Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Jumat, 19 September 2025 |
KALBARONLINE.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi memberikan izin kepada Bupati Sekadau, Aron, untuk melakukan perjalanan ke luar negeri dengan alasan penting. Izin tersebut tertuang dalam Surat Kemendagri Nomor 857/1655.e/SJ tertanggal 29 Agustus 2025 yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, atas nama Menteri Dalam Negeri.
Surat itu menindaklanjuti permohonan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 100.1.4.2/288/RO-PEM tanggal 25 Agustus 2025 yang meminta persetujuan bagi Bupati Sekadau. Kemendagri menyetujui izin ke luar negeri untuk melaksanakan ziarah agama Katolik ke Basilika Santo Petrus, Vatikan, pada 9–19 September 2025.
Adapun izin diberikan atas nama Aron, S.H, sebagai Bupati Sekadau.
Dalam surat tersebut, Kemendagri menegaskan beberapa ketentuan yang harus dipatuhi yakni, penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sekadau tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Selama Bupati Sekadau berada di luar negeri, tugas dan wewenang sehari-hari didelegasikan kepada pejabat sesuai aturan perundang-undangan, yang tetap bertanggung jawab kepada kepala daerah.
Setelah kegiatan selesai, Bupati Sekadau wajib kembali aktif menjalankan tugas tepat waktu.
Surat ini juga ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Bupati Sekadau, serta pimpinan DPRD Sekadau.
Meski telah mengantongi izin resmi, perjalanan ini tetap menuai sorotan publik, mengingat sebelumnya muncul kritik soal dugaan penggunaan APBD untuk pembiayaan perjalanan rohani tersebut di tengah kondisi jalan rusak dan defisit anggaran daerah. (Red)
KALBARONLINE.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi memberikan izin kepada Bupati Sekadau, Aron, untuk melakukan perjalanan ke luar negeri dengan alasan penting. Izin tersebut tertuang dalam Surat Kemendagri Nomor 857/1655.e/SJ tertanggal 29 Agustus 2025 yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, atas nama Menteri Dalam Negeri.
Surat itu menindaklanjuti permohonan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 100.1.4.2/288/RO-PEM tanggal 25 Agustus 2025 yang meminta persetujuan bagi Bupati Sekadau. Kemendagri menyetujui izin ke luar negeri untuk melaksanakan ziarah agama Katolik ke Basilika Santo Petrus, Vatikan, pada 9–19 September 2025.
Adapun izin diberikan atas nama Aron, S.H, sebagai Bupati Sekadau.
Dalam surat tersebut, Kemendagri menegaskan beberapa ketentuan yang harus dipatuhi yakni, penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sekadau tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Selama Bupati Sekadau berada di luar negeri, tugas dan wewenang sehari-hari didelegasikan kepada pejabat sesuai aturan perundang-undangan, yang tetap bertanggung jawab kepada kepala daerah.
Setelah kegiatan selesai, Bupati Sekadau wajib kembali aktif menjalankan tugas tepat waktu.
Surat ini juga ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Bupati Sekadau, serta pimpinan DPRD Sekadau.
Meski telah mengantongi izin resmi, perjalanan ini tetap menuai sorotan publik, mengingat sebelumnya muncul kritik soal dugaan penggunaan APBD untuk pembiayaan perjalanan rohani tersebut di tengah kondisi jalan rusak dan defisit anggaran daerah. (Red)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini