Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : adminkalbaronline |
| Senin, 29 April 2024 |
KalbarOnline, Ketapang - Sekretaris Daerah, Alexander Wilyo memimpin Rapat Koordinasi Usulan Belanja Tidak Terduga (BTT) pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Ketapang, di Ruang Rapat BPKAD Ketapang, Jumat (26/04/2024).
Rapat tersebut bertujuan untuk menyikapi berita resmi statistik yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa tingkat inflasi di Ketapang Kabupaten Ketapang year on year pada Januari 2024 adalah sebesar 4.31% dan menjadi yang tertinggi di 14 kabupaten kota se-Kalimantan Barat, sedangkan pada Februari 2024 inflasi Kabupaten Ketapang berada pada angka 3,5%, selanjutnya pada Maret 2024 turun menjadi 2,75%. Meskipun mengalami penurunan yang positif namun persentase tersebut masih merupakan persentase inflasi yang tinggi di Provinsi Kalimantan Barat.
Alexander dalam kesempatan tersebut mengatakan, kalau BTT juga bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan inflasi.
"Saya minta kepada BPKAD (Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah) untuk berkonsultasi dan meminta kejelasan kepada BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan pendapatan dari Kemendagri untuk menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan inflasi serta apakah harus ada perbup terlebih dahulu atau tidak," ujarnya.
Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala BPKAD, Kepala Bappeda, Inspektur, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, dan Kabag Hukum Setda Ketapang. (Adi LC)
KalbarOnline, Ketapang - Sekretaris Daerah, Alexander Wilyo memimpin Rapat Koordinasi Usulan Belanja Tidak Terduga (BTT) pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Ketapang, di Ruang Rapat BPKAD Ketapang, Jumat (26/04/2024).
Rapat tersebut bertujuan untuk menyikapi berita resmi statistik yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa tingkat inflasi di Ketapang Kabupaten Ketapang year on year pada Januari 2024 adalah sebesar 4.31% dan menjadi yang tertinggi di 14 kabupaten kota se-Kalimantan Barat, sedangkan pada Februari 2024 inflasi Kabupaten Ketapang berada pada angka 3,5%, selanjutnya pada Maret 2024 turun menjadi 2,75%. Meskipun mengalami penurunan yang positif namun persentase tersebut masih merupakan persentase inflasi yang tinggi di Provinsi Kalimantan Barat.
Alexander dalam kesempatan tersebut mengatakan, kalau BTT juga bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan inflasi.
"Saya minta kepada BPKAD (Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah) untuk berkonsultasi dan meminta kejelasan kepada BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan pendapatan dari Kemendagri untuk menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan inflasi serta apakah harus ada perbup terlebih dahulu atau tidak," ujarnya.
Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala BPKAD, Kepala Bappeda, Inspektur, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, dan Kabag Hukum Setda Ketapang. (Adi LC)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini