Home Bikin Pariwisata Sepi, Larangan Study Tour Gubernur Jabar Didemo
Nasional    

Bikin Pariwisata Sepi, Larangan Study Tour Gubernur Jabar Didemo

 Oleh : adminkalbaronline
Rabu, 23 Juli 2025
Bikin Pariwisata Sepi, Larangan Study Tour Gubernur Jabar Didemo
WhatsApp Icon
Ukuran Font
Kecil Besar

KALBARONLINE.com - Sekitar 50 bus pariwisata yang digunakan oleh para demonstran parkir di depan Gedung Sate, Kota Bandung, pada Senin (21/07/2025) siang.

Kedatangan massa yang tergabung dalam perhimpunan Solidaritas Pekerja Pariwisata Jawa Barat itu guna menuntut Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, segera mencabut kebijakannya terkait larangan study tour sekolah.

Aksi ini merupakan puncak kekesalan para pegiat pariwisata, setelah beberapa kali sebelumnya keluhan dan aspirasi mereka tidak dipedulikan oleh Gubernur Dedi Mulyadi. Para demonstran menilai aneh kebijakan larangan study tour ini, terlebih dengan tanpa memberikan solusi apa-apa.

Seperti diketahui, bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara resmi telah melarang kegiatan study tour atau karya wisata bagi siswa sekolah melalui Surat Edaran (SE) Penjabat Gubernur Jabar Nomor 64 Tahun 2024.

Buntut dari kebijakan itu, Dedi Mulyadi bahkan telah mencopot seorang kepala sekolah SMK di Depok yang tetap melaksanakan karya wisata usai ia resmi menjabat gubernur.

Dedi menyebut, larangan tersebut bertujuan mencegah beban biaya yang berlebihan pada orang tua siswa. Namun kebijakan ini tetap mendapatkan penolakan keras dari penggiat pariwisata.

Koordinator aksi, Herdi Sudardja menyebutkan, kalau larangan itu membuat pendapatan perusahaan wisata anjlok hingga 60 persen.

"Dari Rp 80 juta per bulan (turun) menjadi sekitar Rp 30 juta atau sekitar 60 persen. Dengan angka itu, pengusaha tidak bisa untuk membayar cicilan pihak leasing, pihak perbankan," jelas Herdi di sela-sela aksi, sebagaimana dikutip dari CNN Indonesia.

Tak hanya pengusaha wisata, menurut Herdi, UMKM dan pelaku usaha lainnya yang terkait dengan sektor pariwisata juga terkena imbas. Ia mengungkapkan, bahwa pihaknya telah mencoba meminta audiensi dengan pemerintah, namun tidak mendapat respons.

"Pelarangan ini, kebijakan ini, dikeluarkan tanpa ada solusi penyelamat, baik bagi para pengusahanya maupun juga para pekerjanya," kata dia.

Herdi bahkan membandingkan situasi ini dengan masa pandemi Covid-19, yang menurutnya masih lebih bisa ditoleransi. Ia menyebut, kalau kondisi saat ini, terdapat beberapa perusahaan bus yang mulai merumahkan para pekerjanya.

"Pengusaha saya beberapa kali minta tolong jangan ada PHK dulu untuk sektor yang tiga elemen (perusahaan bis, UMKM, pekerja). Tapi yang layoff atau dirumahkan itu dimulai. Itu karena tidak ada pesanan," katanya. (**)

  • Tags:
  • Bagikan:
Kapolres Mempawah Pimpin Aksi Pemadaman 80 Hektare Karhutla di Desa Antibar
Artikel Selanjutnya
Kapolres Mempawah Pimpin Aksi Pemadaman 80 Hektare Karhutla di Desa Antibar
Rabu, 23 Juli 2025
Artikel Sebelumnya
Kekerasan Anak di Kalbar Tembus 122 Kasus Selama Semester Pertama 2025, Tertinggi Sambas
Rabu, 23 Juli 2025
Kekerasan Anak di Kalbar Tembus 122 Kasus Selama Semester Pertama 2025, Tertinggi Sambas

Berita terkait

Terbaru

Minggu, 07 Desember 2025
Dishub Pontianak Perketat Pengawasan Kendaraan...
Minggu, 07 Desember 2025
Pasipers Kodim Putussibau Hadiri Rapat...
Sabtu, 06 Desember 2025
Pemprov Kalbar Lakukan Penyegaran Kepala...
Sabtu, 06 Desember 2025
Gubernur Ria Norsan Tancap Gas...
Sabtu, 06 Desember 2025
Luxone, Kafe Jamu Pertama di...