KALBARONLINE.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi menyepakati pagu anggaran Rp4,4 triliun untuk tahun 2025 setelah dilakukan efisiensi sebesar Rp2 triliun dari anggaran sebelumnya. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait optimalisasi belanja negara agar lebih efisien dan tepat sasaran.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa efisiensi ini dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Pagu awal kita Rp6,45 triliun, setelah efisiensi kita pangkas Rp2 triliun lebih atau sekitar 31,17 persen. Namun, program prioritas tetap berjalan tanpa kendala,” jelas Nusron dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, Rabu (12/02/2025).
Fokus Anggaran: Program Prioritas & Pelayanan Publik
Menteri Nusron menegaskan bahwa refocusing anggaran ini bertujuan untuk menghilangkan belanja yang tidak perlu dan memastikan dana digunakan secara optimal. Beberapa langkah konkret yang diambil meliputi:
- Memanfaatkan gedung kementerian di Cikeas sebagai tempat rapat untuk menghemat biaya akomodasi.
- Memangkas belanja barang dan perjalanan dinas yang tidak mendesak.
- Fokus pada program strategis seperti pendaftaran tanah, sertifikasi hak atas tanah masyarakat, dan reforma agraria.
“Kita ingin menghapus ‘lemak-lemak’ yang tidak perlu. Jangan sampai anggaran terbuang untuk hal-hal yang kurang esensial,” tegas Nusron.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengapresiasi langkah ini, menilai efisiensi yang dilakukan pemerintah akan memperkuat pengelolaan anggaran negara agar lebih transparan dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Saya kira kita patut mengapresiasi pemerintah yang melakukan efisiensi anggaran dan mau tidak mau harus membuat manajemen penganggaran di kementerian lembaga masing-masing berubah. Efisiensi anggaran ini memang memerlukan kreativitas bersama untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada,” kata Rifqinizamy Karsayuda.
Comment