Shopping cart

Laptop Cover

Laptop Cover

1 x $24.00

Remove

Disney Toys

Disney Toys

1 x $5.00

Remove

Screen Axe

Screen Axe

1 x $19.00

Remove

Airpods Pro

Airpods Pro

1 x $49.00

Remove

Log in

Or

Have no account yet? Sign up

Create an account

Or

Already have an account? Log in

Reset password

Remember your password? Log in

Terms of use

Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.

Disclaimers

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.

Limitation on Liability

Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.

Copyright Policy

Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.

General

Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.

Do you agree to our terms? Sign up

>

Pontianak

Pemprov Kalbar–Kejati Sepakati Sistem Pemidanaan Modern dan Humanis

	Oleh : Redaksi KalbarOnline
	Jumat, 05 Desember 2025

Pemprov Kalbar–Kejati Sepakati Sistem Pemidanaan Modern dan Humanis

Ukuran Font

Kecil Besar

KALBARONLINE.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) di bawah kepemimpinan Gubernur Ria Norsan bersama Kejaksaan Tinggi Kalbar sepakat membangun pembaruan sistem hukum yang lebih modern, humanis, dan berorientasi pada pemulihan. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov Kalbar, Kejati Kalbar, para bupati/wali kota, serta Kepala Kejaksaan Negeri se-Kalbar yang digelar di Aula Kantor Kejati Kalbar.

MoU ini menjadi fondasi penting dalam mengimplementasikan paradigma baru pemidanaan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, yang menekankan pendekatan korektif bagi pelaku, restoratif bagi korban, dan rehabilitatif bagi masyarakat.

Gubernur Kalbar Ria Norsan menegaskan, kerja sama tersebut merupakan komitmen nyata untuk menggeser orientasi pemidanaan dari pembalasan menuju pemulihan.

“Sinergi antara Pemda dan Kejaksaan ini bertujuan memperkuat sistem hukum yang tegas, namun tetap menghadirkan pemulihan yang bermakna dan humanis,” tegasnya.

Ia menilai kehadiran perwakilan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) sangat penting untuk membantu pemerintah daerah memahami implementasi KUHP baru yang akan berlaku penuh pada 2026.

“Kehadiran beliau hari ini membantu kita memahami implementasi paradigma baru hukum pidana sesuai UU Nomor 1 Tahun 2023,” ujarnya.

Norsan menambahkan bahwa semua pihak harus memastikan MoU ini diwujudkan melalui standar operasional yang jelas, pengawasan yang ketat, serta program sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Dokumen ini tidak boleh berhenti pada tanda tangan. Semua harus dihidupkan dalam praktik,” tegasnya.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar Dr. Emilwan Ridwan menjelaskan bahwa fokus utama kolaborasi ini adalah penerapan pidana kerja sosial, salah satu instrumen pemidanaan baru dalam KUHP Nasional. Ia mengatakan paradigma pemidanaan kini bergeser dari pembalasan menuju pendekatan yang memulihkan.

“Jika sebelumnya pemidanaan lebih menekankan pembalasan, KUHP baru mengusung pendekatan yang mengedepankan aspek humanis bagi pelaku dan korban,” jelasnya.

Emilwan menyebut MoU ini sekaligus memperkuat koordinasi antara Kejaksaan dan pemerintah daerah dalam mengawal implementasi pidana kerja sosial di Kalbar.

Senada, Direktur A pada Jampidum Kejaksaan Agung RI Dr. Hari Wibowo menegaskan bahwa kesepakatan tersebut merupakan langkah penting dalam menyambut berlakunya KUHP Nasional secara penuh.

“Penandatanganan MoU dan PKS ini adalah wujud komitmen bersama untuk membangun sistem pemidanaan yang modern, humanis, dan berorientasi pada pemulihan,” ujarnya.

Ia berharap sinergi antara Pemprov Kalbar dan Kejaksaan dapat menjadi model nasional dalam penerapan pidana kerja sosial di Indonesia. (Red)

KALBARONLINE.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) di bawah kepemimpinan Gubernur Ria Norsan bersama Kejaksaan Tinggi Kalbar sepakat membangun pembaruan sistem hukum yang lebih modern, humanis, dan berorientasi pada pemulihan. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov Kalbar, Kejati Kalbar, para bupati/wali kota, serta Kepala Kejaksaan Negeri se-Kalbar yang digelar di Aula Kantor Kejati Kalbar.

MoU ini menjadi fondasi penting dalam mengimplementasikan paradigma baru pemidanaan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, yang menekankan pendekatan korektif bagi pelaku, restoratif bagi korban, dan rehabilitatif bagi masyarakat.

Gubernur Kalbar Ria Norsan menegaskan, kerja sama tersebut merupakan komitmen nyata untuk menggeser orientasi pemidanaan dari pembalasan menuju pemulihan.

“Sinergi antara Pemda dan Kejaksaan ini bertujuan memperkuat sistem hukum yang tegas, namun tetap menghadirkan pemulihan yang bermakna dan humanis,” tegasnya.

Ia menilai kehadiran perwakilan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) sangat penting untuk membantu pemerintah daerah memahami implementasi KUHP baru yang akan berlaku penuh pada 2026.

“Kehadiran beliau hari ini membantu kita memahami implementasi paradigma baru hukum pidana sesuai UU Nomor 1 Tahun 2023,” ujarnya.

Norsan menambahkan bahwa semua pihak harus memastikan MoU ini diwujudkan melalui standar operasional yang jelas, pengawasan yang ketat, serta program sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Dokumen ini tidak boleh berhenti pada tanda tangan. Semua harus dihidupkan dalam praktik,” tegasnya.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar Dr. Emilwan Ridwan menjelaskan bahwa fokus utama kolaborasi ini adalah penerapan pidana kerja sosial, salah satu instrumen pemidanaan baru dalam KUHP Nasional. Ia mengatakan paradigma pemidanaan kini bergeser dari pembalasan menuju pendekatan yang memulihkan.

“Jika sebelumnya pemidanaan lebih menekankan pembalasan, KUHP baru mengusung pendekatan yang mengedepankan aspek humanis bagi pelaku dan korban,” jelasnya.

Emilwan menyebut MoU ini sekaligus memperkuat koordinasi antara Kejaksaan dan pemerintah daerah dalam mengawal implementasi pidana kerja sosial di Kalbar.

Senada, Direktur A pada Jampidum Kejaksaan Agung RI Dr. Hari Wibowo menegaskan bahwa kesepakatan tersebut merupakan langkah penting dalam menyambut berlakunya KUHP Nasional secara penuh.

“Penandatanganan MoU dan PKS ini adalah wujud komitmen bersama untuk membangun sistem pemidanaan yang modern, humanis, dan berorientasi pada pemulihan,” ujarnya.

Ia berharap sinergi antara Pemprov Kalbar dan Kejaksaan dapat menjadi model nasional dalam penerapan pidana kerja sosial di Indonesia. (Red)

Icon Kompas Premium

Kalbar Online Premium Access

Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak

Harga Terbaik

Sekali Bayar

Akses Premium

Rp 2.000

Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini

✓ Akses Full Berita Premium

✓ Tanpa Iklan yang menganggu

✓ Akses multiplatform: Web, iOS & Android

Tags:

Lompatan Besar Pemerataan Keadilan, Pemprov Kalbar-Kemenkumham Hadirkan Ribuan Pos Bantuan Hukum Hingga Pelosok

Artikel Selanjutnya

Lompatan Besar Pemerataan Keadilan, Pemprov Kalbar-Kemenkumham Hadirkan Ribuan Pos Bantuan Hukum Hingga Pelosok

Jumat, 05 Desember 2025

Artikel Sebelumnya

Pemkab Ketapang Serahkan Dokumen Pemekaran Tiga DOB ke Kemendagri dan Komisi II DPR RI

Jumat, 05 Desember 2025

Pemkab Ketapang Serahkan Dokumen Pemekaran Tiga DOB ke Kemendagri dan Komisi II DPR RI

Berita terkait

Perma Pedoman Pemidanaan Diharapkan Jadi Pemberat Hakim Hukum Koruptor

Perma Pedoman Pemidanaan Diharapkan Jadi Pemberat Hakim Hukum Koruptor

Selasa, 04 Agustus 2020

MA Harapkan Perma Pedoman Pemidanaan Tipikor Bisa Hindari Disparitas

MA Harapkan Perma Pedoman Pemidanaan Tipikor Bisa Hindari Disparitas

Senin, 03 Agustus 2020

KPK Sayangkan Perma Pedoman Pemidanaan Koruptor Tak Atur Pasal Suap

KPK Sayangkan Perma Pedoman Pemidanaan Koruptor Tak Atur Pasal Suap

Kamis, 06 Agustus 2020

Gedung Baru Kejati Kalbar Telan Dana Rp92,2 Miliar, Kinerja Kejati Kalbar Diharapkan Dapat Lebih Baik

Gedung Baru Kejati Kalbar Telan Dana Rp92,2 Miliar, Kinerja Kejati Kalbar Diharapkan Dapat Lebih Baik

Selasa, 24 Januari 2017

FPKR Bertekad Samakan Sistem Dengan Ponpes Modern

FPKR Bertekad Samakan Sistem Dengan Ponpes Modern

Rabu, 29 Januari 2020

Pemkot Gandeng Swasta, Pontianak Siap Bangun Sistem Pengolahan Sampah Modern

Pemkot Gandeng Swasta, Pontianak Siap Bangun Sistem Pengolahan Sampah Modern

Selasa, 17 Juni 2025

Sukses! Interkoneksi Sistem Ketapang dan Sistem Kalimantan Melalui GI Sukadana Berhasil Disinkronisasi

Sukses! Interkoneksi Sistem Ketapang dan Sistem Kalimantan Melalui GI Sukadana Berhasil Disinkronisasi

Rabu, 05 Maret 2025

Pemprov dan DPRD Kalbar Sepakati KUA-PPAS APBD 2021

Pemprov dan DPRD Kalbar Sepakati KUA-PPAS APBD 2021

Rabu, 12 Agustus 2020

Pemprov dan DPRD Kalbar Sepakati KUA-PPAS APBD 2021

Pemprov dan DPRD Kalbar Sepakati KUA-PPAS APBD 2021

Rabu, 12 Agustus 2020

Pastikan Keandalan Sistem Kelistrikan Kalselteng, PLN Gelar Simulasi Sistem Kelistrikan Selama Bulan Ramadhan 1445 Hijriah

Pastikan Keandalan Sistem Kelistrikan Kalselteng, PLN Gelar Simulasi Sistem Kelistrikan Selama Bulan Ramadhan 1445 Hijriah

Kamis, 04 April 2024

Pastikan Keandalan Sistem Kelistrikan Kalselteng, PLN Gelar Simulasi Sistem Kelistrikan Selama Bulan Ramadhan 1445 Hijriah

Pastikan Keandalan Sistem Kelistrikan Kalselteng, PLN Gelar Simulasi Sistem Kelistrikan Selama Bulan Ramadhan 1445 Hijriah

Kamis, 04 April 2024

Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Kapuas 2022, Kapolda Kalbar Minta Aparat Profesional dan Humanis

Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Kapuas 2022, Kapolda Kalbar Minta Aparat Profesional dan Humanis

Senin, 13 Juni 2022

Comments (5)

Merrill Rayos 2 days ago Reply

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
1. Jackqueline Sprang 2 days ago Reply
  
  Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
Sanford Crowley 2 days ago Reply

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
1. Lyndon Pocekay 2 days ago Reply
  
  Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
Aleen Crigger 2 days ago Reply

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

Leave a Comment