Home PAD Lampaui Target, Pontianak Kian Dekat Menuju Daerah Mandiri Secara Fiskal
Pontianak    

PAD Lampaui Target, Pontianak Kian Dekat Menuju Daerah Mandiri Secara Fiskal

 Oleh : Redaksi KalbarOnline
Wednesday, 17 June 2026
PAD Lampaui Target, Pontianak Kian Dekat Menuju Daerah Mandiri Secara Fiskal
Sejumlah warga memanfaatkan layanan jemput pajak (Gokatan) di kecamatan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Foto: Prokopim For KALBARONLINE.com)
WhatsApp Icon
Ukuran Font
Kecil Besar

KALBARONLINE.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mencatat capaian menggembirakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 berhasil melampaui target yang ditetapkan, menandakan efektivitas strategi intensifikasi pajak dan retribusi daerah yang selama ini dijalankan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Amirullah mengatakan, capaian PAD Kota Pontianak ini menjadi indikator positif meningkatnya kinerja pengelolaan pendapatan daerah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang kerap belum memenuhi target.

“Realisasi PAD tahun 2025 lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa upaya intensifikasi pajak dan retribusi daerah yang dilakukan berhasil meningkatkan penerimaan daerah,” ujarnya, Rabu (17/6/2026).

Menurut Amirullah, keberhasilan tersebut tidak lepas dari sinergi antara Pemerintah Kota Pontianak, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan Pemerintah Pusat dalam mendukung optimalisasi penerimaan daerah.

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri, kemampuan fiskal Kota Pontianak saat ini masuk dalam kategori menuju mandiri. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah telah berada di atas 25 persen, meski masih belum mencapai 50 persen yang menjadi salah satu indikator daerah mandiri secara fiskal.

“Alhamdulillah, Kota Pontianak masuk kategori menuju mandiri. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kemandirian fiskal daerah,” katanya.

Di balik capaian tersebut, Pemkot Pontianak juga menghadapi tantangan baru. Pada tahun anggaran 2026, alokasi dana bagi hasil dari pemerintah pusat mengalami pengurangan sekitar Rp123 miliar dibandingkan proyeksi awal saat penyusunan APBD murni.

Menghadapi kondisi itu, Pemkot Pontianak memilih langkah adaptif dengan melakukan efisiensi belanja daerah serta mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

“Kita harus adaptif terhadap kondisi yang ada. Langkah yang dilakukan antara lain penghematan anggaran dan terus meningkatkan pendapatan dari sektor pajak daerah maupun retribusi daerah,” jelas Amirullah.

Ia menegaskan, strategi peningkatan PAD tidak dilakukan dengan menaikkan tarif pajak. Sebaliknya, pemerintah fokus meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar rasio penerimaan daerah terus bertumbuh.

Sebagai contoh, tingkat kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pontianak saat ini masih berada pada kisaran 42 hingga 45 persen. Angka tersebut dinilai masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan.

“Kami tidak menaikkan tarif pajak. Yang dilakukan adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui intensifikasi dan pengawasan. Dengan sistem self assessment, kejujuran wajib pajak menjadi faktor penting dalam menghitung, melaporkan, dan membayar pajaknya,” terangnya.

Selain mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah, Pemkot Pontianak juga terus melakukan efisiensi belanja. Kebijakan yang ditempuh lebih mengarah pada penghematan serta penundaan kegiatan yang belum mendesak tanpa mengganggu program-program prioritas.

Tak hanya itu, pemerintah juga tengah mengkaji berbagai alternatif sumber pendapatan baru. Mulai dari optimalisasi pemanfaatan aset daerah melalui kerja sama dan penyewaan aset, peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga kemungkinan pemanfaatan instrumen pembiayaan seperti obligasi daerah.

Meski demikian, Amirullah mengakui struktur pendapatan Kota Pontianak saat ini masih cukup bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Sekitar 58 hingga 59 persen pendapatan daerah masih berasal dari dana transfer dan dana bagi hasil.

“Karena itu, kita harus terus memperkuat PAD agar ketergantungan terhadap dana transfer dapat berkurang dan kemandirian fiskal Kota Pontianak semakin meningkat,” pungkasnya. (*)

  • Tags:
    Pemerintah Kota Pontianak Kemandirian Fiskal
  • Bagikan:
Kloter Pertama Jemaah Haji Kalbar Tiba di Pontianak, Satu Jemaah Masih Jalani Perawatan di Batam
Artikel Selanjutnya
Kloter Pertama Jemaah Haji Kalbar Tiba di Pontianak, Satu Jemaah Masih Jalani Perawatan di Batam
Wednesday, 17 June 2026
Artikel Sebelumnya
PPID Diminta Pahami Batas Informasi Terbuka dan Dikecualikan, Pontianak Bidik Peringkat Pertama Keterbukaan Informasi
Wednesday, 17 June 2026
PPID Diminta Pahami Batas Informasi Terbuka dan Dikecualikan, Pontianak Bidik Peringkat Pertama Keterbukaan Informasi

Berita terkait

Terbaru

Tuesday, 04 August 2026
Mengenang Jejak Perjuangan Kemerdekaan dari...
Tuesday, 04 August 2026
139 Ribu Warga Kalbar Masih...
Tuesday, 04 August 2026
Ide Komunitas Pontianak Bisa Masuk...
Tuesday, 04 August 2026
Sekda Melawi Tegaskan Zero Tolerance,...
Tuesday, 04 August 2026
Antisipasi Karhutla, DLHK Kalbar Distribusikan...