Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Senin, 25 Agustus 2025 |
KALBARONLINE.com – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menegaskan bahwa penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun 2026 harus mengedepankan akuntabilitas, efisiensi, serta inovasi.
Edi menyebut, anggaran 2026 menjadi penyusunan murni pertama di bawah kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota, yang berlandaskan visi-misi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030.
“Tahun depan harus lebih terukur, berbasis outcome, dan memberi multiplier effect bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Edi, usai membuka asistensi di lingkungan Pemkot Pontianak, Senin (25/8/2025).
Meski ekonomi nasional masih penuh tantangan dengan adanya pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat, Pemkot Pontianak tetap menargetkan pendapatan APBD 2026 sebesar Rp2,216 triliun.
“Kita perlu bekerja keras menggali sumber pendapatan baru agar pembangunan tetap berjalan,” tambahnya.
Edi juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar memahami tata kelola keuangan secara menyeluruh, mulai dari sumber pendapatan hingga manfaat belanja daerah. Menurutnya, transparansi dan pertanggungjawaban adalah kunci utama karena tujuan akhir APBD adalah kesejahteraan masyarakat.
Ia menekankan, politik anggaran harus dilihat sebagai proses mencapai tujuan bersama antara eksekutif dan legislatif. DPRD, kata Edi, punya peran vital dalam pengawasan, pengesahan, sekaligus memastikan setiap program sesuai kebutuhan publik.
Selain itu, Wali Kota menyinggung pentingnya penghargaan dan insentif dari pemerintah pusat. Kinerja daerah yang baik bisa mendatangkan tambahan dana fiskal. Prinsip serupa, lanjutnya, diterapkan di tingkat kota melalui apresiasi kepada masyarakat yang taat membayar pajak.
Tak hanya soal pendapatan, aspek pelayanan publik juga jadi sorotan. Edi meminta aparatur mengubah pola pikir agar lebih fokus melayani dengan empati, bukan sekadar mengejar gaji atau tunjangan.
“Mindset kita harus membangun dan membantu masyarakat agar lebih maju. Kalau fokusnya hanya materi, kerja tidak akan totalitas,” tegasnya.
Terkait efisiensi, Edi meminta program-program yang dijalankan lebih selektif dan benar-benar berbasis kebutuhan. Ia juga mengingatkan agar kajian maupun perjalanan dinas yang tidak mendesak bisa ditekan, karena era digitalisasi memudahkan koordinasi tanpa harus sering bepergian.
Edi menyoroti sektor strategis seperti pariwisata, infrastruktur, keamanan, dan kebersihan sebagai pilar penting pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kegiatan sederhana pun bisa memberi dampak luas bila dikelola dengan baik,” imbuhnya.
Edi juga mengajak peran kecamatan, kelurahan, hingga RT/RW yang akan mendapat peningkatan insentif. Namun ia mengingatkan agar tidak ada pemekaran berlebihan, melainkan optimalisasi peran yang sudah ada.
“Insentif yang diberikan harus sebanding dengan kontribusi nyata dalam mendukung pemerintahan, termasuk menjaga keamanan dan ketertiban,” tutupnya. (Jau)
KALBARONLINE.com – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menegaskan bahwa penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun 2026 harus mengedepankan akuntabilitas, efisiensi, serta inovasi.
Edi menyebut, anggaran 2026 menjadi penyusunan murni pertama di bawah kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota, yang berlandaskan visi-misi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030.
“Tahun depan harus lebih terukur, berbasis outcome, dan memberi multiplier effect bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Edi, usai membuka asistensi di lingkungan Pemkot Pontianak, Senin (25/8/2025).
Meski ekonomi nasional masih penuh tantangan dengan adanya pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat, Pemkot Pontianak tetap menargetkan pendapatan APBD 2026 sebesar Rp2,216 triliun.
“Kita perlu bekerja keras menggali sumber pendapatan baru agar pembangunan tetap berjalan,” tambahnya.
Edi juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar memahami tata kelola keuangan secara menyeluruh, mulai dari sumber pendapatan hingga manfaat belanja daerah. Menurutnya, transparansi dan pertanggungjawaban adalah kunci utama karena tujuan akhir APBD adalah kesejahteraan masyarakat.
Ia menekankan, politik anggaran harus dilihat sebagai proses mencapai tujuan bersama antara eksekutif dan legislatif. DPRD, kata Edi, punya peran vital dalam pengawasan, pengesahan, sekaligus memastikan setiap program sesuai kebutuhan publik.
Selain itu, Wali Kota menyinggung pentingnya penghargaan dan insentif dari pemerintah pusat. Kinerja daerah yang baik bisa mendatangkan tambahan dana fiskal. Prinsip serupa, lanjutnya, diterapkan di tingkat kota melalui apresiasi kepada masyarakat yang taat membayar pajak.
Tak hanya soal pendapatan, aspek pelayanan publik juga jadi sorotan. Edi meminta aparatur mengubah pola pikir agar lebih fokus melayani dengan empati, bukan sekadar mengejar gaji atau tunjangan.
“Mindset kita harus membangun dan membantu masyarakat agar lebih maju. Kalau fokusnya hanya materi, kerja tidak akan totalitas,” tegasnya.
Terkait efisiensi, Edi meminta program-program yang dijalankan lebih selektif dan benar-benar berbasis kebutuhan. Ia juga mengingatkan agar kajian maupun perjalanan dinas yang tidak mendesak bisa ditekan, karena era digitalisasi memudahkan koordinasi tanpa harus sering bepergian.
Edi menyoroti sektor strategis seperti pariwisata, infrastruktur, keamanan, dan kebersihan sebagai pilar penting pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kegiatan sederhana pun bisa memberi dampak luas bila dikelola dengan baik,” imbuhnya.
Edi juga mengajak peran kecamatan, kelurahan, hingga RT/RW yang akan mendapat peningkatan insentif. Namun ia mengingatkan agar tidak ada pemekaran berlebihan, melainkan optimalisasi peran yang sudah ada.
“Insentif yang diberikan harus sebanding dengan kontribusi nyata dalam mendukung pemerintahan, termasuk menjaga keamanan dan ketertiban,” tutupnya. (Jau)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini