, namun hal tersebut terkendala dengan anggaran yang tersedia,” katanya.
“Namun kita tetap berusaha agar program tersebut bisa berjalan sebaik mungkin, termasuk juga pemberdayaan UMKM yang sempat terpuruk akibat dampak pandemi Covid-19 selama dua tahun kemarin,” tambah Zulfydar.
Sementara itu, Koordinator Program PPSW Kalbar, Reni Hidjazi berpendapat, bahwa permasalah kaum perempuan perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, dengan memasukkannya ke dalam program khusus Musrembang.
“PPSW Kalbar mendorong agar program pemberdayaan serta permasalahan kaum perempuan di kota pontianak masuk dalam Musrembang khusus yang dibuat oleh pemerintah. Informasi yang masuk kepada pemerintah tentu akan didukung dengan data yang valid di masyarakat,” terang Reni.
Dengan banyaknya penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Pemkot Pontianak, perlu kiranya dipertahankan, sehingga bukan hanya program tahunan saja.
“Dengan dibukanya dialog, maka akan terjadi kolaborasi bagaimana kedepannya pemberdayaan kaum perempuan ini bisa mendukung program pemerintah Kota Pontianak,” ujarnya.
“Kami berterima kasih kepada bapak Zulfydar Zaidar Mochtar yang mau mendengarkan aspirasi kaum perempuan di Kota Pontianak,” pungkasnya. (Jau)
Comment