KalbarOnline.com – Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pontianak Masa Khidmat 2023-2028 resmi dilantik oleh Ketua Umum MUI Provinsi Kalimantan Barat, KH Basri Har, di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Pontianak pada Sabtu (31/8/2024). Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak, Ani Sofian, turut hadir dalam prosesi pelantikan tersebut dan menyampaikan harapannya agar MUI dapat berperan aktif dalam menjaga kedamaian selama Pilkada.
Dalam sambutannya, Ani Sofian mengucapkan selamat kepada para pengurus baru MUI Kota Pontianak. Ia berharap para pengurus yang telah dilantik dapat mengemban amanah dengan baik, sehingga umat Islam di Pontianak dapat melaksanakan ajaran agama dengan benar dan damai.
“Saya titip pesan kepada pengurus MUI, agar bisa memberikan pemahaman kepada umat Islam untuk menjaga keamanan dan kelancaran selama Pilkada, sehingga tercipta Pilkada yang damai,” ucap Ani Sofian.
Sebagai mitra pemerintah, Ani menegaskan bahwa MUI memiliki peran strategis dalam membangun Kota Pontianak yang lebih maju. MUI, menurutnya, telah banyak berkontribusi dalam kehidupan sosial, termasuk dalam pembinaan moral, penguatan toleransi, dan kerukunan umat beragama, serta memberikan masukan kepada pemerintah dalam pembuatan kebijakan.
“MUI telah menunjukkan komitmen yang luar biasa dalam mendukung program-program pemerintah,” tambahnya.
Ani Sofian juga berharap agar MUI dan Pemerintah Kota Pontianak dapat bersinergi dalam memberikan jaminan produk halal, terutama mengingat Pontianak dikenal sebagai kota kuliner. Langkah ini penting untuk memastikan umat Islam yang berkunjung ke Pontianak dapat menikmati makanan dengan rasa aman dan nyaman.
“Ini juga merupakan upaya kita untuk memberikan jaminan kepada umat Islam yang ingin menikmati berbagai kuliner di Kota Pontianak,” jelas Ani Sofian.
Ketua Umum MUI Kota Pontianak, KH Jalaludin Achmad, menekankan bahwa MUI memiliki peran utama sebagai pelayan umat. Dengan kepengurusan yang baru dikukuhkan, seluruh pengurus MUI Kota Pontianak siap melayani umat dalam berbagai kondisi.
“MUI harus siap hadir ketika dibutuhkan oleh umat,” ungkap Jalaludin.
Selain itu, Jalaludin menyebutkan bahwa MUI juga berperan sebagai mitra pemerintah, di mana kolaborasi ini sangat penting, terutama dalam hal kebijakan pemerintah yang membutuhkan dukungan dari MUI, seperti sertifikasi halal dan penyampaian fatwa.
“Keterlibatan MUI sangat penting dalam banyak aspek kebijakan pemerintah, karena itu hubungan antara pemerintah dan MUI harus selalu terjaga dengan baik,” pungkasnya. (Jau)
Comment