Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Kamis, 26 Februari 2026 |
KALBARONLINE.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 untuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Secara agregat, indeks integritas kementerian tersebut berada di angka 71,3, menempatkan ATR/BPN di peringkat 384 dari 657 instansi yang disurvei secara nasional.
Dalam sosialisasi yang digelar daring pada Rabu (25/02/2026), Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK, Budhi Rustandi, memaparkan adanya disparitas mencolok antara persepsi internal dan ahli. Meski indeks dari responden internal (83,15) dan eksternal (82,4) masuk kategori terjaga, skor dari responden ahli justru merosot di angka 63,89.
"Hasil ini dipengaruhi oleh persepsi ahli yang cukup rendah, sehingga menarik angka agregat nasional ke posisi 71,3," ujar Budhi.
Ia menambahkan, bahwa beberapa satuan kerja pusat belum dapat dirilis nilainya karena jumlah responden belum memenuhi ambang batas minimal.
Merespons hal tersebut, Tenaga Ahli Menteri Bidang Ekonomi Pertanahan, Dedi Noor Cahyanto meminta seluruh kepala kantor wilayah (kakanwil) dan kepala kantor pertanahan (kakantah) untuk melakukan pembenahan serius.
"Pak Menteri berharap ada perubahan signifikan. Hasil SPI ini adalah indikator mumpuni untuk melihat situasi layanan kita. Mohon para pimpinan di daerah melakukan pembenahan internal," tegas Dedi. (Jau/*)
KALBARONLINE.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 untuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Secara agregat, indeks integritas kementerian tersebut berada di angka 71,3, menempatkan ATR/BPN di peringkat 384 dari 657 instansi yang disurvei secara nasional.
Dalam sosialisasi yang digelar daring pada Rabu (25/02/2026), Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK, Budhi Rustandi, memaparkan adanya disparitas mencolok antara persepsi internal dan ahli. Meski indeks dari responden internal (83,15) dan eksternal (82,4) masuk kategori terjaga, skor dari responden ahli justru merosot di angka 63,89.
"Hasil ini dipengaruhi oleh persepsi ahli yang cukup rendah, sehingga menarik angka agregat nasional ke posisi 71,3," ujar Budhi.
Ia menambahkan, bahwa beberapa satuan kerja pusat belum dapat dirilis nilainya karena jumlah responden belum memenuhi ambang batas minimal.
Merespons hal tersebut, Tenaga Ahli Menteri Bidang Ekonomi Pertanahan, Dedi Noor Cahyanto meminta seluruh kepala kantor wilayah (kakanwil) dan kepala kantor pertanahan (kakantah) untuk melakukan pembenahan serius.
"Pak Menteri berharap ada perubahan signifikan. Hasil SPI ini adalah indikator mumpuni untuk melihat situasi layanan kita. Mohon para pimpinan di daerah melakukan pembenahan internal," tegas Dedi. (Jau/*)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini