KalbarOnline, Pontianak – Direktur Utama Bank Kalbar, Rokidi mengklaim bahwa capaian kinerja Bank Kalbar sepanjang 2022 sungguh fantastis dan membanggakan, terutama dari sisi laba dan Non Performing Loan (NPL).
Namun demikian, capaian tersebut diakui Rokidi tak lantas membuat jajaran Bank Kalbar lengah. Pihaknya bahkan telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk menghadapi tahun 2023 ini. Terlebih saat ini kebijakan PPKM yang telah dicabut oleh Pemerintah RI.
“Terkait pencabutan PPKM tentu berkaitan dengan rencana kerja kami yang tertuang dalam rencana bisnis Bank Kalbar pada 2023,” ungkapnya, Senin (02/01/2023).
Ia menyampaikan, jika pada tahun sebelumnya, dengan penurunan kondisi ekonomi akibat pandemi Covid-19, mau tidak mau seluruh perbankan termasuk Bank Kalbar harus memulai melakukan pelayanan secara digital. Untuk itu, pihaknya juga akan memasifkan lagi layanan berbasis digital tersebut di tahun 2023.
“Ini dalam rangka mendongkrak dan mempercepat pertumbuhan terutama di perkreditan. Pada 2023 kita sudah akan mulai aplikasi perkreditan secara elektronik lalu kaitan dengan layanan perbankan kami sudah mengarah ke sana,” tuturnya.
Lebih lanjut Rokidi juga menyampaikan, penerapan layanan berbasis digital ini juga sesuai dengan arahan dari Gubernur Kalbar, khususnya terkait realisasi pelayanan Qris Cross Border di tahun 2023.
“Sebagaimana diinginkan beliau (Gubernur Kalbar) pada wilayah kerja kita di Asean harus memiliki kerjasama kaitan dengan layanan cross border. Jadi ketika keluar tidak lagi menukar uang, cukup melalui Qris, kita bisa kita kemana-mana,” katanya.
Dengan layanan Qris Cross Border, lanjut dia, maka nasabah Bank Kalbar bisa langsung bertransaksi ke wilayah Asean dengan mudah, cepat dan murah.
“Bahkan saya telah berbicara dengan mitra kerja kami. Kami bukan hanya di level Asean, akan tetapi juga kami ingin Bank Kalbar ini masuk ke Arab Saudi. Pasalnya jamaah haji dan umroh kita sangat banyak yang melakukan perjalanan ke Timur Tengah,” jelasnya.
Arahan Gubernur Kalbar yang juga menjadi atensi untuk dijalankan pada tahun 2023 yakni soal rate bunga atau harga, di mana Bank Kalbar tidak diperkenankan mengenakan rate yang mencekik leher.
“Analogi beliau, jika perbankan seperti itu, apalagi Bank Kalbar, sama dengan rentenir. Kami sudah menurunkan itu dibawah 10 persen rate kredit 9,5 (persen) ini akan kami pertahankan. Lalu arahan beliau selanjutnya terkait layanan digital yang itu memang menjadi keharusan Bank Kalbar,” katanya.
Sebagaimana penekanan yang diberikan oleh Gubernur Kalbar pula, bahwa Bank Kalbar boleh menjadi bank daerah, tetapi tidak boleh menjadi bank kedaerahan. Artinya, kata Rokidi, Gubernur Sutarmidji menginginkan agar Bank Kalbar harus sama dengan bank-bank nasional.
“Kaitan dengan isu global, kami di internal memiliki banyak kepakaran, sebagai contoh Prof Edy Suratman yang suatu saat ini kami juga berkonsultasi untuk menghadapi tantangan ke depan, termasuk isu strategis lainnya, isu regional, nasional dan internasional,” katanya.
“Kami selalu berkonsultasi, berdiskusi dan meminta informasi agar kami bisa mengantisipasi jika terjadi hal yang disampaikan (kemungkinan terburuk),” sambungnya.
Dalam kesempatan itu, Rokidi turut menyinggung mengenai target nasional terhadap pertumbuhan kredit UMKM. Di mana ia menyampaikan, bahwa pada 2022 sebetulnya pada sektor-sektor usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM), Kalbar telah mencapai 28 persen.
“Target 2024 yang dicanangkan presiden itu harus mencapai 30 persen, dari portofolio kredit kami Alhamdulillah telah mencapai 28 persen. Saya kira dalam waktu yang relatif (singkat), mungkin sebelum 2024 kami telah mencapai 30 persen,” ucap Rokidi mantap.
Selamat Atas Capaian Direksi
Terpisah, Edy Suratman selaku Komisaris Independen Bank Kalbar mengaku senang dengan sejumlah capaian yang berhasil ditorehkan Bank Kalbar pada tahun 2022.
“Selamat kepada direksi, kami cukup senang dengan capaian di 2022, semoga bisa ditingkatkan pada 2023,” harapnya.
Lebih lanjut ia menyampaikan, keberadaan komisaris bertujuan untuk mengawasi, yang mana dari pengawasan itu dapat memberikan nasihat-nasihat sebagai dasar dari pengawasan terhadap Rencana Bisnis Bank (RBB) kedepannya.
“RBB itu disetujui OJK, artinya perusahaan ini bekerja berdasarkan Rencana Bisnis Bank yang sudah disetujui oleh OJK. Kami mengawasi, melihat target-target dalam bisnis bank, kalau ada yang tidak memenuhi maka akan kami berikan masukan,” ujarnya.
Seperti yang disampaikan Dirut Bank Kalbar, bahwa hampir semua target dapat dipenuhi. Edi menyatakan akan terus melakukan pemantauan dan membantu kinerja bank agar terus tumbuh dan menjadi lebih baik.
“NPL 1,75 ini boleh dicek, kita menjadi NPL terendah untuk bank-bank daerah yang satu level dengan kita. Lalu kita mendapatkan bopo 68, bopo itu adalah perbandingan biaya operasional dengan pendapatan operasional makin rendah makin bagus,” katanya.
“Kita bisa di bawah 70, kemungkinan kita memiliki bopo terendah. Kami fokus melakukan pengawasan membandingkan dengan target dan yang telah dilakukan,” tandasnya. (Jau)
Comment