Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : adminkalbaronline |
| Jumat, 27 Juni 2025 |
KALBARONLINE.com - Realisasi belanja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat hingga 31 Mei 2025 tercatat telah mencapai Rp Rp 10.833,92 miliar atau 34,35% dari total pagu anggaran.
Rincian realisasi tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.634,79 miliar (27,68 persen) dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 8.199,13 miliar (37,23 persen).
Data ini disampaikan dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Juni 2025 yang digelar oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalbar bersama Kementerian Keuangan Kalbar.
Kanwil DJPb Kalbar menyampaikan, bahwa kinerja APBN di Kalimantan Barat tetap ekspansif, terarah dan terukur untuk menyukseskan agenda pembangunan dan melindungi rakyat.
Hingga Mei 2025, realisasi pendapatan negara di Kalbar telah mencapai Rp 4.649,65 miliar atau 37,52 persen dari target. Penerimaan ini terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 4.111,59 miliar 35,74 persen dan PNBP sebesar Rp 538,06 miliar 60,49 persen.
Sementara itu, belanja negara mencapai Rp 10.833,92 miliar atau 34,35 persen dari total pagu yang mencerminkan dukungan APBN terhadap program prioritas daerah.
Belanja APBN di Kalimantan Barat telah berkontribusi nyata terhadap sektor-sektor strategis di Kalbar, seperti pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan layanan keagamaan dan kesehatan, serta pendidikan melalui penyaluran dana BOS kepada lebih dari 14 ribu siswa lintas jenjang.
Kondisi makroekonomi Kalbar juga menunjukkan tren positif. Inflasi tahunan (yoy) per Mei 2025 tercatat sebesar 0,59 persen, salah satu yang terendah di Indonesia. Angka ini mencerminkan kestabilan harga di tengah ketidakpastian global dan selaras dengan tren inflasi nasional.
Sementara itu, neraca perdagangan Kalbar menunjukkan surplus sebesar US$561,93 juta. Harga referensi minyak sawit mentah (CPO) per Juni 2025 tercatat sebesar US$856,38 per metrik ton, turut memengaruhi penerimaan bea keluar dari sektor kelapa sawit.
Nilai Tukar Petani (NTP) Kalbar juga mencatatkan angka tertinggi di wilayah Kalimantan, yakni sebesar 168,63. Capaian ini menjadi indikator daya beli petani yang membaik seiring meningkatnya harga komoditas pertanian.
Salah satu sorotan penting dalam pelaksanaan APBN Kalbar adalah peran aktif APBN dalam mendorong pemberdayaan sektor UMKM melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi).
Hingga Mei 2025, penyaluran KUR Kalimantan Barat mencapai Rp 1,68 triliun yang disalurkan kepada 23.616 debitur. Kabupaten Ketapang mencatat realisasi KUR tertinggi sebesar Rp 209,7 miliar, sedangkan realisasi terendah terjadi di Kabupaten Kayong Utara.
Pertanian masih menjadi sektor utama penyaluran KUR, sejalan dengan peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP). Di sisi lain, penyaluran pembiayaan UMi Kalbar tumbuh signifikan sebesar 33,23% (yoy), dengan total realisasi Rp 61,75 miliar kepada 13.237 debitur.
Sebagian besar disalurkan kepada pelaku usaha di sektor perdagangan besar dan eceran. Kabupaten Sambas menjadi wilayah dengan penyaluran UMi tertinggi sebesar Rp 7,08 miliar, realisasi terendah di Kabupaten Kayong Utara sebesar Rp 15 juta. (Lid)
KALBARONLINE.com - Realisasi belanja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat hingga 31 Mei 2025 tercatat telah mencapai Rp Rp 10.833,92 miliar atau 34,35% dari total pagu anggaran.
Rincian realisasi tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.634,79 miliar (27,68 persen) dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 8.199,13 miliar (37,23 persen).
Data ini disampaikan dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Juni 2025 yang digelar oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalbar bersama Kementerian Keuangan Kalbar.
Kanwil DJPb Kalbar menyampaikan, bahwa kinerja APBN di Kalimantan Barat tetap ekspansif, terarah dan terukur untuk menyukseskan agenda pembangunan dan melindungi rakyat.
Hingga Mei 2025, realisasi pendapatan negara di Kalbar telah mencapai Rp 4.649,65 miliar atau 37,52 persen dari target. Penerimaan ini terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 4.111,59 miliar 35,74 persen dan PNBP sebesar Rp 538,06 miliar 60,49 persen.
Sementara itu, belanja negara mencapai Rp 10.833,92 miliar atau 34,35 persen dari total pagu yang mencerminkan dukungan APBN terhadap program prioritas daerah.
Belanja APBN di Kalimantan Barat telah berkontribusi nyata terhadap sektor-sektor strategis di Kalbar, seperti pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan layanan keagamaan dan kesehatan, serta pendidikan melalui penyaluran dana BOS kepada lebih dari 14 ribu siswa lintas jenjang.
Kondisi makroekonomi Kalbar juga menunjukkan tren positif. Inflasi tahunan (yoy) per Mei 2025 tercatat sebesar 0,59 persen, salah satu yang terendah di Indonesia. Angka ini mencerminkan kestabilan harga di tengah ketidakpastian global dan selaras dengan tren inflasi nasional.
Sementara itu, neraca perdagangan Kalbar menunjukkan surplus sebesar US$561,93 juta. Harga referensi minyak sawit mentah (CPO) per Juni 2025 tercatat sebesar US$856,38 per metrik ton, turut memengaruhi penerimaan bea keluar dari sektor kelapa sawit.
Nilai Tukar Petani (NTP) Kalbar juga mencatatkan angka tertinggi di wilayah Kalimantan, yakni sebesar 168,63. Capaian ini menjadi indikator daya beli petani yang membaik seiring meningkatnya harga komoditas pertanian.
Salah satu sorotan penting dalam pelaksanaan APBN Kalbar adalah peran aktif APBN dalam mendorong pemberdayaan sektor UMKM melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi).
Hingga Mei 2025, penyaluran KUR Kalimantan Barat mencapai Rp 1,68 triliun yang disalurkan kepada 23.616 debitur. Kabupaten Ketapang mencatat realisasi KUR tertinggi sebesar Rp 209,7 miliar, sedangkan realisasi terendah terjadi di Kabupaten Kayong Utara.
Pertanian masih menjadi sektor utama penyaluran KUR, sejalan dengan peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP). Di sisi lain, penyaluran pembiayaan UMi Kalbar tumbuh signifikan sebesar 33,23% (yoy), dengan total realisasi Rp 61,75 miliar kepada 13.237 debitur.
Sebagian besar disalurkan kepada pelaku usaha di sektor perdagangan besar dan eceran. Kabupaten Sambas menjadi wilayah dengan penyaluran UMi tertinggi sebesar Rp 7,08 miliar, realisasi terendah di Kabupaten Kayong Utara sebesar Rp 15 juta. (Lid)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini