Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Rabu, 14 Mei 2025 |
KALBARONLINE.com – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan tampaknya sejalan dengan Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan soal penanganan anak-anak bermasalah. Pemprov Kalbar tidak tertarik meniru kebijakan kontroversial Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirimkan anak-anak nakal ke barak militer untuk dibina.
Menurut Norsan, Kalbar memiliki pendekatan tersendiri dalam menangani persoalan anak, yakni melalui lembaga yang sudah ada seperti Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD).
“Kita kan ada itu, yang urusan anak, KPPAD. Nah itu kita cukup KPPAD dulu yang menangani,” ujarnya saat diwawancarai wartawan, Selasa (14/5/2025).
Ia menilai bahwa penanganan terhadap anak-anak bermasalah sebaiknya dilakukan oleh lembaga yang memang memiliki kapasitas dan kewenangan di bidang perlindungan anak. Selain pertimbangan efektivitas, faktor biaya juga menjadi alasan.
“Kalau dikirim ke sana (barak militer), itu kan masalah biaya juga. Kedua, rasanya belum pas lah kita mengirim anak-anak kita ke sana,” kata Norsan.
Ia tidak menutup kemungkinan adanya pembinaan khusus terhadap anak-anak yang dinilai benar-benar sulit ditangani. Namun, menurutnya, pembinaan itu tetap sebaiknya dilakukan di Kalbar, bukan dengan mengirim ke luar daerah.
“Kecuali sudah nakal sekali, dan itupun tidak dikirim ke sana. Mungkin kita bina di sini saja,” pungkasnya.
Pernyataan ini mempertegas bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memilih pendekatan yang lebih humanis dalam menangani persoalan sosial anak. (Lid)
KALBARONLINE.com – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan tampaknya sejalan dengan Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan soal penanganan anak-anak bermasalah. Pemprov Kalbar tidak tertarik meniru kebijakan kontroversial Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirimkan anak-anak nakal ke barak militer untuk dibina.
Menurut Norsan, Kalbar memiliki pendekatan tersendiri dalam menangani persoalan anak, yakni melalui lembaga yang sudah ada seperti Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD).
“Kita kan ada itu, yang urusan anak, KPPAD. Nah itu kita cukup KPPAD dulu yang menangani,” ujarnya saat diwawancarai wartawan, Selasa (14/5/2025).
Ia menilai bahwa penanganan terhadap anak-anak bermasalah sebaiknya dilakukan oleh lembaga yang memang memiliki kapasitas dan kewenangan di bidang perlindungan anak. Selain pertimbangan efektivitas, faktor biaya juga menjadi alasan.
“Kalau dikirim ke sana (barak militer), itu kan masalah biaya juga. Kedua, rasanya belum pas lah kita mengirim anak-anak kita ke sana,” kata Norsan.
Ia tidak menutup kemungkinan adanya pembinaan khusus terhadap anak-anak yang dinilai benar-benar sulit ditangani. Namun, menurutnya, pembinaan itu tetap sebaiknya dilakukan di Kalbar, bukan dengan mengirim ke luar daerah.
“Kecuali sudah nakal sekali, dan itupun tidak dikirim ke sana. Mungkin kita bina di sini saja,” pungkasnya.
Pernyataan ini mempertegas bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memilih pendekatan yang lebih humanis dalam menangani persoalan sosial anak. (Lid)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini