Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Rabu, 04 Maret 2026 |
KALBARONLINE.com – Rencana pembangunan pendopo di Kantor Bupati Mempawah dengan anggaran sekitar Rp15 miliar menuai kritik mahasiswa. Sorotan datang dari Ketua BEM Politeknik Negeri Pontianak (Polnep), Muhammad Iqbal.
Sebagai mahasiswa asal Kabupaten Mempawah, Iqbal menilai pemerintah daerah perlu meninjau ulang prioritas penggunaan anggaran, terutama jika nilainya mencapai belasan miliar rupiah. Menurutnya, masih ada sektor yang lebih mendesak untuk diperhatikan, seperti pendidikan dan kebutuhan dasar masyarakat.
“Kalau berbicara soal pembangunan yang ikonik, tentu boleh saja. Tapi jangan sampai mengesampingkan hak dan kebutuhan masyarakat, terutama di bidang pendidikan,” ujarnya saat ditemui di Politeknik Negeri Pontianak, Rabu (3/3/26).
Iqbal menegaskan, pembangunan pendopo Bupati Mempawah belum menjadi kebutuhan yang mendesak saat ini. Ia menyebut masih banyak fasilitas pendidikan dan infrastruktur di daerah yang perlu perbaikan.
“Tentu dari BEM sangat akan mengkritisi apabila pembangunan ini berjalan ketika memang tidak sesuai dengan harapan,” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa BEM Polnep akan bersikap tegas jika proyek tersebut dinilai tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
“Kami akan mengkritisi sehabis-habisnya ketika memang pembangunan ini tidak berdampak kepada masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Iqbal turut menyinggung kondisi Stadion Opu Daeng Manambon yang menurutnya lebih layak mendapat perhatian. Ia menilai fasilitas publik seperti stadion memiliki manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya generasi muda di Kabupaten Mempawah.
Dalam konteks fungsi kontrol sosial, Iqbal menegaskan bahwa mahasiswa memiliki peran penting sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, terutama dalam pengabdian kepada masyarakat. Ia berharap masyarakat dan mahasiswa asal Mempawah dapat dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan pembangunan daerah.
“Kami ingin masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tapi juga dilibatkan sebagai subjek dalam pembangunan daerah. Legislatif juga harus benar-benar menjalankan fungsi pengawasan, bukan hanya diam,” ujarnya.
Iqbal pun mengajak seluruh mahasiswa asal Kabupaten Mempawah untuk bersama-sama mengawal kebijakan pemerintah daerah. Menurutnya, pengawasan terhadap kebijakan, termasuk proyek pembangunan pendopo Bupati Mempawah senilai Rp15 miliar ini, penting agar anggaran benar-benar digunakan untuk kebutuhan yang lebih urgensi dan berdampak nyata.
“Saya mengajak teman-teman mahasiswa asal Kabupaten Mempawah, mari sama-sama mengawal kebijakan pemerintah. Kalau bisa, kita dorong keputusan-keputusan yang memang benar-benar urgensi untuk daerah kita sendiri,” pungkasnya. (Lid)
KALBARONLINE.com – Rencana pembangunan pendopo di Kantor Bupati Mempawah dengan anggaran sekitar Rp15 miliar menuai kritik mahasiswa. Sorotan datang dari Ketua BEM Politeknik Negeri Pontianak (Polnep), Muhammad Iqbal.
Sebagai mahasiswa asal Kabupaten Mempawah, Iqbal menilai pemerintah daerah perlu meninjau ulang prioritas penggunaan anggaran, terutama jika nilainya mencapai belasan miliar rupiah. Menurutnya, masih ada sektor yang lebih mendesak untuk diperhatikan, seperti pendidikan dan kebutuhan dasar masyarakat.
“Kalau berbicara soal pembangunan yang ikonik, tentu boleh saja. Tapi jangan sampai mengesampingkan hak dan kebutuhan masyarakat, terutama di bidang pendidikan,” ujarnya saat ditemui di Politeknik Negeri Pontianak, Rabu (3/3/26).
Iqbal menegaskan, pembangunan pendopo Bupati Mempawah belum menjadi kebutuhan yang mendesak saat ini. Ia menyebut masih banyak fasilitas pendidikan dan infrastruktur di daerah yang perlu perbaikan.
“Tentu dari BEM sangat akan mengkritisi apabila pembangunan ini berjalan ketika memang tidak sesuai dengan harapan,” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa BEM Polnep akan bersikap tegas jika proyek tersebut dinilai tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
“Kami akan mengkritisi sehabis-habisnya ketika memang pembangunan ini tidak berdampak kepada masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Iqbal turut menyinggung kondisi Stadion Opu Daeng Manambon yang menurutnya lebih layak mendapat perhatian. Ia menilai fasilitas publik seperti stadion memiliki manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya generasi muda di Kabupaten Mempawah.
Dalam konteks fungsi kontrol sosial, Iqbal menegaskan bahwa mahasiswa memiliki peran penting sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, terutama dalam pengabdian kepada masyarakat. Ia berharap masyarakat dan mahasiswa asal Mempawah dapat dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan pembangunan daerah.
“Kami ingin masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tapi juga dilibatkan sebagai subjek dalam pembangunan daerah. Legislatif juga harus benar-benar menjalankan fungsi pengawasan, bukan hanya diam,” ujarnya.
Iqbal pun mengajak seluruh mahasiswa asal Kabupaten Mempawah untuk bersama-sama mengawal kebijakan pemerintah daerah. Menurutnya, pengawasan terhadap kebijakan, termasuk proyek pembangunan pendopo Bupati Mempawah senilai Rp15 miliar ini, penting agar anggaran benar-benar digunakan untuk kebutuhan yang lebih urgensi dan berdampak nyata.
“Saya mengajak teman-teman mahasiswa asal Kabupaten Mempawah, mari sama-sama mengawal kebijakan pemerintah. Kalau bisa, kita dorong keputusan-keputusan yang memang benar-benar urgensi untuk daerah kita sendiri,” pungkasnya. (Lid)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini