KalbarOnline, Pontianak – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Harisson menghadiri apel kesiapan Operasi Kepolisian Kewilayahan “Bina Karuna Kapuas 2023 Tahap II” di Lapangan Jananuraga Polda Kalbar, Kamis (15/06/2023).
Apel yang juga dilaksanakan secara serentak di seluruh kabupaten dan kota itu dalam rangka pencegahan dan penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah hukum Polda Kalbar.
Kapolda Kalbar yang juga selaku pimpinan apel, Irjen Pol Pipit Rismanto menyampaikan, bahwa apel ini merupakan sarana pengecekan kesiapan dalam rangka pelaksanaan operasi tentang Pencegahan dan Penegakkan Hukum (gakkum) terhadap karhutla yang terjadi di wilayah provinsi Kalbar.
“Pelaksanaan operasi ini rencananya akan berlangsung 21 hari, mulai tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan 5 Juli 2023, yang melibatkan sebanyak 892 personel jajaran Polda Kalimantan Barat,” ungkapnya.
Kapolda Kalbar menegaskan, bahwa permasalahan karhutla perlu menjadi perhatian bersama, untuk mencegah dan menanggulanginya. Hal ini karena dapat menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat dan kerusakan ekosistem secara masif, sehingga berpengaruh terhadap perekonomian serta juga berimplikasi dalam menurunkan kredibilitas pemerintah, di mana asap lintas batas dapat berpotensi menurunkan dan merenggangkan hubungan bilateral Indonesia dengan negara tetangga.
Dalam kesempatan yang sama, Pipit Rismanto juga mengungkapkan, bahwa pada tahun 2022, areal hutan dan lahan yang terbakar mencapai 204.894 hektare, angka tersebut turun sebesar 42,9 % atau setara 153.973 hektare, dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 358.897 hektare. Sedangkan Emisi Karbon yang dihasilkan Indonesia pada tahun 2022 mencapai 22.239.120 CO2e namun Kalimantan Barat menduduki peringkat tertinggi dengan menyumbangkan emisi lebih kurang 6.913.569 CO2e.
“Hal tersebut menyebabkan perubahan suhu, perubahan iklim dan pemanasan global, sehingga untuk menyikapinya, Polda Kalimantan Barat terus berkomitmen untuk terus serius dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalbar dengan mengedepankan prinsip kerja yang responsif, partnership dan solutif, sehingga permasalahan tersebut dapat terselesaikan dengan baik,” terangnya.
Ia memaparkan, menurut prediksi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), bahwa Indonesia akan memasuki musim El Nino, yang akan terjadi di pertengahan tahun. Hal ini berdampak pada penurunan curah hujan yang signifikan dan dapat memicu kebakaran hutan dan lahan.
“Untuk saat ini di Kalimantan Barat curah hujan akan semakin rendah, oleh karenanya semua harus tetap siaga dan waspada mengantisipasi perubahan iklim dan cuaca,” harapnya.
Pipit juga menegaskan, dengan adanya data-data tersebut, Polri berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam melaksanakan langkah-langkah strategis dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan, yaitu dengan upaya pencegahan, penanggulangan, penegakan hukum dan mendorong pemulihan salah satunya dengan melaksanakan Operasi Bina Karuna Kapuas 2023.
“Saya berharap dengan Operasi Bina Karuna Kapuas 2023 Tahap II ini, seluruh personel yang terlibat dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya,” katanya.
Para personel, lanjutnya, dapat menjalin kolaborasi yang harmonis antara satgas, instansi, manggala agni dan pihak terkait lainnya, dengan memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait karhutla, khususnya perusahaan dan masyarakat di lokasi rawan kebakaran, monitoring lokasi hot spot, verifikasi, eskalasi kebakaran segera padamkan api sehingga kebakaran tidak semakin meluas dan melakukan pendekatan hukum guna memberikan efek jera kepada para pelaku.
“Laksanakan, analisa dan evaluasi secara berkala dengan seluruh jajaran dan laporkan kepada pimpinan untuk diambil kebijakan dan keputusan lebih lanjut”, sampainya.
Ia juga menegaskan akan membuat strategi baru untuk pencegahan karhutlah, dengan melakukan sosialisasi baik ke masyarakat atau sampai ke desa-desa.
“Kami menginginkan tiga pilar, kepala desa, babinsa, babinkamtibmas, memiliki peranan untuk melakukan pengawasan di desa-desa sampai seluruh instansi atau pihak-pihak terkait dalam penanggulangan Karhutlah mempersiapkan diri berkolaborasi untuk bersama-sama agar Karhutlah minimal bisa diminimalisir,” tegasnya.
Ia menyebut, bahwa penegakkan hukum di Polda Kalbar dan penegakkan hukum terpadu yang kita lakukan dari penyidik kepolisian sampai ke kejaksaan dan instansi lingkungan hidup dan kehutanan menyatu, dan Provinsi Kalimantan Barat merupakan peringkat satu dalam penegakan hukum.
“Kemudian untuk operasi tahap kedua ini Kita akan menyampaikan prinsip ultimum remedium di mana harus mengutamakan pencegahan dan apabila upaya-upaya ini tidak dipatuhi maka akan diambil tindakan tegas,” tutup Pipit Rismanto.
Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah, Harisson menjelaskan, bahwa selama tiga tahun terakhir, yakni dari tahun 2019 hingga 2022, jumlah karhutla di Kalbar mengalami penurunan yang signifikan. Di mana tahun 2019 sebanyak 11.804 hotspot kini menjadi 1.602 hotspot di tahun 2022.
“Adapun luas karhutla di kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Kalbar sejak tahun 2019 hingga 2022 seluas 129.980 hektar dari sebelumnya mencapai 151.819 hektar,” terangnya.
Berdasarkan data luas terbakar, sambung Harisson, tahun 2022 ada 5 kabupaten tertinggi sebaran luas karhutla di kalbar yaitu, Kabupaten Ketapang sekitar 4.573 hektare, Kabupaten Sambas sekitar 3.460 hektare dan Kabupaten Mempawah sekitar 3.343 hektare, Kabupaten Kubu Raya sekitar 2.475 hektare dan Kabupaten Sanggau sekitar 2.196 hektare.
“Sebagaimana arahan yang disampaikan Bapak Gubernur beberapa waktu lalu, meskipun sebelumnya sudah dapat terkendali, kita jangan sampai terlena. Kita harus selalu siap dan sigap,” jelasnya.
“Kita juga memberdayakan masyarakat desa peduli api dalam mencegah karhutla ini. Hal ini karena curah hujan di wilayah Kalbar pada bulan Juli hingga bulan September 2023 cukup rendah,” tandas Harisson.
Kegiatan apel tersebut turut dihadiri oleh, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Muhammad Yusuf, Komandan Lantamal XII Laksma TNI Suharto, Perwakilan Pangdam XII Tanjungpura, Kepala BNPB Perwakilan Kalimantan Barat, perwakilan instansi Pemerintah Provinsi Kalbar terkait penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, serta satgas-satgas, manggala agni, serta organisasi-organisasi dan pemadam kebakaran yang siap berjibaku dalam penanganan karhutla. (Jau)
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Comment