Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : adminkalbaronline |
| Selasa, 13 September 2022 |
KalbarOnline, Ketapang - Untuk efektivitas dan efisiensi birokrasi, Sekda Ketapang Alexander Wilyo menginstruksikan kepada para ASN khususnya di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang agar menerapkan Electronic Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.
Terkait dengan korespondensi (perihal surat menyurat), sekda juga sudah mewajibkan para pejabat agar melakukan pembubuhan tandatangan secara digital atau Tanda Tangan Elektronik (TTE).
"Surat yang naik kepada saya, wajib tanda tangan digital. Saya harapkan juga untuk OPD yang lain seperti Satpol PP, BKPSDM, BPKAD melakukan hal yang sama," ujar beliau saat memimpin apel pagi, Senin (12/09/2022) di Halaman Kantor Bupati Ketapang.
Lebih lanjut, untuk percepatan penerapannya, sekda meminta pada bagian organisasi setda agar segera mendorong dan mengawal OPD-OPD yang lainnya, seperti Dinas Arsip Daerah dan Dinas Kominfo.
Untuk dipahami, apa yang sekda perintahkan, yaitu kewajiban penggunaan Tanda Tangan Elektronik, sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Dilansir dari laman Kominfo, dalam "Fintech" dan Tanda Tangan Elektronik, menjelaskan bahwa setiap metode dan format tanda tangan elektronik dapat diakui secara hukum, sepanjang memenuhi ketentuan elemen tanda tangan elektronik. (Adi LC)
KalbarOnline, Ketapang - Untuk efektivitas dan efisiensi birokrasi, Sekda Ketapang Alexander Wilyo menginstruksikan kepada para ASN khususnya di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang agar menerapkan Electronic Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.
Terkait dengan korespondensi (perihal surat menyurat), sekda juga sudah mewajibkan para pejabat agar melakukan pembubuhan tandatangan secara digital atau Tanda Tangan Elektronik (TTE).
"Surat yang naik kepada saya, wajib tanda tangan digital. Saya harapkan juga untuk OPD yang lain seperti Satpol PP, BKPSDM, BPKAD melakukan hal yang sama," ujar beliau saat memimpin apel pagi, Senin (12/09/2022) di Halaman Kantor Bupati Ketapang.
Lebih lanjut, untuk percepatan penerapannya, sekda meminta pada bagian organisasi setda agar segera mendorong dan mengawal OPD-OPD yang lainnya, seperti Dinas Arsip Daerah dan Dinas Kominfo.
Untuk dipahami, apa yang sekda perintahkan, yaitu kewajiban penggunaan Tanda Tangan Elektronik, sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Dilansir dari laman Kominfo, dalam "Fintech" dan Tanda Tangan Elektronik, menjelaskan bahwa setiap metode dan format tanda tangan elektronik dapat diakui secara hukum, sepanjang memenuhi ketentuan elemen tanda tangan elektronik. (Adi LC)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini