Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : adminkalbaronline |
| Selasa, 26 Agustus 2025 |
KALBARONLINE.com - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan meluapkan kekesalan saat menghadiri rapat paripurna penyampaian pendapat akhir Gubernur Kalbar terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kalbar, Senin (25/08/2025).
Krisantus menyoroti banyaknya kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak hadir dalam agenda penting tersebut. Pantauan di lokasi, hanya ada lima kepala OPD yang hadir, sementara sisanya diwakilkan oleh para staf.
“Seharusnya habis acara dari sana (agenda lain) lari ke sini kalau menganggap paripurna ini penting. Jadi yang mewakili kepala dinas sampaikan kepada kepala dinas,” ujar Krisantus berang, sebelum membacakan Penyampaian Jawaban Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kalbar.
“Saya bacakan (jawaban usulan fraksi DPRD Provinsi), entah salah atau benar, kalian yang nilai,” kesalnya.
Menurutnya, ketidakhadiran pejabat tinggi Pemprov Kalbar mencerminkan sikap yang tidak menghargai lembaga legislatif maupun forum resmi pemerintahan.
“Ini kepada eksekutif yang saya sampaikan, sudah berkali-kali mengingatkan. Apa yang disampaikan gubernur atau wakil gubernur, baik resmi maupun tidak resmi, itu adalah instruksi. Bukan masuk telinga kanan keluar telinga kiri,” tegasnya.
“Ini pimpinan memberikan ide dibantah, geram saya itu. Mereka belum lihat Krisantus ni marah,” tambahnya.
Ia menilai, rapat paripurna ini merupakan agenda penting yang wajib dihadiri kepala OPD, karena jawaban gubernur sesungguhnya mewakili setiap perangkat daerah.
“Ini rapat yang sangat penting. Harusnya, selesai agenda sebelumnya langsung datang ke sini. Karena jawaban yang saya bacakan adalah tanggung jawab tiap kepala dinas sesuai tugas pokok dan fungsinya,” kata Krisantus.
Selain itu, DPRD juga memberikan kritik, saran dan masukan yang seharusnya didengar langsung oleh kepala OPD terkait.
"Sehingga mereka harus mendengar jangan sampai dijawab tapi tidak dipertanggungjawabkan, jika tidak dilaksanakan kan kita yang malu," pungkasnya. (Lid)
KALBARONLINE.com - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan meluapkan kekesalan saat menghadiri rapat paripurna penyampaian pendapat akhir Gubernur Kalbar terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kalbar, Senin (25/08/2025).
Krisantus menyoroti banyaknya kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak hadir dalam agenda penting tersebut. Pantauan di lokasi, hanya ada lima kepala OPD yang hadir, sementara sisanya diwakilkan oleh para staf.
“Seharusnya habis acara dari sana (agenda lain) lari ke sini kalau menganggap paripurna ini penting. Jadi yang mewakili kepala dinas sampaikan kepada kepala dinas,” ujar Krisantus berang, sebelum membacakan Penyampaian Jawaban Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kalbar.
“Saya bacakan (jawaban usulan fraksi DPRD Provinsi), entah salah atau benar, kalian yang nilai,” kesalnya.
Menurutnya, ketidakhadiran pejabat tinggi Pemprov Kalbar mencerminkan sikap yang tidak menghargai lembaga legislatif maupun forum resmi pemerintahan.
“Ini kepada eksekutif yang saya sampaikan, sudah berkali-kali mengingatkan. Apa yang disampaikan gubernur atau wakil gubernur, baik resmi maupun tidak resmi, itu adalah instruksi. Bukan masuk telinga kanan keluar telinga kiri,” tegasnya.
“Ini pimpinan memberikan ide dibantah, geram saya itu. Mereka belum lihat Krisantus ni marah,” tambahnya.
Ia menilai, rapat paripurna ini merupakan agenda penting yang wajib dihadiri kepala OPD, karena jawaban gubernur sesungguhnya mewakili setiap perangkat daerah.
“Ini rapat yang sangat penting. Harusnya, selesai agenda sebelumnya langsung datang ke sini. Karena jawaban yang saya bacakan adalah tanggung jawab tiap kepala dinas sesuai tugas pokok dan fungsinya,” kata Krisantus.
Selain itu, DPRD juga memberikan kritik, saran dan masukan yang seharusnya didengar langsung oleh kepala OPD terkait.
"Sehingga mereka harus mendengar jangan sampai dijawab tapi tidak dipertanggungjawabkan, jika tidak dilaksanakan kan kita yang malu," pungkasnya. (Lid)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini