Pontianak

FKUB dan Duta Pancasila Pontianak Dikukuhkan, Wali Kota Edi: Pancasila Bukan Sekadar Teks Upacara

	Oleh : Jauhari Fatria
	Selasa, 29 Juli 2025

Ukuran Font

Kecil Besar

KALBARONLINE.com – Pemerintah Kota Pontianak resmi mengukuhkan kepengurusan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kota Pontianak masa bakti 2025–2030, bersama para Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Kota Pontianak periode 2025–2029.

Pengukuhan yang dirangkaikan dengan dialog lintas iman bertema ‘Lintas Iman dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama’ ini digelar di Hotel Ibis Pontianak, Selasa (29/7/2025), dan diikuti oleh lebih dari 100 peserta dari berbagai kalangan.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyampaikan apresiasi atas terbentuknya dua kelompok strategis ini. Ia berharap, keberadaan FKUB dan Duta Pancasila bisa jadi motor penggerak dalam menjaga persatuan dan memperkuat nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat yang semakin beragam.

“Pancasila itu bukan cuma teks yang dibaca saat upacara. Tapi harus dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di kota seperti Pontianak yang sangat terbuka dan majemuk,” ujar Edi.

Menurutnya, implementasi nilai-nilai Pancasila penting untuk memperjuangkan hak dasar setiap warga negara, termasuk soal kebebasan beragama seperti yang dijamin dalam Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945.

Pontianak disebutnya sebagai salah satu kota dengan tingkat keberagaman tertinggi. Berdasarkan data per 31 Desember 2024, jumlah penduduk mencapai 687.040 jiwa, dengan jumlah perempuan sedikit lebih banyak (194 jiwa) dibanding laki-laki.

“Semua suku di Indonesia hampir ada di sini. Agamanya juga lengkap, dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, sampai enam aliran kepercayaan lainnya,” lanjutnya.

Meski kondisi sosial dinilai cukup stabil, Edi menekankan pentingnya tetap menjaga kewaspadaan. Pontianak sebagai ibu kota provinsi dan kota transit, menurutnya, sangat terbuka terhadap arus pergerakan manusia dari berbagai wilayah, termasuk luar negeri.

Ia mencontohkan, pada masa pandemi 2022, lebih dari 78 ribu warga negara Indonesia—baik legal maupun ilegal—dipulangkan melalui Kota Pontianak. Sebagian memang berasal dari Kalbar, namun mayoritas justru dari luar provinsi.

“Itu menunjukkan betapa strategisnya Pontianak sebagai titik lintas batas. Maka penting untuk menjaga keharmonisan sosial di sini,” tambah Edi.

Wali Kota juga menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam menciptakan kota yang inklusif dan layak huni untuk semua kelompok, termasuk anak-anak, penyandang disabilitas, hingga lansia.

“Regulasi pusat sudah mendukung ke arah sana. Tinggal bagaimana kita jalankan dan dorong supaya indeks kebahagiaan masyarakat meningkat,” jelasnya.

Ia pun berharap, FKUB dan Duta Pancasila mampu menjadi role model di tengah masyarakat, khususnya dalam mendorong semangat toleransi, kebersamaan, dan inklusi lintas agama serta lintas generasi.

Ketua Panitia Pelaksana, Thedy Setia Utama, menjelaskan bahwa kegiatan ini tak hanya sekadar seremoni, tetapi juga menjadi ruang aktualisasi nilai Pancasila dalam bentuk nyata. Ia menyebut FKUB sebagai wadah strategis pembina kerukunan umat beragama, sementara Duta Pancasila akan menjadi agen yang menanamkan nilai-nilai kebangsaan di kalangan muda.

Acara ini juga diisi dengan dialog lintas iman yang melibatkan 120 peserta dari ormas, organisasi kemahasiswaan, tokoh masyarakat dan tokoh lintas agama.

Beberapa tokoh hadir sebagai narasumber, di antaranya, Pdt. Dr. Syahdin Nyarong, N.Th (Kristen), Prof. Dr. H. Malik Saepudin, MKM, M.Kes (Islam), Js. Tjhin Djie Sen (Konghucu), dan Drs. H. Slamet Rianto, M.Pd (Muhammadiyah Kalbar).

“Dialog ini penting untuk menjaga mood toleransi dan membentengi masyarakat dari potensi konflik sosial berbasis agama. Terutama di kota yang begitu beragam seperti Pontianak,” ujar Thedy. (Jau)