Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : adminkalbaronline |
| Rabu, 23 April 2025 |
KALBARONLINE.com - Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Fransiskus Ason menerima audiensi perwakilan ratusan nelayan dan mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kalbar, Senin (21/04/2025).
Ason menyatakan, bahwa dirinya siap mengakomodir sejumlah tuntutan massa pendemo, yang meminta agar pemerintah dapat mengambil sikap terkait sejumlah permasalahan yang dihadapi para nelayan, seperti soal maraknya ikan impor yang membanjiri pasar lokal, retribusi tambat labuh di Kalbar yang dinilai terlalu memberatkan dan seterusnya.
“Karena ini baru penyampaian pertama, kita juga mau klarifikasi dulu dengan pihak yang berwenang, dalam hal ini dinas perindustrian dan perdagangan. Kemudian berkaitan dengan dinas kelautan karena (terkait) aturan juga kan,” katanya kepada wartawan.
Ason menyatakan, pihaknya juga akan memanggil pejabat Bea Cukai dan Karantina, guna mengecek kebenaran soal maraknya keberadaan ikan impor.
“Apakah yang disampaikan ini, perusahaannya itu legal atau tidak? Takutnya barang-barang ilegal yang masuk,” katanya.
Ason melanjutkan, bahwa pemanggilan dalam rangka meminta klarifikasi terhadap pihak-pihak tersebut akan dilakukan DPRD Kalbar pada Rabu ini.
“Kemudian (soal) pergub yang memberatkan mereka, karena mereka (nelayan) berlayar masih dipungut (retribusi), ya nanti kita akan panggil, rencana hari Rabu ini kita mau rapat dengan dinas perikanan dan kelautan, kita mau tanya tentang pelaksanaan pergub ini,” kata dia.
“Karena pergub ini dalam rangka pemungutan retribusi secara global, di situ ada retribusi kesehatan, retribusi parkir, oleh karena itu, mungkin di SK gubernurnya saja yang mungkin dievaluasi kalau itu memang menjadi keberatan di masyarakat kita,” pungkasnya. (Jau)
KALBARONLINE.com - Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Fransiskus Ason menerima audiensi perwakilan ratusan nelayan dan mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kalbar, Senin (21/04/2025).
Ason menyatakan, bahwa dirinya siap mengakomodir sejumlah tuntutan massa pendemo, yang meminta agar pemerintah dapat mengambil sikap terkait sejumlah permasalahan yang dihadapi para nelayan, seperti soal maraknya ikan impor yang membanjiri pasar lokal, retribusi tambat labuh di Kalbar yang dinilai terlalu memberatkan dan seterusnya.
“Karena ini baru penyampaian pertama, kita juga mau klarifikasi dulu dengan pihak yang berwenang, dalam hal ini dinas perindustrian dan perdagangan. Kemudian berkaitan dengan dinas kelautan karena (terkait) aturan juga kan,” katanya kepada wartawan.
Ason menyatakan, pihaknya juga akan memanggil pejabat Bea Cukai dan Karantina, guna mengecek kebenaran soal maraknya keberadaan ikan impor.
“Apakah yang disampaikan ini, perusahaannya itu legal atau tidak? Takutnya barang-barang ilegal yang masuk,” katanya.
Ason melanjutkan, bahwa pemanggilan dalam rangka meminta klarifikasi terhadap pihak-pihak tersebut akan dilakukan DPRD Kalbar pada Rabu ini.
“Kemudian (soal) pergub yang memberatkan mereka, karena mereka (nelayan) berlayar masih dipungut (retribusi), ya nanti kita akan panggil, rencana hari Rabu ini kita mau rapat dengan dinas perikanan dan kelautan, kita mau tanya tentang pelaksanaan pergub ini,” kata dia.
“Karena pergub ini dalam rangka pemungutan retribusi secara global, di situ ada retribusi kesehatan, retribusi parkir, oleh karena itu, mungkin di SK gubernurnya saja yang mungkin dievaluasi kalau itu memang menjadi keberatan di masyarakat kita,” pungkasnya. (Jau)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini