KalbarOnline, Pontianak – Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Pontianak bersama Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak melakukan kunjungan kerja ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak, Senin (20/02/2023).
Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, yang juga selaku Ketua TPPS Kota Pontianak menerangkan, kunjungan kerja ke RSUD Kota Pontianak ini merupakan wujud kolaborasi dan sinergitas semua pihak dalam penanganan stunting di Kota Pontianak.
“Sehingga target yang kita inginkan yaitu pada 2024 stunting harus berada pada angka 14 persen,” ujarnya.
Saat ini, lanjutnya, angka stunting di Kota Pontianak berhasil turun dari sebelumnya 24,4 persen menjadi 19,7 persen berdasarkan hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) 2022. Capaian ini merupakan keberhasilan seluruh pihak yang terlibat dalam TPPS meski sempat diterpa pandemi Covid-19. Ia pun meminta angka stunting tahun 2023 ini bisa menurun signifikan.
“Bila perlu tidak harus sampai tahun 2024 angka stunting di Kota Pontianak sudah bisa menyentuh angka 14 persen atau bahkan di bawahnya,” tukasnya.
Bahasan mengungkapkan, ada 10 lokus stunting di Kota Pontianak yang memang rawan risiko tingginya stunting. Oleh sebab itu pihaknya akan bekerja keras untuk menggenjot penurunan angka stunting tersebut. Dengan berbagai macam karakter dan pendidikan juga menjadi tantangan dalam percepatan penurunan stunting di Kota Pontianak.
“Saya sangat optimis dengan delapan aksi konvergensi, penurunan stunting akan drastis turun,” ucapnya.
Upaya langsung telah banyak dilakukan oleh TPPS Kota Pontianak, salah satunya dengan aksi nyata di lapangan untuk melihat langsung dan mengintervensi kondisi stunting di lingkungan masyarakat.
“Misalnya pemberian makanan tambahan, vitamin dan lainnya,” tutur Bahasan.
Ia menilai, kesadaran masyarakat juga telah mengalami peningkatan. Hal itu dibuktikan dengan menurunnya angka stunting di Kota Pontianak. Ketidaktahuan masyarakat harus diedukasi di semua lini bahkan di setiap pertemuan dengan masyarakat, dirinya selalu menyinggung persoalan pentingnya mencegah stunting, sejak calon pengantin, hamil dan melahirkan.
“Saya langsung datang ke masyarakat supaya kita bisa tahu faktor apa yang menyebabkan masyarakat tidak paham akan pola asuh,” terangnya.
Kepala DP2KBP3A Kota Pontianak Multi Juhto Bhatarendro menjelaskan, kunjungan kerja ini turut melibatkan tim pakar untuk mengaudit kasus stunting. Selain itu, rumah sakit juga menjadi bagian dari rujukan berjenjang.
“Misalnya ketika objek di lapangan seperti calon pengantin, ibu hamil dan anak balita atau batita memiliki risiko stunting, maka rujukannya harus diperlancar jangan sampai tidak dilaksanakan secara maksimal apalagi untuk masyarakat kurang mampu,” paparnya.
Intinya, kata Multi, pihaknya ingin memperkuat koordinasi antara tim dari Pemkot Pontianak dengan pelayanan yang bisa membantu penekanan penurunan stunting di Kota Pontianak.
“Dalam agenda ini kita juga ada perjanjian kerja sama berkaitan dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang dengan RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak,” tutupnya. (Jau)
Comment