KALBARONLINE.com – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan bahwa pemutakhiran data sosial menjadi kunci utama agar bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran. Saat ini, sejumlah kelompok masyarakat membutuhkan perhatian dan penanganan cepat, terutama mereka yang masuk kategori rentan secara sosial dan ekonomi, seperti lansia, penyandang disabilitas, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), korban kecelakaan, hingga gelandangan dan pengemis.
“Kelompok ini umumnya berada pada desil 1 sampai desil 5. Mereka sangat rentan dan membutuhkan respons cepat serta data yang akurat,” ujarnya saat melantik Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kota Pontianak (IPSM) periode 2026–2031 di Aula Rumah Dinas Wali Kota Pontianak, Selasa (20/1/2026).
Edi menjelaskan, peran IPSM sangat strategis karena berada langsung di lapangan dan bersentuhan dengan realitas masyarakat. IPSM menjadi ujung tombak dalam pendataan dan verifikasi kondisi warga prasejahtera. Karena itu, ia menekankan pentingnya koordinasi IPSM dengan berbagai unsur kewilayahan, mulai dari RT/RW, lurah, camat, Babinsa, hingga Bhabinkamtibmas.
“Data harus terus diperbarui dan divalidasi. Kalau datanya tidak akurat, bantuan bisa salah sasaran. Padahal saat ini pemerintah menggunakan satu rujukan utama, yaitu Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),” tegasnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Pontianak telah mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik melalui program pemberdayaan maupun bantuan langsung. Data yang valid, lanjut Edi, sangat menentukan akses masyarakat terhadap berbagai layanan, seperti BPJS Kesehatan, bantuan sosial, hingga akses pendidikan, termasuk program Sekolah Rakyat.
Sebagai ibu kota provinsi sekaligus kota transit, Pontianak juga menghadapi tantangan sosial akibat arus urbanisasi dan kedatangan warga dari luar daerah, termasuk dari luar Pulau Kalimantan. Kondisi ini kerap memunculkan persoalan sosial baru, seperti keluarga terlantar.
“Semua ini membutuhkan penanganan berbasis data yang kuat dan kolaborasi lintas sektor,” katanya.
Edi mengapresiasi peran IPSM dan mengajak seluruh pengurus untuk tidak ragu menyampaikan kendala yang dihadapi di lapangan. Ia menegaskan komitmen Pemkot Pontianak untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan sosial dan kesejahteraan masyarakat melalui kerja sama yang erat dan berkelanjutan.
Sementara itu, Ketua IPSM Kota Pontianak, Rina, menegaskan komitmen IPSM sebagai mitra strategis pemerintah dalam menangani persoalan sosial melalui kerja profesional, terukur, dan berbasis data. IPSM, kata dia, bergerak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
“IPSM merupakan wadah para pekerja sosial masyarakat untuk menjadi mitra strategis pemerintah. Kami berkomitmen menjalankan peran sebagai inisiator, motivator, dan dinamisator dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Pontianak,” ujarnya.
Rina menjelaskan, sebagai inisiator IPSM menggerakkan kepedulian masyarakat terhadap isu sosial. Sebagai motivator, IPSM mendorong warga agar berdaya dan mandiri. Sementara sebagai dinamisator, IPSM menjadi penghubung responsif antara warga yang membutuhkan dengan sumber daya pemerintah maupun swasta.
Sebagai langkah konkret, IPSM meluncurkan program IPSM Menyapa (Melayani Nyata dan Terpadu untuk Sesama). Program ini dilakukan dengan pendekatan door to door untuk memvalidasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), agar bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran.
“IPSM Menyapa juga mencakup kolaborasi dengan mitra CSR untuk memberi stimulan ekonomi bagi warga prasejahtera, serta program Menyapa Krisis sebagai respons cepat terhadap kondisi darurat lansia terlantar, penyandang disabilitas, dan anak-anak yang membutuhkan perlindungan segera,” jelasnya. (Red)
