KALBARONLINE.com – Pemerintah Kota Pontianak terus memperkuat upaya peningkatan layanan air bersih melalui penguatan manajemen risiko di tubuh Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa. Langkah ini dinilai krusial di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat akan air bersih berkualitas sebagai kebutuhan dasar sekaligus penopang kesehatan publik.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyebut, meski Pontianak dikelilingi sumber air yang melimpah, tantangan utama justru terletak pada kualitas dan keberlanjutan air bersih. Karena itu, Focus Group Discussion (FGD) Manajemen Risiko yang digelar Perumda Tirta Khatulistiwa menjadi momentum penting untuk melakukan pembenahan layanan secara menyeluruh.
“Air bersih adalah kebutuhan mendasar warga kota dan berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat. Di tengah berbagai keterbatasan, kita harus terus berupaya meningkatkan kualitas layanan. Manajemen risiko membantu kita mengidentifikasi masalah sekaligus peluang perbaikan,” ujarnya usai membuka FGD, Selasa (20/1/2026).
Ia membeberkan sejumlah persoalan krusial yang perlu ditangani secara sistematis, mulai dari kualitas air baku yang terdampak intrusi air laut, pipa-pipa yang rawan bocor, hingga tingkat kebocoran jaringan yang saat ini masih berada di angka 30,6 persen.
“Saya minta kebocoran bisa ditekan hingga di bawah 28 persen. Pipa Nipah Kuning yang sudah lama ditunggu diharapkan mulai beroperasi pada Februari,” tegasnya.
Selain persoalan teknis, Edi juga menyoroti tantangan nonteknis di lapangan, seperti pencurian air, perusakan pipa, tunggakan pelanggan, serta pemborosan penggunaan air. Ia meminta manajemen PDAM lebih responsif, memperkuat peran kehumasan, serta meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah teknis, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terutama saat pembangunan jalan dan proyek strategis lainnya, termasuk Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).
Direktur Perumda Tirta Khatulistiwa, Abdullah, menjelaskan bahwa FGD manajemen risiko digelar untuk mengawal seluruh rantai penyediaan air bersih, mulai dari hulu hingga hilir. Menurutnya, penyediaan air di Pontianak memiliki kompleksitas tinggi karena bersumber dari Sungai Kapuas dan Sungai Landak, dengan tahapan panjang dari pengolahan hingga distribusi ke pelanggan.
“Dari air baku, prosesnya panjang hingga akhirnya sampai ke pelanggan. Di setiap tahapan itu ada risiko. Karena itu kami meminta pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan agar potensi risiko bisa diantisipasi sejak awal,” jelasnya.
FGD tersebut dilaksanakan selama beberapa hari dan dibagi per direktorat agar pembahasan lebih fokus. Abdullah menegaskan komitmen PDAM untuk menjalankan amanah Wali Kota selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM), termasuk target peningkatan cakupan layanan hingga 100 persen. Saat ini, cakupan layanan PDAM Tirta Khatulistiwa telah mencapai 90,6 persen dari total penduduk Kota Pontianak.
“Untuk meningkatkan cakupan, kami mengaktifkan kembali pelanggan lama yang pasif sekaligus menjaring pelanggan baru. Dengan begitu, layanan air bersih bisa menjangkau lebih banyak warga,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Rudy Mahani Harahap menekankan bahwa manajemen risiko tidak boleh dimaknai sekadar sebagai kepatuhan administratif, melainkan sebagai alat strategis untuk menjawab harapan masyarakat.
“Risiko itu adalah potensi hambatan, bisa sosial, operasional, maupun keuangan. Kalau tidak dimitigasi, program yang baik sekalipun bisa gagal,” ujarnya.
Ia juga menyoroti peran strategis Perumda Tirta Khatulistiwa dalam menopang keberhasilan Pemkot Pontianak, tidak hanya melalui layanan air bersih, tetapi juga pengelolaan retribusi sampah yang terintegrasi. Selain itu, rencana pengembangan sistem pengolahan air limbah (SPAL) dengan nilai investasi besar dinilai perlu dimitigasi secara matang agar tetap berada dalam ekosistem Perumda.
“Ke depan, pengelolaan air limbah terintegrasi adalah keniscayaan. Karena itu, manajemen risiko harus disiapkan sejak sekarang,” pungkasnya. (Red)
