Pontianak    

Belanja Pemprov Kalbar Hingga Mei 2025 Tembus Rp 10,83 Miliar

Oleh : adminkalbaronline
Jumat, 27 Juni 2025
WhatsApp Icon
Ukuran Font
Kecil Besar

KALBARONLINE.com - Realisasi belanja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat hingga 31 Mei 2025 tercatat telah mencapai Rp Rp 10.833,92 miliar atau 34,35% dari total pagu anggaran.

Rincian realisasi tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.634,79 miliar (27,68 persen) dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 8.199,13 miliar (37,23 persen).

Data ini disampaikan dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Juni 2025 yang digelar oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalbar bersama Kementerian Keuangan Kalbar.

Kanwil DJPb Kalbar menyampaikan, bahwa kinerja APBN di Kalimantan Barat tetap ekspansif, terarah dan terukur untuk menyukseskan agenda pembangunan dan melindungi rakyat.

Hingga Mei 2025, realisasi pendapatan negara di Kalbar telah mencapai Rp 4.649,65 miliar atau 37,52 persen dari target. Penerimaan ini terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 4.111,59 miliar 35,74 persen dan PNBP sebesar Rp 538,06 miliar 60,49 persen.

Sementara itu, belanja negara mencapai Rp 10.833,92 miliar atau 34,35 persen dari total pagu yang mencerminkan dukungan APBN terhadap program prioritas daerah.

Belanja APBN di Kalimantan Barat telah berkontribusi nyata terhadap sektor-sektor strategis di Kalbar, seperti pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan layanan keagamaan dan kesehatan, serta pendidikan melalui penyaluran dana BOS kepada lebih dari 14 ribu siswa lintas jenjang.

Kondisi makroekonomi Kalbar juga menunjukkan tren positif. Inflasi tahunan (yoy) per Mei 2025 tercatat sebesar 0,59 persen, salah satu yang terendah di Indonesia. Angka ini mencerminkan kestabilan harga di tengah ketidakpastian global dan selaras dengan tren inflasi nasional.

Sementara itu, neraca perdagangan Kalbar menunjukkan surplus sebesar US$561,93 juta. Harga referensi minyak sawit mentah (CPO) per Juni 2025 tercatat sebesar US$856,38 per metrik ton, turut memengaruhi penerimaan bea keluar dari sektor kelapa sawit.

Nilai Tukar Petani (NTP) Kalbar juga mencatatkan angka tertinggi di wilayah Kalimantan, yakni sebesar 168,63. Capaian ini menjadi indikator daya beli petani yang membaik seiring meningkatnya harga komoditas pertanian.

Salah satu sorotan penting dalam pelaksanaan APBN Kalbar adalah peran aktif APBN dalam mendorong pemberdayaan sektor UMKM melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi).

Hingga Mei 2025, penyaluran KUR Kalimantan Barat mencapai Rp 1,68 triliun yang disalurkan kepada 23.616 debitur. Kabupaten Ketapang mencatat realisasi KUR tertinggi sebesar Rp 209,7 miliar, sedangkan realisasi terendah terjadi di Kabupaten Kayong Utara.

Pertanian masih menjadi sektor utama penyaluran KUR, sejalan dengan peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP). Di sisi lain, penyaluran pembiayaan UMi Kalbar tumbuh signifikan sebesar 33,23% (yoy), dengan total realisasi Rp 61,75 miliar kepada 13.237 debitur.

Sebagian besar disalurkan kepada pelaku usaha di sektor perdagangan besar dan eceran. Kabupaten Sambas menjadi wilayah dengan penyaluran UMi tertinggi sebesar Rp 7,08 miliar, realisasi terendah di Kabupaten Kayong Utara sebesar Rp 15 juta. (Lid)

Artikel Selanjutnya
Polda Kalbar Lakukan Olah TKP Ulang di Gudang Oli yang Diduga Palsu
Jumat, 27 Juni 2025
Artikel Sebelumnya
Pertamina Apresiasi Pemkot Pontianak Razia Penggunaan LPG 3 Kg Tak Tepat Sasaran
Jumat, 27 Juni 2025

Berita terkait