KalbarOnline, Pontianak – Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Harisson menyampaikan memasuki musim penghujan, ada beberapa daerah-daerah di Kalbar yang rawan terjadi bencana banjir dan tanah longsor.
Untuk itu, Harisson mengimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada. Ia juga telah meminta kepada kepala BPBD untuk melakukan langkah-langkah antisipasi, maupun penanganan untuk korban banjir.
“Seperti kita ketahui kalau sudah memasuki musim penghujan ini, memang daerah-daerah di Kalbar banyak yang rawan banjir dan longsor. Saya harapkan masyarakat lebih waspada,” ujar Harisson.
Diwawancarai terpisah, Ketua Satgas Informasi Bencana BPBD Provinsi Kalimantan Barat, Daniel menyampaikan, terdapat 470 desa dan kelurahan di Kalbar yang potensi terjadi bencana banjir.
“Tapi sekarang yang sudah terjadi banjir ada 3 kabupaten yakni Landak, Kapuas Hulu, Ketapang,” ujar Daniel, Kamis (29/11/2023).
Daniel menyampaikan bahwa, BPBD Provinsi Kalbar juga telah mendorong seluruh kabupaten untuk melakukan antisipasi penanggulangan bencana. Misalnya dengan menyiapkan personel, menyiapkan peralatan, melakukan koordinasi dari pemerintah kabupaten, kecamatan sampai ke level desa kelurahan.
Lebih lanjut, Daniel mengatakan, pentingnya koordinasi dilakukan karena memang dalam penanganan bencana banjir yang menjadi persoalan adalah ketika melakukan evakuasi masyarakat yang terdampak.
“Mereka (masyarakat yang terdampak bencana ) perlu dievakuasi, tetapi masyarakat ini tidak mau di evakuasi. Hal ini juga perlu diedukasi oleh pemerintah setempat. Selain itu, pemerintah desa harus menyiapkan tempat hunian sementara, dan fasilitas lainnya,” ujarnya.
Kemudian bagaimana penanganan di level kabupaten dan provinsi tidak terlambat. Maka dari itu, perlu adanya informasi segera dari tingkat bawah sampai ke level provinsi untuk dilaporkan ke pusat.
“Jadi sebenarnya dalam penanggulangan bencana ini 1×24 jam semua informasi sudah harus masuk ke provinsi, untuk kita sampaikan lagi ke pusat. Hal ini supaya tindakan penanggulangan tidak terlambat,” ujar Daniel.
Namun selama ini, yang masih menjadi persoalan dalam hal informasi dan komunikasi dengan daerah yang rawan banjir ini, yakni sinyal. Sehingga sering mempengaruhi komunikasi.
“Belum lagi keterbatasan personel di tingkat BPBD untuk mengolah data ini, sehingga kami di BPBD provinsi dan BNPB terlambat menerima informasi. Padahal ini suatu yang penting untuk kita ketika ingin menetapkan kebijakan dalam penanggulangan bencana,” jelasnya.
Selain itu, BPBD Kalbar juga mengimbau kepada masyarakat, ketika terjadi bencana banjir agar tidak panik dan segera melakukan evakuasi mandiri sebelum datangnya bantuan dari pemerintah kecamatan maupun kabupaten setempat.
“Kita juga mendorong kepada pemerintah kabupaten, kalau situasi banjir sudah tidak terkendali untuk segera tetapkan status tanggap darurat bencana, agar pemprov dapat mengirim personel, peralatan bahkan mengucurkan anggaran untuk penanggulangan bencana,” pungkasnya. (Jau)
Comment