KALBARONLINE.com – Puluhan kontraktor mendatangi kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ketapang untuk mempertanyakan pembayaran proyek tahun anggaran 2024 yang hingga saat ini belum direalisasikan, Selasa (11/03/2025).
Dari informasi yang dihimpun KALBARONLINE.com, jumlah proyek APBDP yang belum dibayarkan oleh Pemkab Ketapang yakni sebanyak 266 paket proyek dengan rata-rata adalah paket penunjukan langsung (PL) senilai total Rp 40 miliar dengan asumsi Rp 150 juta per paket pekerjaan.
“Hasil dari pertemuan dengan pihak BPKAD Ketapang akan dijadwalkan pertemuan dengan kepala BPKAD besok,” ujar satu di antara kontraktor, Sudirman kepada media ini.
Saat bertandang ke kantor BPKAD, pihaknya belum mendapatkan kepastian terkait kapan akan dicairkannya pekerjaan tahun 2024 lalu. Pihaknya hanya bertemu dengan Sekretaris BPKAD Ketapang yang menjanjikan akan mengajak para kontraktor untuk kembali bertemu esok hari.
“Kami berharap agar pertemuan besok dapat membuahkan hasil, sehingga kami mendapatkan kepastian mengenai pembayaran oleh Pemda Ketapang,” ujarnya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi KalbarOnline.com, Kepala BPKAD Kabupaten Ketapang, Donatus Franseda mengatakan, kalau saat ini pihaknya masih melakukan proses untuk realisasi pembayaran proyek tahun 2024 itu.
“Mereka datang baik-baik tadi dan berdiskusi dengan kita. Masih proses (pencairan, red), doakan mudah-mudahan bisa cepat teratasi,” jawabnya singkat.
Diketahui, kalau Pemkab Ketapang melalui BPKAD telah menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) dan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Bank Kalbar, namun surat ini tidak dapat dicairkan oleh kontraktor pada Bank Kalbar.
Informasinya, penyebab gagal cair ini karena tanggal penerbitan SP2D tersebut dianggap sudah melewati batas waktu tutup buku, di mana SP2D itu diterbitkan sekitar tanggal 31 Desember 2024. (Adi LC)
View this post on Instagram
Comment