Ketapang

Tragedi PLTU Sukabangun: LBH Duga Vendor Abaikan BPJS dan Gunakan Sertifikat Palsu

	Oleh : Redaksi KalbarOnline
	Minggu, 25 Januari 2026

Ukuran Font

Kecil Besar

KALBARONLINE.com – Penanganan kasus kecelakaan kerja yang menewaskan dua pekerja di kawasan PLTU Sukabangun, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, masih menyisakan banyak tanda tanya. Hingga kini, kejelasan tanggung jawab terhadap empat korban dinilai belum terang, khususnya terkait pemenuhan hak-hak dasar pekerja.

Peristiwa nahas itu terjadi pada Rabu (21/1/2026). Dua pekerja, Rianto (35) dan Joni (38), meninggal dunia setelah tertimbun debu batu bara saat membersihkan cerobong asap pembangkit listrik. Dua korban lainnya, Pemas (38) dan Heru (38), selamat dan menjalani perawatan medis.

PLTU Sukabangun diketahui menggunakan jasa pihak ketiga untuk pekerjaan tertentu. Salah satu vendor yang disebut mempekerjakan para korban adalah PT Limas Anugerah Steel (LAS).

Ahli waris almarhum Rianto menunjuk Lembaga Bantuan Hukum Kapuas Raya Indonesia (LBH-KRI) sebagai pendamping hukum. Tim LBH-KRI yang terdiri dari Jaka Irawan dan Edi Sitepu mengungkapkan sejumlah temuan awal yang mereka nilai janggal dan berpotensi melanggar aturan ketenagakerjaan.

Menurut Jaka Irawan, keempat pekerja diduga tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, pihak vendor juga dicurigai menggunakan Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi yang tidak sah.

“Kartu BPJS pekerja dan sertifikat jasa konstruksi yang digunakan perusahaan kontraktor PLTU itu tidak dapat diakses. Kami mencurigai dokumen tersebut tidak valid. Jika benar demikian, hak-hak dasar korban, terutama yang meninggal dunia, patut dipertanyakan,” ujar Jaka, Jumat (23/1/2026), di Ketapang.

Ia menjelaskan, sertifikat jasa konstruksi atas nama Hari yang diterbitkan pada 25 November 2025 dan diklaim berasal dari BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta menimbulkan dugaan pemalsuan.

“Tanda tangan elektronik pejabat terkait tidak bisa diverifikasi. Seharusnya, jika dokumen itu sah, datanya dapat diakses secara terbuka,” tegasnya.

Untuk memastikan hal tersebut, LBH-KRI melakukan penelusuran dan validasi dokumen. Namun, Jaka menilai pihak BPJS Ketenagakerjaan di Ketapang terkesan tidak transparan dalam memberikan informasi.

“Kondisi ini memperkuat dugaan adanya ketidakterbukaan informasi. Bahkan, tidak menutup kemungkinan adanya kerja sama yang tidak sah antara pihak BPJS Ketenagakerjaan dan PT Limas Anugerah Steel selaku pelaksana proyek PLTU Sukabangun,” katanya.

Sementara itu, Edi Sitepu menambahkan bahwa persoalan yang muncul tidak hanya menyangkut dokumen, tetapi juga menyentuh aspek hubungan kerja.

“Status hubungan kerja, sistem pengupahan, hingga jaminan keselamatan dan jaminan kematian pekerja terkesan diabaikan,” ujar Edi.

Ia menegaskan, pihak ahli waris melalui LBH-KRI akan menempuh langkah hukum dan melaporkan dugaan pelanggaran tersebut ke instansi ketenagakerjaan serta lembaga terkait.

“Langkah ini kami lakukan untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi dan ada pertanggungjawaban hukum yang jelas dari pihak-pihak yang terlibat,” tegasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, perwakilan PT Limas Anugerah Steel, Andar, belum memberikan tanggapan. Upaya konfirmasi melalui pesan singkat terkait dugaan yang disampaikan LBH-KRI juga belum mendapat jawaban.

Sebelumnya diberitakan, kecelakaan kerja di PLTU Sukabangun terjadi sekitar pukul 16.30 WIB. Empat pekerja tengah melakukan pembersihan debu sisa pembakaran batu bara di area cerobong. Sekitar 30 menit setelah pekerjaan dimulai, abu padat runtuh dan menimbun para pekerja, menyebabkan dua orang meninggal dunia di lokasi kejadian. (Adi LC)