Polhum

Inpres Pembangunan Jalan Daerah Bakal Terbit, Sutarmidji Harap Kalbar Dapat Rp400 Miliar

	Oleh : adminkalbaronline
	Selasa, 21 Februari 2023

Ukuran Font

Kecil Besar

KalbarOnline, Pontianak - Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) bakal menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) sebagai petunjuk pelaksanaan kebijakan pembangunan jalan daerah. Kebijakan terbaru ini dinilai bisa menjadi daya ungkit bagi percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Menanggapi hal itu, Gubernur Kalbar, Sutarmidji menyambut positif kebijakan pemerintah pusat yang dinilainya sangat membantu daerah dari sisi anggaran.

"Sekarang itu ada Inpres Jalan, saya dengar anggaran yang disiapkan itu Rp 32 triliun, itu untuk membantu jalan-jalan provinsi. Kita sudah ajukan, seperti di Ketapang. Provinsi (Kalbar) itu kan yang berat itu di Ketapang," ujarnya, Senin (20/02/2023).

Dalam beberapa kesempatan, Sutarmidji memang mengakui bahwa APBD provinsi tidak akan cukup jika harus menuntaskan persoalan infrastruktur dengan waktu singkat, selain nominalnya yang relatif kecil, anggaran tersebut juga harus dibagi-bagi untuk fokus pembangunan bidang lainnya.

"Ketapang itu jalan provinsi, (panjangnya) mencapai 400-an kilometer, dan kondisi mantap sampai akhir tahun ini diperkirakan 80 persen. Artinya sisa 20 persen jalan provinsi yang kondisinya parah, masih tanah," kata Sutarmidji.

"Karena saya selama satu periode ini hanya bisa membuat dari 49 persen jalan kondisi mantap menjadi 80 persen. Karena anggarannya sangat besar," jelasnya.

Sehingga, lanjut dia, jalan-jalan provinsi seperti di Kendawangan, kemudian ada beberapa di Sintang juga yang telah diusulkan untuk ditangani melalui inpres tersebut.

Guna memuluskan aspirasi tersebut, dirinya juga telah meminta kepada Anggota DPR RI Komisi V dapil Kalbar untuk ikut memperjuangkannya.

"Kemarin saya sudah komunikasi dengan Pak Boyman dan Pak Syarif Abdullah, mereka siap perjuangkan, data-data semuanya sudah kita sampaikan ke Bappenas, ke Kementerian PUPR dan anggota dewan. Saya harap mereka bisa perjuangkan itu," ucap Sutarmidji.

Ia menilai, jika dari total anggaran Rp 32 triliun itu, Kalbar bisa mendapat Rp 300 sampai Rp 400 miliar saja itu sudah sangat bagus. Karena dengan anggaran sebesar itu, kata dia, sudah bisa mengerjakan kurang lebih 40 kilometer jalan.

"Ini sangat membantu. Sehingga kalau 40 kilometer jalan (dari 750 kilometer) terbangun, maka akan ada penambahan jalan status kondisi mantap sekitar 6 - 7 persen. Artinya sampai akhir tahun nanti jalan kondisi mantap kita bisa 85 - 87 persen. Itu sudah ideal," harap Sutarmidji.

"Kalau membuat 100 persen kondisi mantap, saya rasa seluruh Indonesia ini tidak ada satu daerah yang jalannya 100 persen mantap," ucapnya.

Sembari akan terus memperjuangkannya, Sutarmidji sangat berharap kalau pemerintah pusat dapat berlaku adil dalam membagi jatah kue pembangunan itu.

"Saya harap seluruh Indonesia adil. masa hanya daerah-daerah tertentu. Inpres jalan ini saya harap jangan sampai terjadi seperti listrik. Listrik itu prioritas hanya Papua dan NTT. Padahal Kalbar masih banyak daerah yang belum ada listrik," kata dia.

"Karena apa? (selama ini) Kita gak punya data. Inilah akibatnya. Sekarang saya suruh berikan semua (datanya)," tambahnya.

Sutarmidji menjelaskan, bahwa saat ini Pemprov Kalbar telah melengkapi segala data yang dibutuhkan, termasuk konsep perencanaan jalan-jalan yang akan dibangun.

"FS dan DED-nya semua ruas jalan, sehingga gampang saja kita. Inpres itu (mulai) untuk tahun ini," katanya.

Ia pun berharap agar inpres tersebut benar-benar dapat terealisasi dengan anggaran maksimal untuk Provinsi Kalbar. Mengingat persoalan jalan ini sangat penting bagi perkembangan serta pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Kalau target 80 persen jalan provinsi berstatus kondisi mantap itu saya yakin bisa tercapai tahun ini. Tapi kalau lebih (dengan adanya inpres) dari itu seharusnya ini kesempatan," ujar Sutarmidji.

"Kita tidak mau juga jalan yang ada hanya ditingkatkan saja," pungkasnya.

Sejalan dengan itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syarif Abdullah Alkadrie menilai, kalau inpres yang akan menangani jalan-jalan kabupaten maupun provinsi itu sangat membantu daerah dalam merealisasikan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakatnya.

"Betul-betul mempunyai daya ungkit ekonomi maupun yang memang sangat perlu dibangun, sekarang terbuka kesempatan. Mudah-mudahan saja yang sudah diprogramkan sekitar Rp 30 triliun itu bisa terealisasi," kata Syarif.

"Saya kira akan banyak jalan-jalan kabupaten maupun provinsi yang bisa ditangani melalui anggaran tersebut," tandasnya. (Jau)