Pontianak

Sekda Pontianak: Program Kesehatan Harus Berdampak, Bukan Sekadar Serap Anggaran

	Oleh : Redaksi KalbarOnline
	Wednesday, 15 July 2026

Sekda Pontianak menegaskan keberhasilan program kesehatan diukur dari dampak nyata bagi masyarakat, bukan besarnya anggaran (Foto: Prokopim For KALBARONLINE.com)

Ukuran Font

Kecil Besar

KALBARONLINE.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak, Amirullah, menegaskan bahwa keberhasilan program kesehatan tidak diukur dari besarnya anggaran yang diterima maupun direalisasikan, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

Hal itu disampaikannya saat membuka Pendampingan Performance Improvement Plan (PIP) DAU-Specific Grant Bidang Kesehatan Tahap II Tahun 2026–2027 di Aula A Muis Amin Bapperida Pontianak, Rabu (15/7/2026).

Menurut Amirullah, paradigma tersebut semakin kuat diterapkan di Pemerintah Kota Pontianak melalui pendampingan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, hingga World Bank.

Ia menjelaskan, sejak pendampingan tahap pertama, Pemkot Pontianak telah memperoleh banyak pembelajaran bersama tim pendamping. Berbagai indikator prioritas kesehatan dianalisis menggunakan gap analysis, fishbone analysis, dan root cause analysis.

"Hasilnya bukan hanya daftar permasalahan, tetapi sebuah peta jalan atau roadmap yang menjelaskan akar persoalan, faktor penyebab, peluang perbaikan, serta strategi intervensi yang paling efektif," ujarnya.

Amirullah mengatakan, pada tahap kedua ini fokus utama adalah memfinalkan Rencana Peningkatan Kinerja (RPK), menyelaraskannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, serta memastikan implementasi yang terukur dan berkelanjutan.

Menurutnya, skema DAU-Specific Grant dibangun berdasarkan prinsip performance-based financing atau pembiayaan berbasis kinerja. Karena itu, pemerintah daerah dituntut tidak hanya mampu menyerap anggaran, tetapi juga menghasilkan perubahan yang nyata.

"Ukuran keberhasilan bukanlah besarnya anggaran yang diterima daerah, melainkan besarnya perubahan yang mampu diwujudkan melalui penggunaan anggaran tersebut," tegasnya.

Ia menambahkan, tingginya realisasi anggaran tidak otomatis mencerminkan keberhasilan apabila tidak diikuti peningkatan kualitas layanan kesehatan dan perbaikan indikator kesehatan masyarakat.

"Bukan karena realisasi anggarannya semakin besar, tetapi dampaknya, outcome-nya, yang kita harapkan dari kegiatan ini," katanya.

Amirullah juga menjelaskan bahwa cara mengukur keberhasilan pembangunan terus berkembang. Jika sebelumnya lebih banyak berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, kini penilaian semakin komprehensif melalui berbagai indikator, termasuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kualitas hidup, dan kondisi lingkungan.

Di sektor kesehatan, kata dia, indikator juga mengalami perubahan. Jika sebelumnya banyak berfokus pada angka kematian ibu dan bayi, kini lebih menitikberatkan pada usia harapan hidup masyarakat.

"Artinya, semakin ke sini, mengukur keberhasilan pembangunan itu semakin komprehensif dan mencakup semua aspek. Tidak hanya fisik, tetapi juga nonfisik," ungkapnya.

Amirullah menyebut IPM Kota Pontianak saat ini telah berada di kisaran 82, sedangkan usia harapan hidup masyarakat mencapai sekitar 76 tahun.

"Artinya, seseorang yang lahir sekarang di Kota Pontianak memiliki harapan hidup hingga sekitar 76 tahun ke depan," ujarnya.

Ia berharap capaian tersebut terus meningkat melalui perencanaan program kesehatan yang lebih tepat sasaran, berbasis data, dan berorientasi pada hasil.

Karena itu, Amirullah meminta seluruh peserta mengikuti proses pendampingan dengan serius agar mampu menyusun perencanaan yang komprehensif, mulai dari mengidentifikasi masalah, mencari akar penyebab, menyusun alternatif solusi, membuat rencana aksi, menghitung kebutuhan anggaran, hingga menentukan sumber pendanaannya.

"Itu cara membuat perencanaan yang benar. Mulai dari identifikasi masalah, cari penyebabnya, siapkan alternatif pemecahan, buat rencana aksi, ukur biaya yang dibutuhkan, lalu tentukan sumber dananya," jelasnya.

Ia menilai pendampingan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan karena pemerintah daerah dapat memperoleh perspektif baru dari para pendamping.

"Dengan pendampingan, ada hal-hal yang tidak kita ketahui bisa dibantu oleh pendamping. Ilmu kita menjadi lebih luas," pungkasnya. (*)