Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Minggu, 22 Februari 2026 |
KALBARONLINE.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, resmi mensosialisasikan aturan baru yang memungkinkan yayasan keagamaan dan pendidikan memiliki Sertipikat Hak Milik (SHM). Kebijakan ini bertujuan untuk menertibkan administrasi aset pesantren serta lembaga sosial di seluruh Indonesia.
Dalam pertemuan di Sekretariat MUI Provinsi Banten, Jumat (20/02/2025), Menteri Nusron menegaskan, bahwa yayasan kini diakui sebagai subjek hukum yang sah untuk memegang hak milik.
“Yayasan Islam yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial diperbolehkan mempunyai hak milik. Tidak perlu lagi pakai Hak Guna Bangunan (HGB) atau dititipkan atas nama pengurus,” ujar Nusron.
Untuk mendapatkan status subjek hukum pemegang hak milik, yayasan harus melewati prosedur resmi, antara lain:
1. Mengajukan permohonan kepada Menteri ATR/Kepala BPN.
2. Melampirkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama.
3. Melakukan pencatatan hak atas tanah secara terintegrasi.
Meskipun jalur ini sudah dibuka, Menteri Nusron menyayangkan masih minimnya organisasi keagamaan yang memanfaatkan skema ini. Ia berharap pengurus yayasan segera proaktif demi kepastian hukum lembaga. (Jau/*)
KALBARONLINE.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, resmi mensosialisasikan aturan baru yang memungkinkan yayasan keagamaan dan pendidikan memiliki Sertipikat Hak Milik (SHM). Kebijakan ini bertujuan untuk menertibkan administrasi aset pesantren serta lembaga sosial di seluruh Indonesia.
Dalam pertemuan di Sekretariat MUI Provinsi Banten, Jumat (20/02/2025), Menteri Nusron menegaskan, bahwa yayasan kini diakui sebagai subjek hukum yang sah untuk memegang hak milik.
“Yayasan Islam yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial diperbolehkan mempunyai hak milik. Tidak perlu lagi pakai Hak Guna Bangunan (HGB) atau dititipkan atas nama pengurus,” ujar Nusron.
Untuk mendapatkan status subjek hukum pemegang hak milik, yayasan harus melewati prosedur resmi, antara lain:
1. Mengajukan permohonan kepada Menteri ATR/Kepala BPN.
2. Melampirkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama.
3. Melakukan pencatatan hak atas tanah secara terintegrasi.
Meskipun jalur ini sudah dibuka, Menteri Nusron menyayangkan masih minimnya organisasi keagamaan yang memanfaatkan skema ini. Ia berharap pengurus yayasan segera proaktif demi kepastian hukum lembaga. (Jau/*)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini