Pemerintah KKU Raih WTP untuk Kedua Kalinya

KalbarOnline, Pontianak – Sebuah prestasi gemilang kembali dicatat Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dengan berhasil meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kedua kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2022.

Penyerahan piagam WTP dilakukan secara langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat (BPK Kalbar), Wahyu Priyono kepada Bupati Kayong Utara, Citra Duani, di Kota Pontianak, Selasa (16/05/2023).

IKLANSUMPAHPEMUDA

Momen itu turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Kayong Utara, Sarnawi, Inspektur Kabupaten Kayong Utara, Oma Zulfhitansyah dan Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kayong Utara, Tengku Rosihan Anwar.

Baca Juga :  Lima Tahun Menjabat, Mulyadi Kembali Dikukuhkan Sebagai Sekda Kota Pontianak

“Ini menjadi bukti bahwa APBD tahun anggaran 2022 telah dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas,” ungkap Bupati Citra.

Ia mengatakan, kalau pemerintah Kabupaten Kayong Utara bisa menerima opini WTP atas LKPD 2022 itu dengan memperbaiki tata kelola pengelolaan keuangan, di mana membenahi dengan menindaklanjuti rekomendasi yang diajukan BPK dari tahun-tahun sebelumnya.

“Penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang andal berdasarkan dengan SAP berbasis akrual,” katanya.

Untuk itu, Bupati Citra berpesan kepada seluruh jajaran agar bisa mempertahankan predikat WTP dengan menjaga kualitas pengelolaan keuangan yang andal berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dimana penyajian LKPD sesuai kaidah akuntansi dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Baca Juga :  Siapkan Pasar Kerja, Bupati Citra Pimpin Pengangkatan Calon PNS Sekolah Kedinasan di Kayong Utara

Sementara itu, Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kayong Utara, Tengku Rosihan Anwar mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara akan memperhatikan permasalahan yang direkomendasikan BPK dan menindaklanjutinya agar tidak menjadi hambatan kedepannya dalam pengelolaan keuangan.

“Langkah ke depan dalam mempertahankannya dengan melibatkan OPD agar dapat meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan dan penyajian laporan keuangan pada OPD yang dikompilasi menjadi LKPD Pemerintah daerah yang terpercaya dan andal,” tutup Rosihan. (Santo/Prokopim)

Comment