Shopping cart
Your cart empty!
KALBARONLINE.com – Pemerintah Kabupaten Kayong Utara bergerak cepat merespons keluhan warga terkait aktivitas penambangan pasir yang diduga ilegal di Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana.
Menindaklanjuti laporan masyarakat, tim gabungan yang terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Satpol PP, pihak kecamatan, hingga pemerintah desa turun langsung ke lokasi pada Jumat (5/6/2026) untuk melakukan peninjauan dan mengecek kondisi di area yang menjadi sorotan warga.
Dalam peninjauan lapangan tersebut, petugas lintas sektor melakukan koordinasi sekaligus pengecekan langsung terhadap aktivitas tambang yang dikeluhkan masyarakat.
Menanggapi maraknya keluhan warga, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kayong Utara, Wahono, memberikan penjelasan terkait batas kewenangan pemerintah daerah dalam menangani aktivitas tambang non-logam seperti pasir.
Menurutnya, dokumen lingkungan berfungsi sebagai instrumen pengendalian agar aktivitas usaha yang berjalan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Namun, urusan perizinan dan pengawasan operasional tambang memiliki pembagian kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
"Kalau komoditasnya mineral logam, itu diatur dan menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat. Sedangkan untuk kasus seperti ini, yakni penambangan pasir yang masuk dalam kategori mineral bukan logam, kewenangan pengaturan dan perizinannya berada di tingkat pemerintah provinsi," jelas Wahono.
Meski kewenangan formal terkait perizinan dan penindakan berada di tangan Pemerintah Provinsi, Wahono menegaskan bahwa Pemkab Kayong Utara tidak akan tinggal diam karena aktivitas tersebut berlangsung di wilayahnya.
Karena itu, DLH bersama tim gabungan akan terus melakukan pemantauan secara intensif di lapangan guna memastikan kondisi lingkungan tetap terjaga dan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat.
Seluruh hasil temuan dari peninjauan lapangan, termasuk dugaan dampak lingkungan yang dikeluhkan warga Desa Pangkalan Buton, akan disusun dalam laporan resmi untuk diteruskan kepada pemerintah provinsi.
Laporan tersebut nantinya diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pihak berwenang untuk mengambil langkah dan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pemkab Kayong Utara juga memastikan akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar persoalan dugaan tambang pasir ilegal di Pangkalan Buton dapat ditangani sesuai regulasi serta tetap memperhatikan aspek perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat setempat. (Sans)
KALBARONLINE.com – Pemerintah Kabupaten Kayong Utara bergerak cepat merespons keluhan warga terkait aktivitas penambangan pasir yang diduga ilegal di Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana.
Menindaklanjuti laporan masyarakat, tim gabungan yang terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Satpol PP, pihak kecamatan, hingga pemerintah desa turun langsung ke lokasi pada Jumat (5/6/2026) untuk melakukan peninjauan dan mengecek kondisi di area yang menjadi sorotan warga.
Dalam peninjauan lapangan tersebut, petugas lintas sektor melakukan koordinasi sekaligus pengecekan langsung terhadap aktivitas tambang yang dikeluhkan masyarakat.
Menanggapi maraknya keluhan warga, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kayong Utara, Wahono, memberikan penjelasan terkait batas kewenangan pemerintah daerah dalam menangani aktivitas tambang non-logam seperti pasir.
Menurutnya, dokumen lingkungan berfungsi sebagai instrumen pengendalian agar aktivitas usaha yang berjalan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Namun, urusan perizinan dan pengawasan operasional tambang memiliki pembagian kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
"Kalau komoditasnya mineral logam, itu diatur dan menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat. Sedangkan untuk kasus seperti ini, yakni penambangan pasir yang masuk dalam kategori mineral bukan logam, kewenangan pengaturan dan perizinannya berada di tingkat pemerintah provinsi," jelas Wahono.
Meski kewenangan formal terkait perizinan dan penindakan berada di tangan Pemerintah Provinsi, Wahono menegaskan bahwa Pemkab Kayong Utara tidak akan tinggal diam karena aktivitas tersebut berlangsung di wilayahnya.
Karena itu, DLH bersama tim gabungan akan terus melakukan pemantauan secara intensif di lapangan guna memastikan kondisi lingkungan tetap terjaga dan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat.
Seluruh hasil temuan dari peninjauan lapangan, termasuk dugaan dampak lingkungan yang dikeluhkan warga Desa Pangkalan Buton, akan disusun dalam laporan resmi untuk diteruskan kepada pemerintah provinsi.
Laporan tersebut nantinya diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pihak berwenang untuk mengambil langkah dan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pemkab Kayong Utara juga memastikan akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar persoalan dugaan tambang pasir ilegal di Pangkalan Buton dapat ditangani sesuai regulasi serta tetap memperhatikan aspek perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat setempat. (Sans)
Kalbar Online Premium Access
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini
✓
Akses Full Berita Premium
✓
Tanpa Iklan yang menganggu
✓
Akses multiplatform: Web, iOS & Android
Berita terkait
WNA Asal China Terlibat Aktivitas Mencurigakan di Lokasi Diduga Tambang Emas Ilegal di Ketapang
Thursday, 20 November 2025
Respons Keluhan Warga, Polres Ketapang Sisir Tempat Hiburan Malam di Air Upas
Friday, 23 January 2026
Wali Kota Pontianak Minta PLN Percepat Pemulihan Listrik, Respons Keluhan Warga
Friday, 03 July 2026
Rumah Warga Terancam Longsor Akibat Tambang Pasir, DPRD Ketapang Janji Bertindak
Sunday, 25 January 2026
Plt Kadis PUPR Kayong Utara Tanggapi Keluhan Warga Terkait Jalan Rusak
Thursday, 14 December 2023
Sedot Pasir di Sungai Pawan Tuai Protes Warga, Aktivitas Diduga Berlangsung Bertahun-tahun
Saturday, 10 January 2026
Wabup Ketapang Sambangi DPP-ESDM Kalbar, Bahas Soal Perizinan Tambang Pasir Masyarakat
Sunday, 25 February 2024
Wabup Ketapang Sambangi DPP-ESDM Kalbar, Bahas Soal Perizinan Tambang Pasir Masyarakat
Sunday, 25 February 2024
Comments (5)
-
Merrill Rayos 2 days ago ReplySed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
