Relawan Midji-Didi Asal Ketapang Kecam Cara Berpolitik Norsan, Aksi Cegat-Mencegat di Jalan Diduga Settingan Semata

KalbarOnline, Pontianak – Koordinator Young Generation Lanjot Agek!, Radlial Anwar menanggapi berita di salah satu media cetak yang menyudutkan calon Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) nomor urut 1, Sutarmidji. Berita dengan tajuk utama “Warga Sebut Gubernur Sebelumnya Merampot, Norsan Bakal Prioritaskan Perbaikan Jalan Pesaguan-Kendawangan” itu dinilai Anwar, masuk dalam unsur kampanye hitam.

“Itu jelas berita yang tendensius, bagian dari kampanye hitam, sebab gubernur sebelumnya adalah Pak Sutarmidji, dan persoalan jalan itu bukan kesalahan beliau, bukan pula kesalahan pemerintah provinsi (pemprov),” ungkapnya.

IKLANSUMPAHPEMUDA

Putra asli Kendawangan Kabupaten Ketapang itu lantas menjelaskan duduk perkara mengapa ruas jalan provinsi Pesaguan – Kendawangan tak kunjung dibangun. Itu karena penanganan ruas jalan tersebut sudah diambil alih pemerintah pusat lewat Inpres Jalan Daerah (IJD). Bahkan penanganannya sudah dilakukan melalui APBN lewat IJD sejak tahun 2023. Di tahun 2023, pemerintah pusat menganggarkan sebesar Rp 58 miliar lebih, untuk menangani sekitar 20,6 kilometer.

Anwar mengatakan, dalam pemberitaan di salah satu media, Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar, Harisson sendiri bahkan telah menjelaskan bahwa ruas jalan tersebut sudah dianggarkan melalui IJD, tapi anggarannya yang tak kunjung turun.

“Jadi sejak tahun 2023 sudah diambil alih pusat lewat IJD, dan tidak ada masalah. Tapi karena ruas jalan tersebut cukup panjang, maka pembangunannya harus multiyears, dilanjutkan ke tahun 2024, nah di tahun (2024) ini baru masalahnya muncul,” katanya.

Baca Juga :  Silaturahmi dengan Warga Singkawang, Bang Didi Janji Benahi Masalah Banjir

Sampai menjelang akhir tahun 2024, kata Anwar, pemerintah pusat tak kunjung merealisasikan lanjutan pembangunan jalan tersebut. Sementara pemprov, secara otomatis sudah tidak lagi menganggarkan pembangunan jalan tersebut sejak tahun 2023, dan mengalihkan anggaran yang ada untuk pembangunan yang lain.

“Karena kalau pemprov ikut menganggarkan, maka justru akan menjadi masalah. Ada tumpang tindih penggunaan anggaran untuk penanganan proyek yang sama. Jadi tidak bisa menyalahkan gubernur, atau pemprov dalam hal ini,” ujar mantan Ketua BEM Untan 2023 – 2024 itu.

Anwar pun mengecam cara-cara berpolitik yang digunakan calon Gubernur Kalbar, Ria Norsan. Karena mantan Wakil Gubernur Kalbar periode 2018 – 2023 itu seolah tidak tahu permasalahan yang terjadi, padahal dirinya sendiri merupakan bagian dari pemerintahan sebelumnya. Anwar meminta Ria Norsan tak membodohi masyarakat Kendawangan.

“Kami menduga cerita cegat-mencegat di jalan itu rekayasa semata, demi untuk menarik simpati warga, karena hal yang sama juga pernah terjadi di ruas jalan Siduk – Sukadana tahun 2022 lalu. Masyarakat yang cerdas tentu bisa menilai sendiri,” tegasnya.

Baca Juga :  Bertemu Maman, Norsan Sampaikan Pesan Merawat Silaturahmi dalam Rivalitas

Anwar yang merupakan bagian dari warga Kendawangan sendiri mengaku masyarakat di sana justru sangat berterima kasih dengan Sutarmidji. Karena baru sejak kepemimpinan Sutarmidji, jalan di daerah tersebut diperhatikan, dan dibangun secara bertahap.

“Karena memang ruas jalan provinsi di Ketapang sangat panjang, mencapai 300 kilometer lebih, jadi dibangun secara bertahap, tidak bisa langsung selesai semua. Justru kami bersyukur bahwa hari ini Ketapang betul menjadi prioritas Bapak Sutarmidji dalam pembangunan dengan anggaran (APBN/APBD) terbesar,” paparnya.

Selama lima tahun terakhir kepemimpinan Sutarmidji, dikatakan dia, Kabupaten Ketapang mendapat alokasi pembangunan jalan, dan jembatan terbesar di Kalbar. Total anggaran yang telah dikucurkan dari APBD Kalbar ke Kabupaten Ketapang pada tahun 2019 – 2024 mencapai 15 persen, dari seluruh anggaran pembangunan jalan, dan jembatan se-Kalbar. Atau secara nominal mencapai Rp 305 miliar lebih, dari total sekitar Rp 1,9 triliun alokasi untuk seluruh Kalbar.

“Jadi bisa dilihat sendiri besarnya perhatian Pak Sutarmidji dengan Kabupaten Ketapang. Masyarakat tentu sudah cerdas, cara-cara berpolitik yang membodohi masyarakat seperti itu, saya yakin sudah tak laku lagi,” pungkasnya. (**)

Comment