Indonesia adalah negeri yang kaya raya. Sumber daya alamnya melimpah, dari tambang emas, batu bara, minyak bumi, hingga hutan tropis yang luas. Namun, ironi terbesar negeri ini adalah kekayaan tersebut tidak otomatis membuat rakyatnya makmur. Salah satu alasan utamanya adalah korupsi yang mengakar dalam sistem pemerintahan dan bisnis.
Setiap tahun, kita disuguhkan kasus-kasus korupsi baru yang nilainya fantastis, mulai dari miliaran hingga ratusan triliun rupiah. Hukuman bagi pelakunya? Masih terlalu ringan. Bahkan, beberapa di antaranya tetap bisa menikmati hidup mewah setelah menjalani masa tahanan singkat atau sekadar mengembalikan uang hasil korupsi.
Pertanyaannya, sampai kapan kita membiarkan kejahatan ini terus menggerogoti bangsa?
Kasus Korupsi Terbaru: Bukti Bahwa Sistem Masih Bobrok
Indonesia terus diwarnai dengan pelbagai kasus korupsi berskala besar. Sepanjang 2024 hingga awal 2025, sejumlah skandal mencuat ke publik, mengungkap betapa sistem masih jauh dari bersih. Beberapa yang paling mencolok antara lain:
1. Korupsi Tata Niaga Timah – Rp 300 Triliun
Kasus ini menyeret pengusaha Harvey Moeis dan melibatkan berbagai pihak di PT Timah Tbk. Dugaan praktik korupsi dalam tata niaga timah diduga telah berlangsung bertahun-tahun dan merugikan negara hingga Rp 300 triliun.
2. Kasus PT ASDP – Rp 1,27 Triliun
Penyimpangan dalam kerja sama dan akuisisi PT Jembatan Nusantara berpotensi merugikan negara sebesar Rp 1,27 triliun.
3. Suap Hakim PN Surabaya
Tiga hakim PN Surabaya tertangkap menerima suap dalam berbagai perkara yang mereka tangani. Ini semakin menegaskan bahwa sistem peradilan kita pun rentan terhadap praktik korupsi. Hukum di Indonesia masih tajam ke bawah, tumpul ke atas. Para pencuri kecil dihukum berat, sementara para koruptor kakap kerap mendapat perlakuan istimewa.
4. Korupsi Minyak Mentah Pertamina – Rp 193,7 Triliun
Kejaksaan Agung mulai mengusut dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan kondensat di Pertamina sejak awal 2025. Kasus ini mencakup periode 2018 - 2023 dan berpotensi menjadi skandal korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia, dengan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp 193,7 triliun, sebagaimana diberitakan oleh berbagai media nasional.
Prabowo dan Sikapnya terhadap Korupsi: Antara "Bocor, Bocor, Bocor" dan Kompromi?
Dulu, dalam pelbagai kampanyenya, Prabowo Subianto kerap mengkritik bagaimana Indonesia kehilangan ribuan triliun rupiah akibat kebocoran anggaran. Dia berjanji akan memberantas korupsi dengan tegas. Namun, begitu berkuasa, narasi itu mulai berubah.
Beberapa waktu lalu, muncul wacana bahwa pemerintah bisa mempertimbangkan untuk "memaafkan" koruptor asal mereka mengembalikan uang hasil korupsi. Pernyataan ini tentu menuai kontroversi. Banyak yang menganggapnya sebagai bentuk kompromi terhadap kejahatan luar biasa yang selama ini merusak negara.
Jika Prabowo benar-benar serius ingin membuat Indonesia lebih bersih, kenapa tidak menggagas undang-undang yang lebih keras bagi koruptor?
Kurangnya Tanggung Jawab Negara Terhadap Rakyat
Selain korupsi, salah satu masalah besar di Indonesia adalah rendahnya akuntabilitas pejabat negara. Ketika ada kegagalan sistem atau skandal besar, hampir tidak pernah ada pejabat yang mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab moral.
Sebagai tolok ukur, di negara-negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan, seorang pejabat tinggi bisa mengundurkan diri hanya karena kesalahan kecil. Di Australia, jika listrik padam hanya beberapa menit saja, perusahaan listrik bisa dikenakan denda besar atau bahkan harus memberi kompensasi gratis ke pelanggan.
Bagaimana dengan Indonesia? Listrik padam berjam-jam, pelayanan publik buruk, korupsi merajalela, nyaris nihil pejabat yang mengambil langkah mundur secara etis.
Hukuman untuk Koruptor: Saatnya Lebih Keras dan Tanpa Ampun
Salah satu alasan kenapa korupsi di Indonesia tak pernah surut adalah hukuman yang terlalu ringan. Rata-rata koruptor hanya dihukum 4 - 10 tahun penjara. Lebih buruknya lagi, banyak yang mendapat remisi sehingga bisa bebas lebih cepat.
Di beberapa negara seperti China dan Arab Saudi, hukuman bagi koruptor jauh lebih berat, termasuk hukuman mati bagi pelaku mega korupsi. Di Indonesia, hukuman mati bagi koruptor sebenarnya memungkinkan berdasarkan Pasal 2 ayat 2 UU Tipikor, tetapi belum pernah diterapkan.
Kalau kita benar-benar ingin menghentikan korupsi, beberapa langkah radikal yang bisa diterapkan antara lain:
1. Hukuman minimal 20 tahun penjara bagi koruptor, tanpa remisi atau pengurangan hukuman.
2. Penyitaan seluruh aset koruptor, sehingga mereka benar-benar dibuat miskin dan tidak bisa menikmati hasil korupsinya.
3. Hukuman mati untuk kasus mega korupsi, seperti yang diterapkan di China.
4. Larangan seumur hidup bagi koruptor untuk kembali ke dunia politik atau bisnis.
Jika aturan seperti ini diterapkan, maka orang akan berpikir seribu kali sebelum berani melakukan korupsi.
Rakyat Tetaplah Rakyat
Korupsi bukan hanya merugikan negara, tapi juga langsung menyengsarakan rakyat. Anggaran yang seyogianya dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur justru masuk ke kantong pejabat rakus. Ini bukan hanya masalah pemerintah, tapi masalah kita semua sebagai rakyat!
Tapi ya begitulah, rakyat tetaplah rakyat. Disuguhi drama korupsi terus-menerus, tapi cuma bisa geleng-geleng kepala sambil scroll berita. Sementara para pejabat hidup enak, kita masih ribut soal harga sembako. Lucu, kan?
Padahal, rakyat bukan cuma penonton dalam sinetron panjang bernama korupsi ini. Kita ini majikan, bos besar yang menggaji para pejabat dengan pajak yang kita bayar! Kalau mereka kerjanya cuma kongkalikong, masa iya kita diam aja?
Apa yang bisa dilakukan rakyat?
1. Desak pemerintah untuk menerapkan hukuman lebih berat bagi koruptor. Jangan cuma ngomel di warung kopi, suarakan protes, kawal janji kampanye, dan jangan gampang dibuai pencitraan.
2. Jangan pilih pemimpin yang rekam jejaknya busuk! Pemilu bukan acara bagi-bagi sembako, tapi kesempatan buat bersih-bersih orang yang cuma pintar janji tapi minim aksi.
3. Dukung gerakan anti-korupsi. Media, aktivis, dan lembaga independen yang berani bongkar borok negara butuh dukungan rakyat. Jangan malah ikut-ikutan nyinyir dan bilang "udah biasa".
4. Sadar kalau hukum masih milik yang berkuasa. Kalau rakyat diam, hukum akan tetap tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kita harus tuntut reformasi hukum biar keadilan benar-benar berlaku!
Kalau kita tetap memilih diam, ya sudah, mari nikmati saja tontonan ini. Siapkan popcorn, tunggu episode korupsi berikutnya, dan jangan kaget kalau yang dikorupsi nanti bukan cuma uang negara, tapi juga masa depan kita sendiri.
Atau... kita bangun, bersuara, dan tunjukkan bahwa negeri ini bukan surga bagi maling uang rakyat!.
