Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : adminkalbaronline |
| Jumat, 15 Agustus 2025 |
KALBARONLINE.com – Bupati Ketapang, Alexander Wilyo menerima audiensi dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III Kendawangan di ruang kerja kediamannya, Jumat (15/08/2025) siang.
Pertemuan ini membahas pengembangan Pelabuhan Kendawangan, peningkatan fasilitas, serta konektivitas transportasi laut.
Audiensi tersebut dihadiri perwakilan Balai Pengelola Pelabuhan (BPP), KUPP, dan sejumlah pemangku kepentingan. Salah satu topik penting adalah penetapan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) yang memerlukan koordinasi antara bupati, gubernur dan kementerian terkait.
Bupati Alexander menegaskan, bahwa pengembangan pelabuhan harus berbasis kajian yang komprehensif, agar ke depan berdampak baik bagi ekonomi masyarakat.
"Kita tidak ingin hanya membangun tanpa perhitungan. Setiap perubahan status pelabuhan harus melalui kajian teknis yang matang, agar mampu mengakomodir potensi perdagangan, logistik, dan penumpang secara optimal," ujarnya.
Salah satu pembahasan utama adalah pemanfaatan dermaga sepanjang 250 meter yang telah tersedia, serta rencana masuknya kapal penumpang feri dari Semarang. Pihak pengelola pelabuhan saat ini tengah memproses trayek dan mempersiapkan sarana prasarana pendukung.
Dalam kesempatan itu, isu Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) juga mengemuka. Pemerintah daerah mendorong keterlibatan tenaga kerja lokal melalui kerja sama dengan perusahaan seperti BAP dan PKBM setempat.
"Kita ingin masyarakat sekitar benar-benar merasakan manfaat ekonomi dari kehadiran pelabuhan ini," katanya.
Pertemuan tersebut turut membahas status dan klasifikasi pelabuhan, perbedaan kewenangan KUPP dan KSOP, serta peluang perubahan status untuk mendukung aktivitas komersial. Pemkab Ketapang juga mengusulkan pemanfaatan lahan milik daerah di sekitar pelabuhan sebagai area parkir dan penumpukan barang guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi.
Hasil audiensi menghasilkan kesepahaman awal terkait langkah koordinasi lintas instansi, termasuk penyelesaian sertifikasi lahan, penataan akses jalan masuk pelabuhan, dan pengaturan pembagian retribusi. (Adi LC)
KALBARONLINE.com – Bupati Ketapang, Alexander Wilyo menerima audiensi dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III Kendawangan di ruang kerja kediamannya, Jumat (15/08/2025) siang.
Pertemuan ini membahas pengembangan Pelabuhan Kendawangan, peningkatan fasilitas, serta konektivitas transportasi laut.
Audiensi tersebut dihadiri perwakilan Balai Pengelola Pelabuhan (BPP), KUPP, dan sejumlah pemangku kepentingan. Salah satu topik penting adalah penetapan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) yang memerlukan koordinasi antara bupati, gubernur dan kementerian terkait.
Bupati Alexander menegaskan, bahwa pengembangan pelabuhan harus berbasis kajian yang komprehensif, agar ke depan berdampak baik bagi ekonomi masyarakat.
"Kita tidak ingin hanya membangun tanpa perhitungan. Setiap perubahan status pelabuhan harus melalui kajian teknis yang matang, agar mampu mengakomodir potensi perdagangan, logistik, dan penumpang secara optimal," ujarnya.
Salah satu pembahasan utama adalah pemanfaatan dermaga sepanjang 250 meter yang telah tersedia, serta rencana masuknya kapal penumpang feri dari Semarang. Pihak pengelola pelabuhan saat ini tengah memproses trayek dan mempersiapkan sarana prasarana pendukung.
Dalam kesempatan itu, isu Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) juga mengemuka. Pemerintah daerah mendorong keterlibatan tenaga kerja lokal melalui kerja sama dengan perusahaan seperti BAP dan PKBM setempat.
"Kita ingin masyarakat sekitar benar-benar merasakan manfaat ekonomi dari kehadiran pelabuhan ini," katanya.
Pertemuan tersebut turut membahas status dan klasifikasi pelabuhan, perbedaan kewenangan KUPP dan KSOP, serta peluang perubahan status untuk mendukung aktivitas komersial. Pemkab Ketapang juga mengusulkan pemanfaatan lahan milik daerah di sekitar pelabuhan sebagai area parkir dan penumpukan barang guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi.
Hasil audiensi menghasilkan kesepahaman awal terkait langkah koordinasi lintas instansi, termasuk penyelesaian sertifikasi lahan, penataan akses jalan masuk pelabuhan, dan pengaturan pembagian retribusi. (Adi LC)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini