Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : adminkalbaronline |
| Selasa, 20 September 2022 |
KalbarOnline, Pontianak - Anggota Komisi IV DPRD Kota Pontianak, Zulfydar Zaidar Mochtar ikut angkat bicara terkait polemik lahan yang berujung pada penyegelan fasilitas pendidikan SDN 41 Pontianak di Gang Swasembada II, Jalan Gusti Situt Mahmud, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak.
Menurutnya, karena persoalan ini sudah sejak tahun 1976, maka dibutuhkan komunikasi sesegera mungkin antara Pemerintah Kota Pontianak dengan pihak ahli waris.
"Dari pihak pewaris dengan Pemerintah Kota harus melakukan komunikasi, karena ini bukan kejadian pertama, sebelumnya juga ada di Pontianak. Maka harus ada komunikasi lebih baik, Pemerintah harus segera melakukan komunikasi dengan pewaris, supaya siswa tetap belajar dengan lancar," jelasnya kepada wartawan, Senin (19/09/2022).
Zulfydar sangat mendorong untuk terciptanya komunikasi yang baik antar kedua belah pihak. Karena ia mengingatkan, jika hal ini terus dibiarkan berlanjut, maka pertaruhannya adalah masa depan 400-an generasi muda Kota Pontianak yang bersekolah di SDN 41 itu.
"Saya yakin penyegelan itu bisa dibuka kembali jika ada solusi terbaik. Maka pewaris ini juga perlu perhatian dari pemerintah," kata Zulfydar.
"Untuk itu, pemerintah melalui dinas terkait segera melakukan komunikasi kembali melalui pendekatan secara humanis untuk meningkatkan dan menemukan titik terang agar saling menyepakati, baik yang bersifat administratif maupun non administratif," sambung legislator PAN itu.
Ia menekankan, bahwa sektor pendidikan tidak boleh diabaikan begitu saja, apalagi sampai mengganggu proses belajar mengajar siswa.
"Artinya ini harus segera menemukan titik terang dan kita harapkan dengan pertemuan itu bisa menemukan titik terang, solusi terbaik," pungkasnya. (Jau)
KalbarOnline, Pontianak - Anggota Komisi IV DPRD Kota Pontianak, Zulfydar Zaidar Mochtar ikut angkat bicara terkait polemik lahan yang berujung pada penyegelan fasilitas pendidikan SDN 41 Pontianak di Gang Swasembada II, Jalan Gusti Situt Mahmud, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak.
Menurutnya, karena persoalan ini sudah sejak tahun 1976, maka dibutuhkan komunikasi sesegera mungkin antara Pemerintah Kota Pontianak dengan pihak ahli waris.
"Dari pihak pewaris dengan Pemerintah Kota harus melakukan komunikasi, karena ini bukan kejadian pertama, sebelumnya juga ada di Pontianak. Maka harus ada komunikasi lebih baik, Pemerintah harus segera melakukan komunikasi dengan pewaris, supaya siswa tetap belajar dengan lancar," jelasnya kepada wartawan, Senin (19/09/2022).
Zulfydar sangat mendorong untuk terciptanya komunikasi yang baik antar kedua belah pihak. Karena ia mengingatkan, jika hal ini terus dibiarkan berlanjut, maka pertaruhannya adalah masa depan 400-an generasi muda Kota Pontianak yang bersekolah di SDN 41 itu.
"Saya yakin penyegelan itu bisa dibuka kembali jika ada solusi terbaik. Maka pewaris ini juga perlu perhatian dari pemerintah," kata Zulfydar.
"Untuk itu, pemerintah melalui dinas terkait segera melakukan komunikasi kembali melalui pendekatan secara humanis untuk meningkatkan dan menemukan titik terang agar saling menyepakati, baik yang bersifat administratif maupun non administratif," sambung legislator PAN itu.
Ia menekankan, bahwa sektor pendidikan tidak boleh diabaikan begitu saja, apalagi sampai mengganggu proses belajar mengajar siswa.
"Artinya ini harus segera menemukan titik terang dan kita harapkan dengan pertemuan itu bisa menemukan titik terang, solusi terbaik," pungkasnya. (Jau)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini